Bandung Barat, (070524), WK; Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar, namun lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Demikian Sri Wahyuningsih, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan ( BBPMP) Provinsi Jawa Barat membacakan pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), pada Kamis, 2 Mei 2024.
Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Lanjut beliau.
Peringatan Hardiknas yang diikuti oleh seluruh pegawai BBPMP Provinsi Jawa Barat ini, berlangsung dengan khidmat, dipimpin oleh Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih. Adapun inti dari pidato kenegaraan tersebut adalah sedikit kilas balik perjalanan gerakan Merdeka Belajar, sekaligus menjadikan momentum peringatan ini sebagai pemicu semangat untuk melanjutkan gerakan Merdeka Belajar, melakukan transformasi pendidikan yang menyeluruh, ke arah pewujudan sekolah yang dicita-citakan.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus bergotong royong menyemarakkan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar!
Jakarta, 6 Mei 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menyelenggarakan Gala Kreasi Video Gerakan Sekolah Sehat sebagai bentuk apresiasi kepada satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat (GSS).
Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada seluruh warga sekolah untuk berkreasi menggambarkan praktik baik implementasi 5 Sehat, meliputi: Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Jiwa, Sehat Lingkungan. Tema yang diangkat untuk kegiatan tahun ini adalah “Sekolah Sehat, Generasi Hebat”.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP), I Nyoman Rudi Kurniawan, meyakini bahwa kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif. Ia berharap, kegiatan ini dapat semakin mendorong masifnya implementasi Gerakan Sekolah Sehat oleh satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kita berharap hal ini akan berujung pada meningkatnya status kesehatan satuan pendidikan dan seluruh ekosistemnya, terutama kesehatan para peserta didik,” ujar Nyoman yang merupakan Supervisor dari Gerakan Sekolah Sehat, Senin (6/5).
Nyoman menambahkan, Gala Kreasi Video Gerakan Sekolah Sehat 2024 diselenggarakan sejak 6 Mei hingga 30 Juni 2024. Topik lomba berfokus pada aktivasi 5 Sehat yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu kategori Video Terbaik dan Video Inspiratif. Ajang ini dapat diikuti oleh berbagai satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) seluruh Indonesia.
“Oleh karena itu, saya juga menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk dapat bersama-sama mendukung kegiatan ini,” tambahnya.
Terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan oleh setiap calon peserta dalam berpartisipasi kegiatan, salah satunya adalah menyertakan takarir (caption) maksimal 2000 karakter berisi: nama satuan pendidikan, cerita singkat video, ajakan (mention) tiga akun satuan pendidikan lain untuk turut berpartisipasi membuat video kreasi GSS, dan menuliskan tagar (hashtag) #UKS, #GalaKreasiVideoGSS, dan #SekolahSehatGenerasiHebat.
Proses penilaian terdiri dari dua tahap. Tahap pertama melibatkan penilaian aspek administratif, termasuk kesesuaian video terhadap ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sementara itu, tahap kedua menilai substansi video, yang mencakup kekuatan pesan serta kualitas teknis dalam pengambilan gambar dan pengeditan video.
Para pemenang akan diundang untuk menghadiri acara puncak perayaan Gala Kreasi Gerakan Sekolah Sehat 2024 di Jakarta dan akan diberikan piagam penghargaan serta dana pembinaan sebagai tanda apresiasi.
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyakarat (BKHM) Kemendikbudristek Nomor OOL/K-PPID/11/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Kemendikbudristek tahun 2023 meraih penganugerahan penghargaan atas Keterbukaan Informasi Publik dengan Kategori “INFORMATIF”.
Penganugerahan Penghargaan Mendikbudristek kepada Unit dan Satuan Kerja atas Kinerja Terbaik TA 2023 ini digelar pada Selasa (30/04/2024) yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Senayan, Jakarta.
“Keberlanjutan dan keberhasilan dari gerakan merdeka belajar sangat bergantung pada komitmen kita untuk mengedepankan transpransi dalam pengelolaan anggaran” ucap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Nadiem pun berpesan kebijakan, program, dan anggaran Unit dan Satuan Kerja Kemendikbudristek harus berfokus kepada 3 hal yaitu:
alokasi dan pemanfaat yang berkualitas,
bebasis kinerja,
berorientasi kepada hasil.
