BBPMP Prov Jabar – Kepala Bagian Umum BBPMP Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo, SS., MAP, beserta tim, mengadakan kunjungan kerja pimpinan dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (4/8) lalu. Mardi Wibowo menyampaikan tujuan Kunjungan Kerja ini merupakan bagian dari tugas BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah.
“Kami diberikan amanah untuk melaksanakan audiensi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di 3 (tiga) Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Pangandaran,” tutur Mardi Wibowo.
Selanjutnya, disampaikan bahwa tim bermaksud memperoleh informasi secara komprehensif terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Kemdikbudristek, terutama terkait Implementasi Kurikulum Merdeka.
Selain itu, Kemdibudristek juga ingn memotret praktik baik yang sudah dilaksanakan, dan, jika ada, miskonsepsi terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka, yang bisa segera sama-sama diluruskan.
Pada kesempatan tersebut, Mardi Wibowo juga menyampaikan sebanyak 1.328 satuan pendidikan (satdik) di Kabupaten Sukabumi yang mendaftar sebagai pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Tersisa sebanyak 263 satuan pendidikan yang belum log in pada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Pemerintah Daerah didorong untuk memotivasi satuan pendidikan segera mengakses dan memanfaatkan PMM.
“Harapannya, bukan sekedar perbaikan peringkat adoption rate di PMM, melainkan sebagai ikhtiar perbaikan layanan pendidikan,” lanjutnya.
Kunjungan Kerja tim BBPMP disambut baik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, S.H, MM di Pendopo Kabupaten Sukabumi. Turut hadir Bunda PAUD/Literasi, Hj, Yani Jatnika Marwan, Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Solihin, S.Pd., M.M.Pd beserta jajaran.
Ade Suryaman menyampaikan satdik PAUD yang mendaftar sebanyak 161 satuan pendidikan (134 kategori Mandiri Belajar, 20 kategori Mandiri Berubah, dan 7 kategori Mandiri Berbagi). Sementara itu, jenjang SD 943 (637 untuk kategori Mandiri Belajar, 295 kategori Mandiri Berubah dan 11 Mandiri Berbagi). Sisanya, jenjang SMP sebanyak 140 satuan pendidikan (101 kategori Mandiri Belajar, 36 kategori Mandiri Berubah dan 3 kategori Mandiri Berbagi).
Ade Suryaman menyampaikan pihaknya optimis Kabupaten Sukabumi bisa segera menyelesaikan dan memperbaiki adoption rate di PMM. Diakui oleh Ade Suryaman, terdapat 105 Desa di Kabupaten Sukabumi yang masih termasuk blank spot. Pemda sudah merancang untuk membangun infrastruktur secara bertahap sebagai upaya menyediakan layanan yang merata untuk semua wilayah.
“Ini penting untuk mewujudkan visi Sukabumi yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius Dan Mandiri” tegas Ade.
Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Solihin menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan sudah membentuk Tim Pokja Implementasi Kurikulum Merdeka. Tim terdiri atas pejabat struktural di Disdik, Koordinator Pengawas, serta organisasi mitra.
Tugas tim sendiri adalah untuk mendorong aktivasi akun pembelajaran, mendorong pemanfaatan PMM, serta memastikan PTK di satuan pendidikan mampu mengakses dan memanfaatkan perangkat TIK. Tim harus mendorong guru untuk bersama-sama dengan komunitas belajar untuk mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka
Selain itu, tugas tambahannya adalah melakukan pendampingan pemanfaatan SIPlah, Rapor Pendidikan dan Platform lainnya. Selain komunitas, Dinas Pendidikan juga mendorong pemberdayaan guru penggerak dan organisasi mitra.
“Sebanyak 100 guru penggerak kami berdayakan sebagai pendamping bagi sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka karena guru penggerak sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang Kurikulum Merdeka,” tuturnya.
