Bandung, 21 Mei 2024, WK, – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak. Kegiatan yang berlangsung di Fox Harris Hotel City Center Bandung selama 3 hari ini (20-22 Mei 2024) diikuti oleh 94 peserta dari berbagai instansi terkait, termasuk Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, penanggung jawab program Guru Penggerak menjadi kepala sekolah (KS)/ pengawas sekolah (PS), Admin Aplikasi Sistem KS-PS Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, dan Perwakilan BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota/Provinsi di Jawa Barat.
FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan keberlanjutan Program Guru Penggerak, mempercepat pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah di daerah, dan memutakhirkan data rencana pemberdayaan dan pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih, dalam sambutannya menyampaikan regulasi terbaru tentang Surat Edaran Bersama Nomor 5 Tahun 2024 tentang percepatan pengangkatan kepala sekolah dan kepala sekolah. “Surat Edaran Bersama ini merupakan bukti komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi pendidikan di Jawa Barat,” jelasnya tegas.
Lebih lanjut, beliau mengingatkan para peserta FGD bahwa telah ada komitmen pemda terhadap kebijakan kurikulum merdeka, termasuk akselerasi program guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. “Mari kita jadikan Jawa Barat sebagai kahiji dalam transformasi layanan pendidikan melalui kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan”. Terakhir, beliau pun mengajak para peserta FGD untuk melakukan pendampingan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. “Bersama-sama, kita ciptakan transformasi layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu bagi seluruh anak bangsa, khususnya di Jawa Barat,” pungkasnya dengan penuh semangat.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Advokasi, Yanti Triana, dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD ini menghadirkan narasumber dari Ditjen GTK, KemenPAN RB, Kemendagri, dan Ditjen GTK Kemendikbudristek untuk membahas materi seperti kebijakan keberlanjutan program guru penggerak, alur persetujuan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional guru, pengawas, dan penilik, kewenangan kepala daerah, dalam aspek kepegawaian khususnya pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan pemutakhiran data rencana pemberdayaan dan pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah/ pengawas sekolah.
Metode diskusi yang digunakan dalam FGD ini memadukan paparan kebijakan, diskusi pleno dan kelompok, praktik pengisian aplikasi dasbor Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah, serta berbagi praktik baik tentang pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah. Diharapkan melalui FGD ini, akan tercipta sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait untuk mempercepat transformasi pendidikan melalui kepemimpinan Guru Penggerak.
Bandung Barat, 20052024, WK, – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan momen penting bagi para calon peserta didik dan orang tua. Seperti di SMAN 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang memahami hal ini dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan PPDB yang humanis, transparan, dan informatif.
Seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala Humas SMAN 1 Cisarua atau yang dikenal dengan Smancis, Nur Iman, S.Pd, pada Senin (20/05) “Secara umum, kami memberikan pelayanan PPDB dengan baik. Ketika ada calon peserta didik yang tidak lolos jalur pilihannya, kami selalu memberikan informasi dan alternatif”.
“Bagi kami, penting untuk memastikan bahwa semua calon peserta didik mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan memiliki alternatif pilihan jika tidak lolos jalur pilihannya. Alternatif tersebut bisa berupa sekolah lain atau jalur SMK, karena SMK tidak mengenal zonasi” lanjutnya.
“Sistem zonasi memang dapat menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah, tetapi hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus kami ikuti,” ujar Nur Iman. “Tantangan utama kami adalah memastikan standar proses pendidikan yang baik untuk semua peserta didik, meskipun input peserta didik menjadi lebih beragam karena sistem zonasi,” lanjutnya.
“Kami di SMAN 1 Cisarua selalu berusaha untuk membantu calon peserta didik dalam proses PPDB. Bagi yang mengalami kesulitan, kami siap membantu dengan memberikan informasi dan panduan,” kata Nur Iman.
“Beberapa calon peserta didik mungkin tidak diterima karena berbagai alasan, seperti kesalahan input koordinat, verifikasi data yang belum lengkap, letak sekolah, persepsi yang keliru, atau kurangnya sosialisasi PPDB,” jelasnya.
“Kami terus berusaha untuk melakukan sosialisasi PPDB secara aktif kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi, penting untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada calon peserta didik agar mereka dapat memahami proses PPDB dengan baik,” lanjutnya.