Kegiatan tersebut menjadi pedoman Unit dan Satuan Kerja Kemendikbudristek agar upaya perbaikan layanan pendidikan dan kebudayaan dapat terus dan semakin terakselerasi.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti menyampaikan ada 4 penghargaan yang diberikan kepada Unit Kerja dan Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek, diantaranya; Penghargaan atas Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Pengolah Kearsipan Terbaik tahun 2023.
Suharti juga menjelaskan upaya yang dilakukan Unit Kerja dan Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek akan memberikan dampak dan memberikan manfaat melalui layanan pendidikan yang semakin baik, semakin berkualitas, dan semakin merata.
“Selamat kepada seluruh Unit Kerja dan Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek; apresiasi kami setinggi-tingginya atas keberhasilan mengelola akuntabilitas kinerjanya dengan baik, semoga penghargaan ini menjadi pengingat untuk senantiasa menguatkan komitmen dan kinerja dalam melayani masyarakat,” tutup Nadiem Makarim.
Kota Bandung, 24/04/2024, WK,- Momentum penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat terus bergulir. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Workshop Uji Kesetaraan sebagai bagian dari strategi sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait kebijakan ini di tingkat pemerintah daerah (pemda).
Kegiatan yang dihadiri oleh 56 peserta dari tim teknis se-Jawa Barat dan perwakilan dari BBPMP Provinsi Jabar ini menjadi wadah diskusi yang vital. Tidak hanya itu, narasumber dari pusat dan beberapa pemda turut berbagi praktek baik terkait uji kesetaraan, memberikan cahaya baru dalam pemahaman akan pentingnya kebijakan ini.
Dalam suasana yang penuh semangat, koordinator Tim Kerja 4, Dudi Solahudin, M.Pd, membuka kegiatan tersebut mewakili Kepala. Salah satu sorotan utama dalam workshop ini adalah pembahasan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Uji Kesetaraan dan strategi implementasinya di Pendidikan Khusus BM. Diskusi pun menggali pengalaman praktisi uji kesetaraan dari berbagai daerah seperti Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Ciamis dan Subang.
Peran BBPMP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direkotrat Jenderal PAUD, Dikdas, Dikmen sangat berkaitan erat dengan Pemerintah Daerah (Pemda), dalam hal ini Dinas Pendidikan, mengawal transformasi di satuan pendidikan. Mengingat jumlah satuan pendidikan di Jawa Barat sedemikian banyak, kolaborasi dengan Disdik menjadi krusial. Meskipun BBPMP memiliki keterbatasan sumber daya manusia, kerjasama dengan Disdik memungkinkan pendekatan yang lebih luas melalui pengawas, penilik, dan pamong belajar untuk memastikan implementasi kebijakan Merdeka Belajar berjalan lancar hingga ke satuan pendidikan.
Kota Bandung 26-04-2024, WK,- Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat pada Rabu s.d. Jumat, 24 s.d. 26 April 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) memperkuat peran Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan kebijakan dan produk pembelajaran transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah dasar (SD) melalui sinergi peran berbagai pihak; (2) memperkuat peran Dinas Pendidikan dalam mendampingi Forum Komunikasi mengimplementasikan tiga target perubahan di satuan Pendidikan; (3) memperkuat peran Dinas Pendidikan terkait peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam penerapan perubahan pembelajaran.
