”Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi tema Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025.
Sejumlah siswa SD menunjukkan pin bertuliskan Berani Jujur Hebat ketika mengikuti pendidikan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi anak PAUD, TK, dan SD dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta. (DOK. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyambut momentum tersebut pada 28-30 April 2025 di Jakarta. Forum konsolidasi nasional ini membahas arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan pendidikan serta memperkuat sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
Rangkaian kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti seusai dilantik ke sejumlah organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan menandai semangat partisipasi semesta dan kolaborasi. Penerbitan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat merupakan terobosan regulasi sebagai wujud pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi masyarakat selama ini dalam memajukan pendidikan.
Menurut Sri-Edi Swasono, kebijakan ini memastikan setiap sekolah bisa mendapatkan kualitas guru yang setara di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil dan sekolah swasta.
Partisipasi semesta juga melibatkan mobilisasi sumber daya pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi pendidikan. Tulisan ini hendak melihat efektivitas pelaksanaan pembagian urusan pendidikan antara pusat dan daerah tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Refleksi
Idealitas Generasi Emas 2045 menuntut inovasi dan percepatan kebijakan yang bersifat struktural dengan berkaca pada tantangan disparitas mutu pendidikan hari ini, terutama terobosan regulasi, bahkan deregulasi. Mengatasi kesenjangan kualitas dan ketimpangan sosial berarti kita sedang memutus salah satu akar struktural kemiskinan. Kemendikdasmen dituntut menemukan formulasi kebijakan-kebijakan yang tepat sekaligus harus memastikan implementasinya di daerah bisa mencapai tujuan.
Tajuk Rencana harian ini pernah mengingatkan, pembaruan tata kelola guru mensyaratkan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan pendidikan, terutama menguatkan tanggung jawab pemerintah daerah (Kompas, 11/12/2024).
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di sektor pendidikan mencakup manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik, dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan serta bahasa dan sastra. Adanya pembagian urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren.
Menurut Tilaar (2010), desentralisasi pendidikan merupakan keharusan karena akan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, pembangunan masyarakat demokratis, dan pengembangan modal sosial. Desentralisasi di sektor pendidikan diyakini akan berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran.
Namun, refleksi atas dampak kebijakan desentralisasi sejak diberlakukan tahun 2001 menunjukkan keyakinan tersebut perlu ditinjau kembali. Di satu sisi, pengalaman di Kabupaten Jembrana pada periode waktu 2002-2004 memperlihatkan adanya pengaruh signifikan desentralisasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Kualitas pendidikan kepala sekolah dan guru mengalami peningkatan dan angka siswa putus sekolah menurun (Supriyadi, 2009). Studi Lastra-Anadon dan Mukherjee menemukan korelasi positif desentralisasi administrasi dan fiskal dengan kinerja pendidikan dan capaian PISA suatu negara (OECD Working Papers, Maret 2019).
Di sisi lain, kajian Direktorat Pendidikan TK dan SD pada masa awal otonomi daerah mengungkapkan fenomena sebaliknya. Desentralisasi pendidikan belum bisa membawa peningkatan bagi pengembangan pendidikan di daerah. Di tingkat tertentu justru menimbulkan kesulitan baru dibandingkan era sebelum desentralisasi pendidikan (Sambas dalam Toifur, 2011).
Bagi Kameshwara dkk, keyakinan desentralisasi pendidikan akan meningkatkan outcome pembelajaran murid merupakan resep yang tidak efektif (IJER, Vol 104, 2020). Suyanto pernah mengingatkan, desentralisasi pendidikan akan berbahaya jika tidak ada proses penanganan yang sinergis antara pusat dan daerah.
Pada kenyataannya, kualitas pembelajaran di daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal (Arif dkk, Rise Working Paper, 2022). Instabilitas politik lokal telah berdampak pada tingkat transparansi dan akuntabilitas tata kelola guru, bahkan kerentanan jaminan pembiayaan pendidikan dari APBD.
Dengan begitu, rendahnya mutu pendidikan tidak semata disebabkan persoalan anggaran, defisit sumber daya manusia, dan manajemen, tetapi yang lebih fundamental adalah faktor politik dan kekuasaan (Rosser, Lowy Institute, 2018). Keyakinan bahwa desentralisasi pendidikan akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di daerah tidak tergambarkan dalam potret pendidikan hari ini.
