Bandung Barat, 120624 ,- Kita perlu mempertegas kembali formula kolaborasi dengan pemerintah daerah dan menumbuhkan rasa kepemilikan program pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikian Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat (BBPMP Jabar), Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd dalam kegiatan Coaching dan Mentoring pada tim Project Management Officer (PMO) bagi 27 kabupaten kota dan PMO Provinsi.
Dengan peningkatan kolaborasi dan efektivitas program, diharapkan kualitas pendidikan di Jawa Barat dapat meningkat dan target-target pendidikan yang telah ditetapkan tercapai optimal.
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024 di Kampus Padalarang BBPMP Jabar ini, diikuti selain oleh Tim PMO juga Tim Konsultan, yang terdiri dari Rahadian Pradja Paramita, Dwijoko Widiyanto, dan Ben Satriana.
Sebelumnya, coaching dan mentoring ini dilakukan 2 sesi, sesi diskusi bersama 4 sampai 5 kabupaten/kota di setiap sesinya. Terungkap bahwa Tim PMO menghadapi beberapa kendala dalam berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan responsivitas. Beberapa Dinas Pendidikan kurang tanggap terhadap permintaan data, dokumentasi dan undangan dari Tim PMO, serta keterlibatan yang minim dalam program dan sistem kerja yang kurang terstruktur.
Tim PMO sepakat mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan kolaborasi dan efektivitas program, antara lain memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan dinas pendidikan melalui keterlibatan yang lebih dalam dan sistem kerja yang lebih terstruktur, memanfaatkan aplikasi seperti gdrive dan tableu untuk mempermudah koordinasi, serta meninjau kembali tim kerja agensi untuk memastikan efektivitas komunikasi pelaksanaan program.
“Kesenjangan kolaborasi ini tidak dapat diabaikan. Kita perlu solusi pendampingan asimetris untuk mendorong kolaborasi dan meningkatkan prestasi pendidikan di Jawa Barat,” demikian pernyataan Tim Konsultan BBPMP Jabar.
Kesenjangan ini dirasakan ketika Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi sangat baik dalam berkolaborasi, sementara kabupaten lainnya dengan nilai rapor pendidikan tinggi seringkali kurang kooperatif dalam menanggapi program yang digulirkan.
Pendekatan pendampingan yang dilakukan Tim PMO yang sama untuk semua daerah belum tentu baik dan ideal. Pengenalan budaya kabupaten kota dan solusi asimetris yang mempertimbangkan perbedaan tingkat kolaborasi dan responsif di setiap daerah perlu diperhatikan.
Coaching dan Mentoring Kepala BBPMP Jawa Barat dianggap berhasil meningkatkan kapasitas Tim PMO dalam mengelola program pendidikan di 27 kabupaten/kota dan 1 tim provinsi. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memelihara, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. (Penulis: Arlina/Editor: Mutia)
Bandung Barat, 100624, WK,_-Liputan kali ini, Tim Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat mengunjungi salah satu sekolah yang berada di pusat Kota Cimahi, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Cimahi. Sekolah dengan lahan yang terbatas dengan peserta didik 1.555 siswa dengan 44 rombongan belajar ini, terbagi pada dua lokasi. Pada kampus utama terdapat fasilitas lift yang diutamakan untuk pengajar, mengingat bangunan sekolah tersebut memiliki 4 lantai.
Membahas rapor pendidikan, diakui Isnaeni Zakiah, Kepala SMAN 5 Cimahi bahwa rapor pendidikan memberikan banyak manfaat.
“Melalui data yang diperoleh dari rapor pendidikan, kami dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian merefleksi segala sesuatu yang telah dilaksanakan,” urai beliau,” selanjutnya kita benahi perencanaan dan benahi implementasi program yang akan dilaksanakan.” Semua unsur warga sekolah mau belajar dan memperbaiki diri berdasarkan data yang ada.
Sekolah yang diresmikan tahun 1991 ini, memiliki Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMS), sebagai tim pertama yang akan membahas rapor pendidikan ini. Setelah itu baru kita rapat dengan seluruh warga sekolah mengenai pembahasan rapor pendidikan ini, tambah Isnaeni.
Ditanya mengenai perbedaan sebelum dan sesudah ada rapor pendidikan, Isnaeni menegaskan bahwa setelah adanya rapor pendidikan, sekolah dapat dengan mudah melihat ketercapaian visi misi nya, mengingat data yang didapat, diyakini objektif, terpercaya dan terintegrasi (dengan solusi pemecahan masalahnya).