Transisi PAUD-SD merupakan program inovasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Inovasi tidak bisa terlaksana tanpa adanya kolaborasi, oleh karenanya, BBPMP Jawa Barat tidak bisa bergerak sendiri tanpa berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Kolaborasi tidak bisa terbuka jika tidak ada kerendahan hati dari Pemda dan mitra. Kunci kolaborasi adalah sama-sama terbuka, sama-sama rendah hati untuk saling terbuka saling memberi dan menerima, ungkap Dini Irawati, Koordinator Tim Kerja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran di hadapan 68 peserta dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota yaitu Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Kabid SD, Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag), Pokja Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat serta peserta internal BBPMP Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya narasumber dari Direktorat SD, Niknik Kartika menyampaikan arah dan kebijakan Gerakan Transisi PAUD-SD terkait 3 target perubahan dalam transisi PAUD-SD yang menyenangkan, yakni melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tanpa tes baca, tulis, hitung (calistung), Satuan PAUD dan SD melakukan assesmen awal pada saat (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan penguatan pembelajaran yang menguatkan 6 kemampuan fondasi anak yang dibangun secara holistik dan berkesinambungan dan memastikan tidak ada patahan pembelajaran antara PAUD-SD, jelasnya.
Siklus dalam menguatkan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan perlu terus dilakukan setiap tahunnya, yang diawali dengan memperkuat advokasi berlandaskan Surat Edaran dan memahami peran Pemda dalam mencapai target transisi PAUD ke SD, lanjut Niknik lagi.
Selanjutnya kegiatan difasilitasi oleh Widyaprada BBPMP Provinsi Jabar, Sri Wahyuningsih mengajak peserta terlibat dalam aktifitas bermain yang dapat membangun kemampuan fonadasi anak usia dini.
“Kegiatan bermain ini dapat menjadi inspirasi dalam penerapan perubahan pembelajaran,” jelasnya.
Adapun Sri Lilis Herlianti dan Sri Purwanti, dua Widyaprada BBPMP Provinsi Jawa Barat lainnya, menyosialisakan produk pembelajaran transisi PAUD-SD untuk menerapkan tiga target perubahan dan Peran Dinas pendidikan dalam Peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam penerapan perubahan pembelajaran serta penyusunan rencana tindak lanjut Pemerintah Daerah.
Yunus, salah satu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga menyampaikan praktik baik terkait peran Dinas Pendidikan dalam mendampingi Forum Komunikasi mendorong implementasi tiga target perubahan di satuan Pendidikan.
Dalam penutupan kegiatan, Dini Irawati menegaskan bahwa BBPMP Provinsi Jawa Barat tidak bisa bergerak sendiri dalam mendukung Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pemerintah daerah dan organisasi mitra dapat menjadi penggerak perubahan di satuan Pendidikan, membantu mengawal gerakan penguatan Transisi PAUD-SD sehingga diharapkan melalui gerakan ini dapat terjadi bukti karya dan perubahan perilaku dalam memaknai pembelajaran bagi anak usia dini, yang selama ini masih terkotak-kotak antara PAUD dan SD kelas awal.
Kota Bandung, 250424, WK,- Pembentukan Surat Keputusan (SK) mengenai Unit Layanan Disabilitas di daerah merupakan kewajiban. Demikian Rofiudin, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyatakan hal tersebut pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah, yang diselenggarakan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Menurut Rofiudin, pembentukan SK ULD menjadi wajib karena merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
Pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan ULD pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Dengan adanya SK ULD tersebut, langkah selanjutnya untuk mewujudkan pendidikan inklusif dapat dijalankan, yaitu melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyediaan kurikulum.
Senada dengan hal tersebut, pembicara lainnya Deddy Kustawan, praktisi dari Lintang Samudra Edukasi Yayasan MDP Indonesia, menyatakan perlunya Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini Dinas Pendidikan, seharusnya memiliki data jumlah siswa berkebutuhan khusus dan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkeahlian mengajar siswa tersebut. Meskipun ke depannya, data tersebut didapatkan dari Data Pokok Pendidik dan Tenaga Pendidik.
Sampai saat berita ini diturunkan, terdapat baru sembilan kabupaten/kota yang telah memiliki SK ULD, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Kuningan.
Pada kegiatan yang diselenggarakan tanggal 24 s.d. 26 April 2024 di Hotel Ibis Trans Studio Bandung ini, dibahas pula mengenai fungsi ULD, yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, mengembangkan program kompensatorik bagi peserta didik penyandang disabilitas, menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas, mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, menyediakan layanan konsultasi, dan mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. (Tim Media)
