Bandung, 26/10/22 (WK) ,- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat mendapatkan Piagam Penghargaan Peringkat Kedua atas Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2021 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Kementerian Keuangan, apresiasi ini diberikan karena telah mengkordinasikan satkernya dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyelesaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker, Tingkat UAPPA-W Tahun 2021 secara tepat waktu dan berkualitas.
Penghargaan diserahterimakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat Bapak Abdul Rahman dan diterima langsung oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. di Aula Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat (Gedung Dwi Warna) Jalan Diponegoro No. 59 Bandung
Bandung Barat, (25/10/2022),- Sesuai POS ANBK Tahun 202, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat sebagai UPT Dirjen PAUD Dikdasmen yang merupakan salah satu Pelaksana ANBK, melaksanakan Pemantauan (Monitoring dan Evaluasi) Pelaksanaan ANBK di jenjang SD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut Kapokja Data Perencanaan dan Sistem Penjaminan Mutu BBPMP Provinsi Jawa Barat, Apip Hermana, pemantauan ini memiliki tujuan umum dan khusus, “ Tujuan umumnya adalah melakukan pengawasan dan perbaikan pelaksanaan terkait Asesmen Nasional ke daerah dan sekolah”, urainya lagi, ”sementara tujuan khususnya adalah memastikan persiapan kegaiatan AN, mengidentifikasi kesiapan administrasi dan pelaporan AN, memastikan seluruh PTK mengisi Sulingjar 100%, serta memastikan tindakan preventif sekolah dalam mengantisipasi kendala listrik dan penyediaan akses internet,” lanjutnya. Sehingga hasil yang diharapkan adalah terevaluasinya pelaksanaan Asessmen Nasional, sehingga diperoleh rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya. Jumlah sekolah pelaksana ANBK di provinsi Jawa Barat, berdasarkan data kelengkapan ANBK 2022 terdapat 19.403 sekolah. Sementara kegiatan Monev dilakukan pada 6 (enam) sekolah pelaksana di setiap kabupaten kota. Berbicara mengenai pelaksanaannya, kegiatan pelaksanaan ANBK Jenjang SD tahun 2022 secara umum berjalan lancar. “Hal ini berkaitan dengan adanya pengaturan kuota setiap sesinya oleh pihak pusat, sebagai salah satu solusi permasalahan yang kerap muncul pada pelaksanaan ANBK di jenjang SMA dan SMP yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan,” urai Apip. (Mutia)
“Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terevaluasinya pelaksanaan ANBK sehingga diperoleh rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya”
Finalisasi terhadap program yang telah tersusun dalam suatu Policy Brief/Risalah kebijakan (PB/RK) tersebut penting dilakukan agar memberikan manfaat secara langsung untuk dapat diterapkan dan diimplementasikan di daerah. Dalam penguatan implementasi juga perlunya suatu dukungan terhadap PB/RK dari pemangku kepentingan dan pengambil keputusan khususnya dari DPRD terkait agar program-program tersebut dapat di realisasikan di Daerah. Oleh karena itu perlunya suatu penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi stakeholder untuk dapat memfinalkan PB/RK serta workshop secara bersama-sama dalam dukungan implementasi di Daerah.
Kepala BBPMP Jawa Barat, Sri Wahyuningsih menutup secara resmi kegiatan Pendampingan Asimetris dan Penyusunan Policy Brief Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah Tahap 2, yang sebelumnya kegiatan dibuka oleh Kabag Umum BBPMP Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo pada Rabu, 19 Oktober 2022.
Dalam kegiatan juga diadakan paparan program percepatan pemanfaatan PMM, akun belajar.id dan penandatangan komitmen, dukungan dan pencapaian kinerja pelaksanaan PSP, IKM dan PBD.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat memberian penghargaan kepada beberapa Kab/Kota dalam 5 kategori penilaian berdasarkan data Dashboard 10 Oktober 2022.
Guru lulus topik PMM terbanyak diraih oleh: Kab. Ciamis, Kota Sukabumi, dan Kab. Pangandaran.