Senada dengan Isnaeni, Eni Sumiyarni, wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMAN 5 Cimahi, menyatakan telah memanfaatkan hasil rapor pendidikan.
“Kami telah melakukan in house training (IHT) bagi para guru mengenai penyusunan kurikulum pada beberapa waktu lalu,” urainya,”adapun dasar penyusunan disesuaikan dengan hasil langkah pembahasan rapor pendidikan,” tambahnya.
Selain IHT, SMAN 5 Cimahi memiliki komunitas belajar berdasarkan mata pelajarannya. Dimana di dalamnya, guru-guru tersebut saling bertukar pikiran, saling bantu dalam pengisian platform merdeka mengajar, dan mengasah kompetensi sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pembahasan rapor pendidikan.
Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Suparman, Pengawas di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, memaparkan pendampingan yang dilakukan pada sekolah binaannya.
“Kami melakukan pendampingan pada 19 sekolah binaan kami,” jelas beliau,” salah satunya SMAN 5 Cimahi. Semua sekolah melakukan langkah-langkah pembahasan rapor pendidikan, hingga penyusunan perencanaan berbasis data.”
Adanya pendampingan dari pengawas pembina, proses peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui komunitas belajar, serta terutama kepala sekolah yang terbuka, antusias serta mendukung perubahan, membuktikan pemanfaatan rapor pendidikan telah dilakukan oleh SMAN 5 Cimahi sebagai sekolah yang transformatif. (Imanbees dan Mutia)
Bandung Barat, 100624, WK,- Salah satu perubahan strategis yang dibawa oleh kebijakan Merdeka Belajar adalah diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal (S PM) pendidikan bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Mengapa SPM Pendidikan bernilai strategis? Karena kebijakan ini mengakhiri ketidakpastian perencanaan dan penganggaran pendidikan yang sudah terjadi dalam waktu lama. Dengan SPM Pendidikan, pemerintah daerah tidak bisa lagi membuat rencana pembangunan pendidikan tanpa data dan tolok ukur yang jelas, dan mengalokasikan anggaran dengan argumen yang tak jelas pula. SPM Pendidikan yang didukung dengan data-data akurat, rapor pendidikan memungkinkan perencanaan dan penganggaran pendidikan pemerintah daerah lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
Selain menjadi penunjuk jalan pembangunan pendidikan, SPM juga bisa menjadi alarm tanda bahaya. Ia bisa mengingatkan pemerintah daerah terhadap masalah-masalah pendidikan apa saja yang berada dalam zona merah atau yang selama ini mungkin diabaikan. Ia bisa memandu ke mana anggaran pendidikan semestinya harus dialokasikan dengan cara yang jauh lebih mudah.
Rapor Pendidikan dan Naik Turun SPM Pendidikan Jabar
Meskipun telah menjadi kebijakan nasional, upaya Provinsi Jawa Barat menjalankan pembangunan pendidikan dengan tolok ukur SPM belum berjalan mulus. Sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini, pelaksanaan SPM pendidikan di provinsi ini naik turun. Grafik indeks SPM Pendidikan melandai pada tahun 2022-2023, tetapi melejit pada 2023-2024.
Jika ditilik lebih mendalam dari Rapor Pendidikan, capaian literasi dan numerasi di Jabar juga fluktuatif. Rapor Pendidikan Jawa Barat 2023 mencatat sebagian besar kualitas hasil belajar semua jenjang pendidikan masih masuk dalam kategori “kurang” dan “sedang”. Pada kemampuan literasi tercatat sebanyak 63,47% satuan pendidikan belum mencapai kategori “baik”, dan numerasi tercatat 83,93 % satuan pendidikan “belum baik”.
Pada tahun 2024, rapor pendidikan Jabar membaik. Meskipun masih dalam status “kurang” dan “sedang”, literasi dan numerasi menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada kemampuan literasi, sebanyak 52,07 % satuan pendidikan telah masuk dalam kategori “baik”. Pada kemampuan numerasi, meskipun masih terdapat 58,33% satuan pendidikan masuk dalam kategori “belum baik”, jumlahnya jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 83,93 %.
Kerja Bersama Identifikasi, Refleksi dan Benahi
Masalah tersebut sudah lama disadari stakeholder pendidikan di Jawa Barat. Selama 3 tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat bahu membahu bersama BBPMP Provinsi Jabar intensif melakukan pembenahan pencapaian SPM pendidikan dengan metode identifikasi, refleksi dan benahi. Kerja sama pembenahan ini dilakukan melalui pendampingan asimetris dan konsultatif.