Stagnasi capaian PISA kita dalam 20 tahun terakhir menjadi catatan kritis yang mempertanyakan ulang korelasi desentralisasi pendidikan dengan kualitas pembelajaran. Evaluasi atas desentralisasi pendidikan memperlihatkan kompleksitas faktor yang menghambat peningkatan mutu pendidikan.
Di antaranya rendahnya kualitas guru, minimnya komitmen kepala sekolah dan guru, serta kurangnya partisipasi orangtua dan kelompok masyarakat (Rahman, 2019). Perbedaan bahkan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengurus pendidikan sesuai kewenangannya terlihat dari Rapor Pendidikan 2024 yang masih menempatkan ketimpangan mutu sebagai persoalan utama.
Di tengah tantangan desentralisasi pendidikan tersebut, Kemendikdasmen terus melakukan inovasi kebijakan dan terobosan regulasi untuk menata ulang tata kelola guru dengan prinsip meningkatkan kesejahteraan guru berbasis kompetensi. Dukungan kementerian dan lembaga terkait telah melahirkan beberapa kebijakan yang bermuara pada perbaikan pelayanan pendidikan.
Redistribusi guru PPPK ke sekolah swasta, pembaruan sistem pelaporan kinerja guru menjadi lebih sederhana, dan terobosan transfer tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru menjadi bagian tak terpisahkan dari pembaruan tata kelola guru dan kesejahteraannya.
Kritik dan evaluasi
Beberapa pihak menilai rangkaian kebijakan Kemendikdasmen dalam enam bulan terakhir ini belum menyentuh akar masalah pendidikan. Mereka menganggap perubahan kebijakan sebatas pergantian istilah, seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dan menimbulkan kebingungan, misalnya rencana penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam yang disalahpahami sebagian pihak sebagai kurikulum baru.
Pengalaman desentralisasi pendidikan sejauh ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama menuju 2045 tanpa mencederai esensinya dalam koridor otonomi daerah, yaitu demokratisasi pendidikan, otonomi guru dan sekolah, serta manajemen pendidikan berbasis masyarakat.
Rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi kunci transformasi struktural untuk merumuskan kembali tata kelola guru dalam perspektif pembagian urusan pusat dan daerah yang bersifat konkuren.
Perbaikan sistem pengelolaan guru secara struktural yang terpusat bisa mengatasi disparitas mutu antarsatuan pendidikan dan antardaerah meskipun hal ini tidak bisa menyelesaikan tantangan kualitas pendidikan dalam waktu singkat.
Penulis: Fajar Riza Ul HaqWakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 18 Maret 2025 memberikan gambaran penting tentang mutu pendidikan di Indonesia, yang diharapkan menjadi alat evaluasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di berbagai sektor. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa Rapor Pendidikan berfungsi sebagai peta mutu untuk menilai dan memperbaiki kualitas layanan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pencapaian Indeks SPM Provinsi Jawa Barat 2025 sangat berkaitan dengan tujuan Rapor Pendidikan, yaitu peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Berdasarkan Rapor Pendidikan, Provinsi Jawa Barat mencatatkan pencapaian yang variatif dengan beberapa daerah berada dalam kategori Tuntas Pratama dan Tuntas Madya, sementara ada pula yang termasuk dalam kategori Tuntas Muda, mencerminkan perlunya upaya berkelanjutan dalam memenuhi standar pelayanan pendidikan yang lebih tinggi.
Tabel 1. Indeks SPM Pendidikan di Jawa Barat Tahun 2022 – 2025
Kategori SPM Pendidikan Jawa Barat Tahun 2025
Terdapat 4 (empat) kategori utama yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan di berbagai daerah, yaitu Tuntas Muda, Tuntas Pratama, Tuntas Madya, dab Tuntas Paripurna. Berdasarkan data Indeks SPM Provinsi Jawa Barat 2025, pada kategori Tuntas Muda (skor Indeks SPM kurang dari 70,00), hanya satu daerah yang termasuk, yaitu Kabupaten Indramayu dengan skor 65,26. Belum ada satupun daerah yang masuk kategori Tuntas Paripurna.