Nur Iman juga menjelaskan bahwa kejuaraan juga dipertimbangkan dalam PPDB dan calon peserta didik yang memiliki sertifikat kejuaraan akan mendapatkan nilai tambahan. Ia juga menambahkan bahwa SMAN 1 Cisarua pernah menerima pendaftaran tim untuk beberapa cabang olahraga, seperti basket dan sepak bola. Lebih lanjut, Nur Iman menyampaikan bahwa prestasi akademik masih menjadi salah satu faktor penting dalam PPDB, namun bobotnya tidak sebesar dulu karena adanya sistem zonasi. Ia juga menjelaskan bahwa prestasi non-akademik, seperti kejuaraan olahraga dan seni, juga dipertimbangkan dalam PPDB dan calon peserta didik harus menyertakan laporan dan sertifikat untuk membuktikan prestasinya.
Pihak SMAN 1 Cisarua menyadari bahwa tidak semua orang memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi. Oleh karena itu, mereka menyediakan pendampingan bagi calon peserta didik yang kesulitan mendaftar online pada hari pertama dan kedua. Selain itu, SMAN 1 Cisarua juga menyediakan dua operator untuk membantu calon peserta didik yang ingin mendaftar secara offline.
SMAN 1 Cisarua selalu berusaha untuk meningkatkan transparansi PPDB dengan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses. Hal ini termasuk informasi tentang syarat pendaftaran, tahapan pendaftaran, dan hal-hal teknis lainnya. SMAN 1 Cisarua juga selalu mengadakan sosialisasi PPDB dengan mengundang berbagai pihak terkait, seperti RT/RW, Camat, Kapolres, dan unsur terkait tingkat kecamatan. Selain itu, SMAN 1 Cisarua juga akan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi PPDB, termasuk instagram sekolah.
Di SMAN 1 Cisarua, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi PPDB yang lengkap dan mudah diakses oleh semua calon peserta didik,” ujar Wakil Kepala Humas SMAN 1 Cisarua. “Oleh karena itu, kami mempublikasikan semua informasi terkait PPDB, seperti jadwal, persyaratan, tahapan pendaftaran, dan sistem seleksi, secara luas melalui website resmi sekolah, media sosial, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat,” lanjutnya.
“Website resmi SMAN 1 Cisarua memiliki halaman khusus PPDB yang berisi semua informasi penting terkait PPDB, seperti jadwal, persyaratan, tahapan pendaftaran, dan sistem seleksi, selain itu kami juga menggunakan media sosial SMAN 1 Cisarua untuk menyebarkan informasi terkait PPDB kepada masyarakat luas,” jelasnya.
Transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru memiliki banyak manfaat. Hal ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres bagi siswa, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi sekolah, dan memastikan bahwa proses penerimaan berlangsung secara adil dan merata.
SMAN 1 Cisarua berkomitmen untuk menerapkan sistem PPDB yang transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses PPDB yang adil, objektif, dan kredibel, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah.
Mari kita bersama-sama membangun sistem penerimaan peserta didik baru yang transparan, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, semua siswa di Indonesia dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka.
Bandung Barat, 20052024, WK, – Ajakan Gubernur Jabar untuk menyelenggarakan PPDB 2024 yang lebih berintegritas, rupanya telah mendorong banyak sekolah untuk berbenah. Salah satu diantara sekolah tersebut adalah SMAN 1 Padalarang, yang kini sedang gencar memperbarui sistem penerimaan peserta didik baru.
Ditemui di ruang kerjanya pada 20 Mei 2024, Kepala SMAN 1 Padalarang, Lina, S.Pd., MT. mengemukakan beberapa langkah dan strategi telah dilakukan oleh SMAN 1 Padalarang untuk memastikan PPDB 2024 berjalan lancar dan bermutu tinggi, termasuk penyusunan Pedoman PPDB: Sekolah telah menyusun pedoman yang jelas dan transparan mengenai proses PPDB, termasuk persyaratan pendaftaran, bobot penilaian, dan tahapan proses seleksi.
SMAN 1 Padalarang telah melakukan sosialisasi kepada calon siswa dan orang tua tentang pedoman PPDB, baik melalui forum silaturahmi orang tua, komite sekolah, media sosial, atau situs web sekolah.