BBPMP Provinsi Jawa Barat menempatkan PMO di seluruh atau 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Para anggota PMO yang bertugas sebagai penghubung (liaison officer) menjalankan tugas pendampingan, supervisi, dan advokasi kebijakan Merdeka Belajar
secara tematik. Pendampingan dilakukan dengan berbagai strategi, seperti sosialisasi, coaching clinic, webinar, monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, dan asistensi berbagai isu. Mulai dari IKU, pemanfaatan rapor pendidikan dan PBD, hingga penetapan target kinerja penganggaran pendidikan dalam APBD, semua aspek dibantu dengan pendampingan ini.
Pendampingan asimetris dan konsultatif ini dibarengi dengan forum pertukaran pengalaman antar kepala dan sekretaris dinas pendidikan se-Jawa Barat yang tergabung dalam Komunitas Belajar Ramah dan Asyik (KOBRA). Komunitas belajar ini menyatukan seluruh kepala dan sekretaris dinas pendidikan kabupaten/kota dalam satu forum. Di KOBRA, mereka bertukar informasi, berdiskusi, dan saling mendukung dalam mencapai program prioritas. Diskusi dipandu langsung oleh Kepala BBPMP Jabar dan berlangsung di berbagai platform seperti WAG KADISDIK, WAG SEKDISDIK, WAG rapor pendidikan, dan pertemuan daring dua mingguan. KOBRA pun aktif membahas data rapor pendidikan dan PBD, baik di tingkat dinas maupun satuan pendidikan.
Dukungan Inovasi BBPMP Provinsi Jabar
Selain pendampingan asimetris dan konsultatif, BBPMP Provinsi Jabar secara internal juga mengembangkan inovasi pengembangan data, yaitu pengembangan program satu data satu pintu, dan dasbor induk program prioritas.Pertama, satu data satu pintu. Banyaknya program prioritas membawa konsekuensi lahirnya banyak data dari banyak sumber dan dasbor. Banyak dan beragamnya sumber data potensial menciptakan kebingungan dan kesimpangsiuran informasi. Dengan inovasi ini, BBPMP Provinsi Jabar telah mengkompilasi dan menyatukan seluruh data dalam satu wadah yang mudah diakses oleh para petugas pendamping daerah. Hampir seluruh pendamping daerah telah pula dilatih bagaimana membaca, menganalisis dan menggunakan data dalam proses advokasi kebijakan Merdeka Belajar.
Kedua, dasbor induk program prioritas. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam satu wadah diolah menjadi Dasbor Induk Program Prioritas. Awalnya, dasbor ini hanya digunakan sebagai instrumen monitoring internal kinerja pegawai BBPMP Jabar. Namun, kini dasbor tersebut telah dikembangkan menjadi “Tableu Capaian Program Prioritas” yang dapat diakses setiap saat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Tableu ini memungkinkan dinas pendidikan memonitor capaian program prioritas di daerahnya secara real-time dan transparan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah lebih cepat demi meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.
Hasil dan Capaian: SPM Pendidikan Jabar Melesat
Meski masih ada rintangan, inovasi dan kerja sama dalam proses identifikasi, refleksi, benahi mulai membuahkan hasil. Komitmen pemerintah Provinsi
Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komitmen tersebut telah mengantarkan Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut merebut SPM (Standar Pelayanan Minimal) Award dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai daerah terbaik kedua (2023) dan terbaik pertama (2024).
Khusus dalam bidang pendidikan, capaian indeks pemenuhan SPM Pendidikan di 28 daerah di Jawa Barat melesat sepanjang tiga tahun terakhir. Pada 2022 hanya ada satu daerah dari 28 daerah yang mencapai indeks tuntas muda, sementara 27 daerah sisanya belum tuntas. Pada tahun 2024, seluruh daerah telah memenuhi indeks SPM Pendidikan dengan rentang ketuntasan beragam mulai dari tuntas muda hingga tuntas madya.
BBPMP Provinsi Jabar meyakini bahwa setiap kabupaten/kota mampu meningkatkan capaian indeks SPM Pendidikan hingga mencapai level tuntas paripurna. Selain mempertahankan inovasi yang telah berjalan, dan terus melakukan pendampingan implementasi perencanaan berbasis data dan penganggaran, BBPMP Jawa Barat sedang membantu pemerintah daerah mengembangkan instrumen monitoring kinerja pengawas dalam menjalankan tugas pendampingan program prioritas, utamanya rapor pendidikan dan PBD di tingkat satuan pendidikan.