Sekolah lulus topik PMM terbaik diraih oleh: Kota Banjar, Kota Sukabumi, dan Kab. Ciamis.
Aktivasi akun pembelajaran terbanyak diraih oleh: Kab. Purwakarta, Kab. Subang dan Kab. Pangandaran.
Sekolah unduh rapor pendidikan terbanyak diraih oleh: Kab. Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi.
Kab/kota yang memiliki komitmen, dukungan, dan pencapaian kinerja pelaksanaan PSP, IKM Mandiri, dan PBB terbaik diraih oleh: Kab. Ciamis, Kota Sukabumi dan Kab. Kuningan.
Kota Bandung – Bertempat di Malibuu Dome Hotel Grand Pasundan, pada hari Kamis 15 September 2022, telah berlangsung acara pembukaan kegiatan Pendampingan Asimetris dan Penyusunan Policy Brief untuk Peningkatan Mutu PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pengawas, MKKS, Operator DAPODIK se Jawa Barat dan Kepala UPT Kemdikbudristek se Bandung Raya.
Dalam pidato sambutannya, Sri Wahyuningsih, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat mengajak kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan se Jawa Barat untuk bersama-sama menjadi lokomotif transformasi peningkatan mutu pendidikan. Sebagai salah satu upaya mewujudkan harapan tersebut, BBPMP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan ini yang memiliki tujuan meningkatkan kapasitas SDM BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pendampingan asimetris penyusunan policy brief untuk peningkatan mutu pendidikan serta meningkatkan SDM Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan peningkatan mutu pendidikan yang sejalan dengan perencanaan daerah.
Kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 September 2022 dengan salah satu output kegiatanya berupa Policy Brief yang digunakan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing.
Bandung Barat – Kamis lalu, 25 Agustus 2022, BBPMP Provinsi Jawa Barat mendapatkan kunjungan Kepala Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Cirebon. Kunjungan ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang didampingi oleh Koordinator Pengawas SMP, Drs. Nano Sutarno, M.M.Pd, dan Ketua MKKS SMP, Drs. H. Didin Jaenudin, MM. Maksud diadakannya kunjungan adalah silaturahmi dan saresehan bersama BBPMP Provinsi Jawa, yang diterima oleh Neni Niawati, M.Pd, widyaprada yang menjadi narasumber di kegiatan tersebut. Saresehan yang mengangkat tema penguatan implementasi Program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka, mendapat sambutan positif dari kedua belah pihak. Capaian-capaian impelemtasi kurikulum merdeka yang disajikan narasumber mencakup tingkat ativasi akun belajar.id, nilai Adoption Rate Platform Merdeka Mengajar, capaian tingkat pemanfaatan PMM oleh guru dan kepsek di kabupaten Cirebon cukup menginspirasi dan memotivasi semua kepala sekolah yang hadir untuk segera berbenah dan mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai yang diamanatkan Kemendikbudristek. Sebagai kabupaten yang melaksanakan program sekolah penggerak mulai tahun ajaran 2022/2023, kepala sekolah menengah pertama memerlukan informasi yang lebih dan komprehensif terkait apa dan bagaimana sekolah mulai melaksanakan kebijakan merdeka belajar. Saresehan ini diharapkan menjadi titik awal semangat kabupaten Cirebon dalam mengimplementsaikan kebijakan Merdeka Belajar khsusunya program sekolah penggerak dan kurikulum merdeka dengan harapan mendapatkan pendampingan konsultatif dan asimetris dari BBPMP Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan Kememendikbudristek yang ada di Provinsi Jawa Barat, demikian disampaikan koordinator pengawas SMP kabupaten Cirebon di akhir kegiatan.
Kab. Pangandaran, BBPMP Provinsi Jawa Barat – Dalam rangka melakukan sosialisasi dan advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada Pemerintah Daerah, Kabag Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo, SS., MAP, beserta tim, mengadakan kunjungan kerja pimpinan di Kabupaten Pangandaran, Senin 8 Agustus 2022.