Pada kategori Tuntas Pratama (skor Indeks SPM antara 70,00 hingga 79,99), selain Provinsi Jabar (SMA-SMK-SLB) dengan skor 73,43, terdapat 17 kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori Tuntas Pratama adalah Kabupaten Bandung (76,25), Kabupaten Bandung Barat (75,54), Kabupaten Bekasi (71,76), Kabupaten Bogor (72,79), Kabupaten Cianjur (70,84), Kabupaten Cirebon (75,37), Kabupaten Garut (73,53), Kabupaten Karawang (71,78), Kabupaten Majalengka (74,40), Kabupaten Pangandaran (78,84), Kabupaten Purwakarta (72,29), Kabupaten Subang (74,18), Kabupaten Sukabumi (73,46), Kabupaten Sumedang (78,79), Kabupaten Tasikmalaya (78,00), Kota Bogor (79,81), dan Kota Cirebon (75,37).
Selanjutnya 9 kabupaten/kota daerah yang termasuk kategori Tuntas Madya (skor Indeks SPM antara 80,00 hingga 89,99) yaitu Kabupaten Ciamis (80.73), Kabupaten Kuningan (81.18), Kota Bandung (81.34), Kota Bekasi (82.53), Kota Banjar (81.71), Kota Cimahi (81.84), Kota Depok (80.54), Kota Sukabumi (80.64), dan Kota Tasikmalaya dengan skor 80.03.
Daerah yang Mengalami Kenaikan Skor Indeks SPM
Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang cukup baik, dari 75.42 pada tahun 2024 menjadi 76.25 pada tahun 2025. Meskipun angka kenaikannya tidak terlalu besar (1.10%), pencapaian tersebut masih menunjukkan perbaikan dalam kualitas pendidikan, yang membawa kabupaten ini ke dalam kategori Tuntas Pratama. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat, yang mencatatkan kenaikan skor 1.19%, dari 74.65 menjadi 75.54 pada tahun 2025. Dengan peningkatan ini, kabupaten ini masih berada dalam kategori Tuntas Pratama, yang menunjukkan kualitas pendidikan yang terus membaik.
Kabupaten Bekasi mencatatkan kenaikan yang signifikan, dari 69.06 pada tahun 2024 menjadi 71.76 pada tahun 2025, yang berarti ada peningkatan 3.91%. Meskipun Kabupaten Bekasi masih berada di kategori Tuntas Pratama, kenaikan yang tercatat menunjukkan adanya upaya yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Begitu pula dengan Kabupaten Bogor, yang mengalami kenaikan dari 72.05 menjadi 72.79, meskipun angka kenaikannya terbilang kecil (1.03%), tetap menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di daerah ini cukup stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan signifikan sebesar 11.38%, dari 67.67 pada tahun 2024 menjadi 75.37 pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa program pendidikan di daerah ini cukup berhasil. Kota Banjar juga mencatatkan kenaikan signifikan, dari 78.54 menjadi 81.71, dengan kenaikan 4.04%, yang membawa kota ini ke kategori Tuntas Madya.
Kota Bekasi, dengan skor 82.53 pada tahun 2025, tercatat sebagai kota yang mengalami peningkatan yang sangat baik, dengan kenaikan 1.30% dari tahun sebelumnya. Kota Cimahi juga mencatatkan kenaikan meskipun lebih kecil, dari 81.11 menjadi 81.84, tetap menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di kota ini sangat baik. Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya masing-masing mengalami peningkatan kecil namun signifikan. Kota Depok mencatatkan skor 80.54 pada tahun 2025.
Daerah yang Mengalami Mengalami Penurunan Skor Indeks SPM
Terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengalami penurunan skor Indeks SPM dari tahun 2024 ke tahun 2025. Misalnya, Kabupaten Ciamis, meskipun tetap berada dalam kategori Tuntas Madya, mengalami sedikit penurunan dari 80.93 pada tahun 2024 menjadi 80.73 pada tahun 2025, dengan penurunan sebesar 0.25%. Begitu pula dengan Kabupaten Garut, yang mengalami penurunan lebih besar, dari 75.04 menjadi 73.53, mencatatkan penurunan 2.01%.