Ditambahkan oleh para Kepala Seksi dan Bidang jenjang PAUD, SD dan SMP bahwa di semua jenjang dari PAUD, SD, dan SMP sudah dilaksanakan upaya-upaya pendampingan dan advokasi kepada satuan pendidikan. Pengawas dan penilik dikerahkan untuk melaksanakan pendampingan. Satuan pendidikanpun didorong untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui PMM.
Yang masih menjadi tantangan antara lain jumlah pendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka cukup banyak sedangkan sumberdaya manusia di disdik terbatas sehingga belum optimal dalam melakukan pendampingan. Selain itu, kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengoperasikan perangkat dan mengakses berbagai platform belum merata.
Solusi yang dilakukan antara lain dengan memberdayakan organisasi mitra dalam melakukan pendampingan kepada PTK di satuan pendidikan.
Mengakhiri diskusi dan audiensi, tim BPPMP Jawa Barat memberikan penguatan terkait dengan 6 strategi Implementasi Kurikulum Mereka.
Seusai melakukan audiensi di Pendopo, rombongan BBPMP Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke sekolah satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Sekolah yang dikunjungi adalah SD Muhammad Al-Unaizy dan SMP 1 Sukalarang. Kunjungan ke satuan pendidikan bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka serta menggali permasalahan dan tantangan yang dihadapi.
Dari hasil kunjungan diketahui bahwa belum semua PTK melakukan log in ke PMM. Baru sebagian kecil PTK yang telah memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurang dipahaminya manfaat PMM dan bagaimana memulai implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.
Pada saat kunjungan di kedua satuan, dilaksanakan diskusi dengan pendidik dan operator sebagai penguatan pemahaman tentang pentingnya log in dan memanfaatkan PMM untuk mengawali implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Hal ini penting karena dalam PMM telah tersedia berbagai informasi untuk mengajar, pelatihan mandiri serta berkarya.
Jawa Barat (27 s.d. 29 Juli 2022) – Serentak di 27 kabupaten/kota dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 s.d 29 Juli 2022 telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Pembelajaran Paradigma Baru (Kurikulum Merdeka). Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam percepatan login pemahaman satuan pendidikan yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023 melalui Platform Merdeka Mengajar.
Platform merdeka mengajar disediakan Kemendikbudristek untuk membantu guru dalam mengembangkan materi pembelajaran terkait kurikulum merdeka. Penguasaan guru terhadap kurikulum tidak lagi didapat dengan Bimtek berjenjang tapi melalui sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh guru kapan pun dan dimana pun. Ada 18.862 sekolah se-Jawa Barat yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023 ini, pemahaman terhadap kurikulum merdeka menjadi lebih mudah didapatkan melalui platform ini.
Pendampingan Pembelajaran Paradigma Baru (Kurikulum Merdeka) merupakan upaya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan guru dengan platform merdeka mengajar. Seperti harapan mas menteri bahwa kehadiran platform ini bukan hanya materi dan konten kementerian, tapi benar-benar dimiliki guru, dari guru dan untuk guru.
Pelaksanaannya dilaksanakan di beberapa titik lokasi se-Jawa Barat dengan menghadirkan satuan pendidikan yang sampai 26 Juli 2022 terdeteksi belum login dan memanfaatkan PMM yaitu sekitar 4.315 satuan pendidikan dari 18.862 satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi bekerja sama dengan BBPMP Provinsi Jawa Barat merancang strategi agar satuan pendidikan di wilayahnya mendapatkan pendampingan dalam memahami platform merdeka mengajar. Salah satu strateginya dengan mengumpulkan satuan pendidikan di titik-titik lokasi berdasarkan jarak terdekat satuan pendidikan.
Kegiatan tersebut cukup signifikan mendongkrak penggunaan platform merdeka belajar, per 31 Juli 2022 adoption rate PMM mencapai 90,26% atau 16.920 dari 18.862 sekolah yang sudah login dan memanfaatkan PMM.