Tim BBPMP Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Dr. H. Agus Nurdin, M.Pd beserta jajaran di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran.
Disampaikan oleh Mardi, Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten kelima yang dikunjungi oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian audiensi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka.
Tim yang dipimpinnya ingin memperoleh informasi secara komprehensif terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Kemdikbudristek
“Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan persentase adoption rate (pada Platform Merdeka Mengajar) yang cepat dalam beberapa hari terakhir”, tutur Mardi.
Menyambut tujuan rombongan, Agus menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan mendukung sepenuhnya kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka. Menurutnya, guru tidak perlu khawatir dengan pergantian kurikulum, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang adaptif.
Agus menambahkan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh personil di bidang PAUD, SD, dan SMP untuk mendorong kepala sekolah dan guru-guru untuk melakukan eksplorasi Platform Merdeka Mengajar (PMM).
“Guru-guru jangan hanya log in ke PMM, tapi PMM harus dipakai untuk belajar. Dan tidak ada alasan gangguan internet, karena kami sudah memberikan bantuan pemasangan internet bagi semua sekolah di Pangandaran”, imbuh Agus.
Selanjutnya, rombongan BBPMP Provinsi Jawa Barat, didampingi oleh pihak Dinas Pendidikan, melakukan kunjungan ke satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah yaitu ke SD IT Annahar dan TK Merpati.
Kunjungan ke satuan pendidikan dimaksudkan untuk mengobservasi kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, serta memotret praktik baik atau tantangan penerapan praktik baik persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka.
Seusai melaksanakan kunjungan ke satuan pendidikan, tim melanjutkan audiensi dengan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, Bunda PAUD/Literasi, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata beserta jajaran Dinas Pendidikan di lokasi Kampung Turis, di pantai Pangandaran.
“Kami sengaja mengadakan audiensi ini di Kampung Turis, selain untuk promosi wisata, juga untuk mendapatkan suasana Merdeka Belajar”, ujar Sekertaris Dinas, Dodi Djubardi, S.Pd.
Selanjutnya, pimpinan rombongan menyampaikan tujuan audiensi serta data capaian Kabupaten Pangandaran di antaranya adoption rate PMM yang sudah mencapai 98,76% per 7 Agustus 2022.
“Dari 472 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP yang mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka, seluruhnya sudah log in, tetapi masih ada sekitar 149 yang belum mulai pembelajaran”, tutur Mardi.
Menanggapi tujuan kegiatan, Bupati Pangdaran menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat.
“Sebagai daerah baru, persoalan mendasar (yang mendapat perhatian utama) adalah pendidikan, kesehatan, parisiwisata, dan infrastruktur”, tutur Jeje.
Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga sudah semestinya mendapatkan perhatian besar. Berkaca dari perkembangan pendidikan di Jepang, Jeje menyampaikan bahwa bagaimana pendidikan yang mendapat perhatian besar dari pemerintah akan menghasilkan peradaban yang besar pula.
Jeje menyampaikan bahwa perhatian besar Pemda Kabupaten Pangandaran terhadap pendidikan dibuktikan dengan porsi pengalokasian anggaran yang besar untuk bidang pendidikan.
Selain itu, Bupati telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran. Pendidikan karakter yang ingin dikuatkan bagi warga Pangandaran adalah Karakter Agama, Seni Budaya, dan Pramuka.
“Karena saya ingin menguatkan karakter aku seorang Muslim, Aku orang Sunda, dan Aku Orang Indonesia”, tegas Jeje.
Menutup sesi audiensi, Jeje menambahkan bahwa seorang guru harus bisa mereview apa yang sedang terjadi di dunia untuk bisa menyiapkan anak didik menghadapi masa depan. Selain itu, guru harus inovatif; dan kesadaran adalah kunci penting.
(Tintin Kartini, Widyaprada Ahli Muda BBPMP Provinsi Jawa Barat)