Selain itu, Kabupaten Kuningan, yang sebelumnya tercatat dengan skor 81.88 pada tahun 2024, juga mengalami penurunan menjadi 81.18 pada tahun 2025, dengan penurunan sebesar 0.85%. Kabupaten Majalengka juga mencatatkan penurunan, dari 76.01 menjadi 74.4, yang menunjukkan penurunan sekitar 2.12%. Kabupaten Purwakarta mencatatkan penurunan terbesar dengan skor 75.15 pada tahun 2024 yang turun menjadi 72.29 pada tahun 2025, dengan penurunan sebesar 3.81%. Kabupaten Sumedang juga mengalami penurunan dari 81.45 menjadi 78.79, yang menunjukkan penurunan 3.27%.
Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Cirebon juga mencatatkan penurunan dalam skor mereka. Kabupaten Tasikmalaya, yang pada tahun 2024 mencatatkan skor 78.53, turun menjadi 78.00 pada tahun 2025, mencatatkan penurunan sebesar 0.67%. Kota Cirebon mengalami penurunan signifikan dari 81.07 pada tahun 2024 menjadi 75.37 pada tahun 2025, dengan penurunan 7.03%, yang menunjukkan penurunan cukup drastis dalam kualitas pendidikan di daerah tersebut. Selain itu, Kota Sukabumi juga mengalami sedikit penurunan dari 81.17 menjadi 80.64, dengan penurunan 0.65%. Namun, penurunan ini relatif kecil dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya.
Simpulan
Secara keseluruhan, kualitas pendidikan di provinsi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun ada beberapa daerah yang mengalami penurunan. Sebagian besar daerah berada dalam kategori Tuntas Pratama yang mencakup 17 kabupaten dan 2 kota, termasuk Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bekasi, yang menunjukkan perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu, terdapat 9 kabupaten/kota yang berhasil mencapai kategori Tuntas Madya, seperti Kota Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Meskipun belum ada daerah yang mencapai Tuntas Paripurna sebagian besar daerah mengalami kemajuan yang baik.
Namun, ada beberapa daerah yang mengalami penurunan dalam Indeks SPM, seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Purwakarta, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan, beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren positif, yang perlu didorong lebih lanjut agar semua daerah dapat mencapai standar kualitas pendidikan yang maksimal.
Penulis: Pokja Sekolah Dasar BBPMP Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Bandung, 2/05/2025 – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Presiden Republik Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan bantuan sarana dan prasarana ke sejumlah sekolah di berbagai daerah. Salah satu penerima bantuan tersebut adalah SD IT Persis Kabupaten Bandung, yang mendapatkan papan interaktif untuk mendukung proses digitalisasi pembelajaran.
Acara penyerahan bantuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya:
1. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah – Atip Latipulhayat 2. Deputi Bidang Kementerian Komunikasi dan Informatika – M. Isra Ramli 3. Wakil Bupati Kabupaten Bandung – Ali Syakib 4. Kepala BBPMP Jawa Barat – Komalasari 5. Kepala BBGTK Jawa Barat – M. Hartono 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung – Enjang Wahyudin
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI, khususnya poin ke-4 tentang pembangunan sumber daya manusia.
“Sesuai dengan prioritas Presiden RI dalam Asta Cita, khususnya nomor 4 mengenai pembangunan SDM, maka perlahan tapi pasti program ini terus digulirkan, salah satunya melalui pembangunan sarana pendidikan yang layak dan mendukung proses belajar mengajar,” ujar Wamen Atip.
Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa visi Kemendikdasmen menegaskan kembali pesan konstitusi, bahwa pendidikan bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.
Pada momentum Hardiknas 2025 ini, Presiden RI mencanangkan empat program utama di bidang pendidikan, yaitu:
1. Pembangunan sarana fisik termasuk digitalisasi sekolah, 2. Bantuan untuk guru non-ASN, 3. Bantuan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1, 4. Penyaluran langsung tunjangan profesi guru.
Program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan dan memperkuat ekosistem pendidikan digital di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur.
Bandung Barat, 28 April 2025 — Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan rutin Senin APIK (Senin Apel Pagi untuk Berbagi Informasi dan Koordinasi) sebagai upaya memperkuat sinergi, meningkatkan kedisiplinan, dan menyampaikan informasi strategis terkait program-program pendidikan.
Dalam arahannya, Pembina Apel menekankan pentingnya peningkatan kinerja, profesionalitas, dan pengembangan kapasitas diri minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Pembina juga mengingatkan pentingnya disiplin kerja sebagai budaya organisasi dan mengajak seluruh pegawai untuk bekerja sama dalam meraih predikat Zona Integritas.