Apa saja yang sudah dilakukan dalam persiapan PPDB tahun ini, kepala sekolah Lina, S.Pd., MT. menegaskan “seluruh panitia sudah mendapatkan Pelatihan dan Bintek kepanitiaan Seleksi: tentang integritas, keadilan, dan etika dalam melakukan evaluasi terhadap calon siswa. Hal ini penting untuk memastikan proses seleksi dilakukan dengan adil dan objektif,” ungkapnya.
Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran, panitia seleksi memastikan keabsahan dan kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon siswa. Dan Pemanfaatan sistem informasi untuk memfasilitasi proses pendaftaran secara online dan memantau perkembangan calon siswa selama proses PPDB.
Untuk Pengawasan dan Pengawalan: Pihak sekolah telah melakukan pengawasan dan pengawalan ketat selama proses PPDB untuk mencegah adanya praktek-praktek tidak etis atau kecurangan.
“Pihak sekolah telah berkonsultasi dengan pihak pihak terkait seperti Dinas Pendidikan setempat atau lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa proses PPDB berada dalam koridor regulasi yang berlaku,” terangnya.
“Kami Memberikan komunikasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak, termasuk calon siswa, orang tua, dan masyarakat umum, mengenai tahapan, jadwal, dan perkembangan terkait PPDB,” pungkasnya.
Dengan melakukan strategi strategi ini, diharapkan SMAN 1 Padalarang lebih dapat menjalankan PPDB 2024 dengan lancar, adil, dan berintegritas. Seperti tahun-tahun sebelumnya.
Adapun PPDB di SMAN 1 Padalarang tahun 2024 di terbagi dalam dua tahap, dimulai pada 3 Juni dan berakhir 9 Juli 2024.
Bandung Barat 20/05-2024 – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan Pendampingan secara daring kepada pengawas/penilik dan mitra PAUD dan SD dalam penguatan peran pendampingan penerapan perubahan pembelajaran untuk mendukung Gerakan Transisi PAUD SD yang Menyenangkan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas/Penilik dan Mitra PAUD dan SD dalam Pendampingan Implementasi Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Awal Tahun Ajaran yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024. Kegiatan yang menyasar kepada 268 Pengawas/Penilik dan Mitra PAUD dan SD di 27 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat ini bertujuan untuk mendampingi dalam penguatan peran pendampingan penerapan perubahan pembelajaran dalam memahami 6 kemampuan fondasi.
Dini Irawati, Ketua Tim Kerja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran pada saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Pengawas dan penilik dapat menjalankan fungsinya dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Kemampuan fondasi merupakan kemampuan yang perlu dipenuhi agar peserta didik dapat melewati masa transisi PAUD ke SD awal dengan baik, ungkapnya. Anggraeni, narasumber dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek dalam paparannya “Bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di PAUD dan SD”, menyampaikan bahwa kemampuan fondasi merupakan kemampuan krusial yang perlu dimiliki anak untuk mendukung kesiapan belajar dan membangun dirinya menjadi pemelajar sepanjang hayat. Kemampuan fondasi ini dapat dibangun secara bertahap melalui capaian pembelajaran fase A di Kurikulum Merdeka SD. Kegiatan di PAUD dan di SD kelas awal dapat dirancang untuk dapat mencapai kemampuan fondasi yang ada di dalam capaian pembelajaran tersebut, jelasnya. Kemampuan fondasi inilah yang menjadi esensi dari keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk belajar. Terlepas dari apapun kurikulum yang digunakan, pendidik dapat mengembangkan kemampuan fondasi melalui struktur kurikulum PAUD yang dapat dilanjutkan dengan struktur kurikulum SD dan pembiasaan, tandasnya.
Selanjutnya, PIC PDM 09 Sri Lilis Herliyanti saat menutup kegiatan menyampaikan bahwa Pengawas, Penilik, dan Mitra merupakan unsur yang penting dalam meluruskan miskonsepsi Transisi PAUD ke SD. Mari Bersama berkolaborasi dan bergandengan tangan antara PAUD dan SD secara bersama-sama dalam mewujudkan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, pungkasnya.