Penulis: Sri Wahyuningsih (Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat)
JAKARTA, 070624,WK – Dalam rangka meningkatkan literasi dan numerasi khususnya di jenjang pendidikan dasar, Provinsi Jabar akan bekerjasama dengan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).
Pemerintah Australia dan Indonesia telah meluncurkan sebuah kemitraan pendidikan empat tahun, yakni Program INOVASI dalam rangka mendukung pembelajaran di sekolah-sekolah dasar di Indonesia pada Kamis. Peluncuran program ini bersama enam provinsi mitra termasuk Jabar berlangsung di Jakarta pada 6-7 Juni 2024.
Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), fase ketiga dari program INOVASI ini akan mendukung implementasi serta meluncurkan reformasi dan prioritas pendidikan.
Pemerintah Australia dan Indonesia telah bermitra dalam program INOVASI sejak tahun 2016. Fase ketiga yang baru ini bernilai AUD 55 juta selama 4 tahun (2024-2027) dan akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembelajaran inklusif dan pencapaian keterampilan dasar bagi semua siswa sekolah dasar di Indonesia.
Program ini akan memberikan dukungan dan pelatihan bagi para guru dan staf pendidikan di tingkat nasional dan provinsi, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Seiring dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Australia dan Indonesia, kami senang dapat memperluas kemitraan kami di bidang pendidikan dan sekolah dasar ke lebih banyak provinsi, termasuk Jawa Barat dan Maluku,” ujar Madelaine Moss, Minister-Counsellor for Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia saat peluncuran program di Jakarta.
Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek mengatakan bahwa ekosistem pendidikan di daerah merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam sistem pendidikan, yang telah terbukti selama masa pandemi COVID-19. Dengan gotong royong, Indonesia mampu bertahan dari hilangnya waktu belajar selama pandemi. “Pendidikan adalah upaya jangka panjang. Dibutuhkan kolaborasi melalui ekosistem pendidikan untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik,” tegasnya.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat Sri Wahyuningsih mengungkapkan kegembiraannya bahwa Provinsi Jabar terpilih untuk menjadi mitra INOVASI di fase 3.
“Saya senang INOVASI fase 3 menggandeng Jabar. Kami dari BBPMP Jabar akan sepenuhnya mendukung dan bekerjasama dengan INOVASI untuk mewujudkan kabupaten pilot yang dapat dijadikan percontohan untuk kabupaten-kabupaten lainnya,” ujar Sri Wahyuningsih yang akrab dipanggil Bu Ning. Bu Ning menyampaikan siap berkolaborasi di Jabar bersama dengan INOVASI dalam rangka mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif di Jabar.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Rohmat Mulyana, menyoroti peran penting ekosistem pendidikan dalam meningkatkan kualitas madrasah. Kemenag melayani lebih dari 10 juta siswa di 87.000 madrasah yang tersebar di seluruh nusantara. Rohmat menekankan bahwa hubungan yang kuat dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan lokal, termasuk mereka yang berasal dari sektor pendidikan Islam, mendukung Kemenag untuk menawarkan layanan pendidikan yang komprehensif, berkualitas tinggi, dan merata kepada siswa madrasah. Di bidang pendidikan Islam, jumlah MI di Jabar sebesar 4.208 MI. ini menjadi tantangan bagi Pemprov Jabar karena 95% dari MI tersebut adalah swasta.
Putri Indonesia Duta Pendidikan dan Kebudayaan berfoto bersama pengisi talkshow
Bandung, 070624, Putri Indonesia Duta Pendidikan dan Kebudayaan 2024, Melati Tedja menjadi Narasumber dalam salah satu kegiatan Talkshow yang digelar oleh BBGP Provinsi Jawa Barat di Festival Pendidikan Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB Kamis, 30 Mei 2024 lalu.
Dalam perbincangan yang dipandu oleh Moderator Prisilia Dita Sepirasari Mahasiswa Berprestasi dari Universitas Padjadjaran dan Rafila Zhilal dari Universitas Telkom ini, Melati Tedja dan Widya Sarasayu Kusuma Marthagiana,S.H.,M.Kn.. Mojang Pinilih 2011, menceritakan pencapaian prestasi mereka.