Kab. Kuningan, 21-22 Juli 2022 – Dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri pada satuan pendidikan di tahun ajaran baru 2022/2023 serta untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Pemerintah Daerah, serta memperkuat dukungan pemerintah Kab. Kuningan kepada sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri, Kemendikbudristek melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kab. Kuningan pada tanggal 21-22 Juli 2022.
Dalam kesempatan Kunker hari pertama, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Dra. Sri Wahyuningsih, M. Pd. diterima dengan baik di Pendopo Kab. Kuningan oleh Bupati Kab. Kuningan, H. Acep Purnama, S.H., M.H. didampingi Bunda PAUD/Literasi Kab. Kuningan, Hj. Ika Acep Purnama serta Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kuningan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, H. Pipin Mansur Aripin, M.Pd. Dalam kesempatan audiensi, Kepala BBPMP Provinsi Jawa barat menyampaikan bahwa kunker kali ini bertujuan untuk memperkuat komitmen serta sinergi yang telah terbangun baik antara Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan serta Kemendikbudristek menjadi lebih kuat terutama kepada sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
Dilanjutkan dengan kegiatan lapangan pada hari kedua ke satuan pendidikan mandiri berubah dan mandiri berbagi yaitu TK Alam Terpadu Al Gifari, SD Negeri 4 Purwawinangun, dan SMP Negeri 1 Kedunggede. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri serta untuk memotret praktik baik atau tantangan penerapan praktik baik persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka.
Dengan kunjungan kerja ini diharapkan komitmen dan sinergi yang sudah terbentuk semakin kuat terutama dukungan dalam pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kab. Kuningan selain itu Pemerintah Daerah serta Dinas Pendidikan mampu mengajak guru dan kepala sekolah untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar serta Komunitas Belajar dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
BBPMP Prov Jabar (18/07/2022) – Dalam rangka penyambutan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Sri Wahyuningsih, M.Pd, bertempat di Kampus ex PP PAUD Dikmas Jawa Barat Jayagiri Kabupaten Bandung Barat, diadakan silaturahmi koordinasi antara pegawai ex LPMP Jawa Barat dan ex PP PAUD Dikmas Jawa Barat pada hari Senin, 18 Juli 2022..
Diikuti oleh 260 pegawai dari kedua lembaga tersebut, acara diawali dengan upacara adat penyambutan oleh lengser dan penari daerah, setelah pemberian buket bunga, Kepala BBPMP Prov Jawa Barat beserta jajarannya pun menaiki podium.
Dalam acara ini, sebelum Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat memberikan pengarahannya, dilakukan serangkaian paparan program yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) yang mewakili Program Sekolah Penggerak, Dr, Ade Sunawan, M.Pd, KaPokja Kemitraan, Ading Mulyadi, M.Pd, dan Kapokja Assesmen Nasional dan Dapodik, Dr. Hj. Dida Hamidah, M.Si.
Ibu Ning, begitu sapaannya, mengungkapkan keprihatinannya akan posisi Provinsi Jawa Barat yang berada di peringkat terakhir dari seluruh provinsi yang ada, khususnya dalam login Program Merdeka Mengajar. Beliau menekankan adanya semangat dan kerja keras dari seluruh pegawai untuk memperbaiki peringkat tersebut.
“Saya bukan orang yang sempurna, tapi disisa waktu hidup yang diberikan, saya ingin bermanfaat untuk dunia pendidikan,” ujarnya. Beliau menginginkan adanya percepatan dan kerja keras yang solid dari seluruh unsur BBPMP Provinsi Jawa Barat, untuk mencapai predikat sesuai motto Provinsi Jawa Barat: Jabar, Juara!