Narasumber, Panitia, dan Peserta Kegiatan Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar dalam Rangka Transformasi Satpen oleh UPT
Kota Bandung, 160524, WK,- “Ke-26 Episode Merdeka Belajar itu adalah inline,” tegas Lanny Anggraini, salah seorang Tim Kerja PDM 4A di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ”demikian pula dengan Rapor Pendidikan ini,” sambungnya,” dari Rapor Pendidikan kita dapat menemukan capaian terendah suatu sekolah, akar permasalahannya apa, lalu sekolah melakukan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi,” urainya.
Lanny mengungkapkan, Kebijakan Merdeka Belajar telah mengubah dunia pendidikan di Indonesia secara signifikan, karena memuat alur transformasi yang runut dan menyeluruh. Dalam rapor pendidikan ini terdapat juga rekomendasi pemecahan permasalahan yang ada, cara-cara tersebut telah disusun di Kurikulum Merdeka yang menjunjung tinggi diferensiasi peserta didik, salah satunya dengan adanya platform merdeka mengajar sebagai alat bantu untuk peningkatan literasi dan numerasi. Tujuan akhir semua itu adalah peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
Demikian Lanny, salah satu narasumber kegiatan Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam Rangka Transformasi Satuan Pendidikan Kepada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Tim Kerja 4, Data, Perencanaan, dan Penjaminan Mutu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat pada Rabu s.d. Jumat, 15 s.d. 17 Mei 2024 di Hotel Sukajadi Kota Bandung. Beliau berharap kegiatan diikuti dengan sungguh-sungguh agar para peserta dapat mengimbaskan ke daerah dan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar dengan sesungguhnya.
Sementara itu M. Dudi Solahuddin, Koordinator Tim Kerja 4 dalam sambutan pembukaannya, menyebutkan pada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 terdapat 5.350 satuan pendidikan yang belum login, 476 satuan pendidikan yang belum unduh, serta 4.330 satuan pendidikan yang terlambat login rapor pendidikan.
Oleh karenanya tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi hambatan pemerintah daerah dalam login dan mengunduh rapor pendidikan, hambatan pemerintah daerah yang terlambat login dan mengunduh rapor pendidikan, serta meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam memanfaatkan rapor pendidikan.
Diikuti oleh 27 orang Person In Charge (PIC) Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan, 27 orang pendamping Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi di Jawa Barat, serta peserta internal dari BBPMP Provinsi Jawa Barat. (Mutia)
Bandung 16052024, WK – Dalam rangka menyemarakan Bulan Merdeka Belajar, Kepala Bagian(Kabag) Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat Mardi Wibowo dan Kabag Umum Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat Romi Satria melaksanakan Audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat pada Kamis (16/05).
Audiensi yang disambut baik oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat Wahyu Wijaya dan Plt. Sekretaris Disdik Jawa Barat Deden Saepul Hidayat ini bertujuan untuk menjelaskan sekaligus mengajak Disdik beserta Kepala Cabang Dinas (KCD) dan Satuan Pendidikan (Satdik) Provinsi Jawa Barat untuk ikut meramaikan Bulan Merdeka Belajar.
Pada Bulan Merdeka Belajar, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbudristek yang berada di Jawa Barat akan menggelar Festival Pendidikan Jawa Barat yang merupakan kolaborasi seluruh UPT Kemdikbudristek dengan menghadirkan berbagai program sebagai bagian dari upaya negara hadir di tengah masyarakat sebagai upaya glorifikasi dan amplifikasi berbagai program dalam rangkaian Kebijakan Merdeka Belajar.
Selain mendukung dan siap berpartisipasi dalam Festival Pendidikan Jawa Barat Dinas Pendidikan Jawa Barat pun mengajukan untuk berperan aktif dalam kegiatan puncak.
“Kami mengajukan usul agar bisa mengisi ruang kelas untuk kegiatan-kegiatan edukasi dan juga booth tambahan untuk menampilkan praktik-praktik baik dari satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB menampilkan karya-karya inovasi pembelajaran,” tutur Wahyu.
Dengan Tema “Bagikan Kebersamaan Tumbuhkan Persatuan dan Hasilkan Persaudaraan dengan Sportivitas dan Integritas”, Festival Pendidikan Jawa Barat akan ditutup dengan pameran yang akan dilaksanakan pada Rabu s.d. Jum’at, 29 Mei s.d 31 Mei 2024.