Pada kesempatan tersebut, beberapa informasi strategis yang disampaikan meliputi:
Hasil Pelatihan Coding dan AI: BBPMP berperan sebagai pendamping dalam skema pengembangan kompetensi guru Koding dan AI, mendukung penerapan pembelajaran berbasis komputasional di satuan pendidikan.
Update Kebijakan Revitalisasi Satdik: Sebanyak 10.290 sekolah telah direvitalisasi, dengan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan implementasi kegiatan.
Update Program Manajemen PMP: Penyempurnaan grand design PMP dengan fokus pada 5 dimensi Rapor Pendidikan, indikator kinerja, dan strategi pendampingan mutu.
Inovasi BBPMP Jabar: Pengenalan program Belajar Bersama BBPMP (B3), moving class, program parenting, serta Jabar Beraksi sebagai upaya mendorong penguatan layanan pendidikan di seluruh Jawa Barat.
BBPMP Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus bergerak adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam mendukung transformasi pendidikan nasional.
BBPMP provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Semarak Anak Indonesia Hebat sebagai bagian dari u[aya strategis dalam rangka internalisasi penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di Satuan Pendidikan.
Sosialisasi “Anak Indonesia Hebat” bertujuan untuk membentuk generasi muda yang unggul melalui 7 kebiasaan positif. Program ini mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Gerakan ini diharapkan dapat mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan di masa depan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Berikut adalah elaborasi lebih lanjut tentang sosialisasi “Anak Indonesia Hebat”:
Tujuh Kebiasaan:
Bangun Pagi: Menumbuhkan disiplin dan kesiapan mental untuk memulai hari dengan positif.
Beribadah: Menanamkan nilai-nilai agama dan spiritualitas sejak dini.
Berolahraga: Mempromosikan gaya hidup aktif dan sehat.
Makan Sehat dan Bergizi: Menjelaskan pentingnya nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.
Gemar Belajar: Menumbuhkan minat dan motivasi belajar yang tinggi.
Bermasyarakat: Melatih anak memiliki empati, kepedulian, dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
Tidur Cepat: Menjelaskan pentingnya istirahat yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan.
Tujuan Sosialisasi:
Membentuk karakter generasi muda yang unggul, baik secara intelektual, sosial, dan spiritual.
Mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sasaran Sosialisasi:
Pendidik (guru, dosen, dll).
Siswa/Mahasiswa.
Orang tua.
Masyarakat.
Kegiatan Sosialisasi:
Senam Anak Indonesia Hebat, Pelatihan bagi guru dan orang tua, Diskusi dan lokakarya, Kegiatan sosial dan lingkungan.
Dukungan:
Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Media.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan gerakan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan generasi muda Indonesia dan membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Rapat Koordinasi Finalisasi Perencanaan SPMB Tahun 2025 bersama Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. (Dok. Pubkom)
Bandung Barat – BBPMP Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi Perencanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 bersama Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 15 April 2025, bertempat di Gedung Tangkuban Parahu, BBPMP Jawa Barat.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan, sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 dirancang dengan pendekatan yang lebih terstruktur, transparan, dan inklusif. Perencanaan ini bertujuan untuk menjamin proses seleksi yang adil serta memberikan akses yang merata bagi seluruh calon murid.
Tahapan perencanaan meliputi penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru dan penyusunan petunjuk teknis penerimaan murid baru oleh Pemerintah Daerah. Untuk menjamin ketersediaan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, BBPMP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi Perencanaan SPMB 2025 bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kepala BBPMP Jawa Barat, Komalasari, dalam sambutannya menyampaikan, “SPMB 2025 harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip keadilan dan inklusivitas dalam dunia pendidikan. Dengan sistem yang terstruktur dan transparan, kita ingin memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan kita bersama.”
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi dan keselarasan dalam pelaksanaan SPMB 2025 di seluruh wilayah Jawa Barat. Dengan perencanaan yang matang, SPMB 2025 diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa, tanpa diskriminasi dan intervensi yang tidak semestinya.
“Bersama, kita wujudkan sistem penerimaan murid baru yang transparan, adil, dan berkualitas,” demikian semangat yang digaungkan dalam rapat tersebut.