Sumber : bppauddikmasntt.kemdikbud.go.id/index.php/9-berita/212-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-jabatan-fungsional-widyaprada-dan-jabatan-fungsional-lainnya-di-lingkungan-ditjen-paud-dikdas-dan-dikmen
Malam ini pada pukul 19.30 wib telah dilaksanakan Pengukuhan Pengurus Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) periode pertama masa bakti 2022 – 2027 oleh Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Bapak Jumeri, S.TP, M.Si yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Acara ini dihadiri juga oleh bpk Sesdirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, ibu sesdirjen GTK, serta beberapa direktur dari direktorat SMA, SMP, Pendidikan Khusus dan beberapa tamu undangan lain.
Mencermati kegiatan Pengukuhan Pengurus AWI yang baru, Poppy Dewi Puspitawati, Plt. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat berharap kedepannya AWI dapat bergandengan tangan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui berbagai bentuk penjaminan mutu setiap aspek pendidikan.
“Selamat untuk seluruh pengurus yang telah di kukuhkan….semoga amanah, sukses dan membawa berkah bagi kejayaan jabatan fungsional Widyaprada”, tutup Poppy.
Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat pada instansi pemerintah. Jabatan Fungsional Widyaprada melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.
Asosiasi Widyaprada Indonesia adalah organisasi profesi jabatan fungsional Widyaprada yang bersifat mandiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.Asosiasi Widyaprada Indonesia dibentuk untuk mewadahi seluruh anggota dalam jabatan fungsional widyaprada. Untuk mewadahi kebutuhan anggotanya, Asosiasi Widyaprada Indonesia membagi pekerjaannya dalam beberapa bidang yaitu: 1) Bidang Organisasi dan Keanggotaan; 2) Bidang Hukum dan Advokasi; 3) Bidang Pengembangan SDM; 4) Bidang Kerjasama, Komunikasi dan IT; 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan; 6) Bidang Monitoring dan Evaluasi; serta 7) Kesekretariatan.
Pengukuhan Pengurus Pusat Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) periode pertama masa bakti 2022 – 2027 oleh Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Bapak Jumeri, S.TP, M.Si dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting tanggal 29 Juni 2022. Setelah pelantikan dan pengukuhan, Bapak Dirjen menyampaikan salah satu arahannya bahwa “Semua anggota berupaya menghidup-hidupkan Asosiasi, bukan mencari hidup dari Asosasi”
Dalam kesempatan yang sama disampaikan juga oleh Sekretaris Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen, Bapak Sutanto yang mengatakan hendaknya organisasi profesi AWI dapat menyinergikan tugas-tugas instansi pembina dengan program kerja AWI dalam peningkatan kompetensi anggota AWI, juga dapat mengantisipasi keanggotaan AWI dari lintas kementerian yang semakin bertambah peminatnya untuk menjadi seorang widyapada sebagai bagian dari penjamin mutu pendidikan.
Pengurus AWI terdiri dari: 1) Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK) yang dipimpin oleh Dr. Thamrin Kasman, S.E., M.Si.; 2) Dewan Pembina (DP) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen; dan 3) Pengurus Pusat (PP) yang dinakhodai oleh Ir. Harris Iskandar, Ph.D.
Dalam kepengurusan AWI 2022-2027, keanggotaannya terdiri dari pejabat fungsional Widyaprada Ahli Utama, Widyaprada Ahli Madya, dan Widyaprada Ahli Muda di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tersebar pada berbagai unit utama di tingkat pusat dan daerah. Para pengurus ini dipilih oleh Ketua Umum terpilih pada Kongres Pertama AWI yang diselenggarakan tanggal 12-14 Mei 2022 di Jakarta.
Rencana ke depan, menurut keterangan Ketua Umum, AWI akan segera mengurus akte pendirian ke notaris, pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM, Pembentukan Pengurus Daerah, sosialisasi dan konsolidasi program kerja, pembinaan anggota dan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan.
Selamat atas pengukuhan pengurus ini. Harapan kedepannya AWI dapat bergandengan tangan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui berbagai bentuk penjaminan mutu setiap aspek pendidikan. (MW, 29 Juni 2022).