Sesuai dengan tema yang diusung, menggali potensi membangun keyakinan diri, mereka saling menimpali dalam menyemangati para pengunjung yang rata-rata berusia pelajar ini untuk terus berusaha meraih cita-cita.
“Jangan takut bermimpi, karena hidup itu hanya sekali,” ujar Widya, bila jatuh kita harus bangun lagi, bila kita gagal, kita harus coba lagi.
“Jangan pernah takut gagal, karena saya berada di posisi ini setelah mengalami kegagalan,” ujar Melati Tedja,” lakukan apa yang bisa kita usahakan, lalu sisanya serahkan segalanya pada yang kuasa.” Segala sesuatu yang dapat kita atur, ya usahakan, sisanya tidak usah dipikirkan , yang penting kita udah effort.
Di sesi tanya jawab, seorang peserta bernama Haki menanyakan kepada Melati Tedja dan Widya Sarasayu, keinginan mereka bila dilahirkan kembali. Keduanya dengan tegas mengungkapkan menjadi dirinya seperti saat ini.
Kegiatan talkshow ini diakhiri oleh Pagelaran Mode Busana dari SMKN 9 Bandung dengan tema Nyawang Karya Pamanah Rasa, dengan menampilkan desain hasil karya siswa siswinya.
Kegiatan ini ditujukan untuk menarik animo pengunjung Festival Pendidikan Jawa Barat, khususnya usia pelajar.
Bandung, 31052024, WK- Kurikulum Merdeka telah membawa perubahan dalam praktik pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Perubahan tersebut adalah terjadinya transformasi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dalam segala aspek.
Misalnya, perbaikan metode pembelajaran, munculnya kepemimpinan belajar di kalangan guru dan kepala sekolah, dan meningkatnya keterlibatan orangtua dalam mengawal proses pembelajaran anak-anak di sekolah.
Perubahan yang paling banyak terjadi adalah perbaikan metode pembelajaran guru. Pasalnya, semakin banyak guru yang terpacu untuk melakukan refleksi, menganalisis masalah pembelajaran yang dihadapinya, dan menemukan metode yang tepat untuk membuat peserta didik lebih nyaman belajar. Alhasil, metode pembelajaran guru menjadi semakin kaya dan beragam.
Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat Sri Wahyuningsih pada pembukaan Festival Kurikulum Merdeka 2024 di Kota Bandung, Kamis, 30 Mei 2024.
Kegiatan ini dihadiri antara lain kepala dinas pendidikan dan penanggung jawab implementasi kurikulum merdeka (IKM) dari 27 kabupaten kota, dan 13 kepala cabang dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan guru dan kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pendidikan kesetaraan.
Pada Festival Kurikulum Merdeka 2024, BBPMP Provinsi Jawa Barat juga memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang dinilai paling cepat dalam mendorong peningkatan kompetensi mengajar guru melalui pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM).
Penghargaan untuk satuan pendidikan diberikan kepada TK Islam An Nabilah Kabupaten Bandung Barat, SDN Cibodas 1 Kabupaten Bandung Barat, SMPN 69 Kota Bandung, SMAS Kharisma 39 Kabupaten Sukabumi, SMKS Igasar Pindad Kota Bandung, SLB Kembar Karya Pembangunan Kota Bekasi, dan PKBM Al Jauhar Kota Bogor.
Penghargaan kepada pemerintah daerah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
Sri menyebutkan, ada sekitar 2.000 karya cerita dalam bentuk foto yang diterima BBPMP Provinsi Jawa Barat. Melalui karya, para peserta memperlihatkan bagaimana Kurikulum Merdeka dipahami, dimaknai, dan diimplementasikan.
Menurut Sri, BBPMP Provinsi Jawa Barat berharap, setelah Kurikulum Merdeka ditetapkan sebagai kurikulum nasional, inovasi dan transformasi pembelajaran untuk peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat bisa berlangsung lebih cepat dan masif lagi di masa depan.
Implementasi di Jabar
Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Deden Saiful Hidayat mengungkapkan, saat ini Dinas Pendidikan Jawa Barat menaungi 5.094 sekolah, yang terdiri atas 1.775 jenjang SMA, 2.928 jenjang SMK, dan 391 Jenjang SLB.
Sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ada 4.582, yang terdiri atas jenjang SMA 1.626 (belum mendaftar 149 sekolah), jenjang SMK 2.642 (belum mendaftar 286 sekolah), dan jenjang SLB 314 sekolah (belum mendaftar 77 sekolah).
Deden menjelaskan, sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dilakukan penguatan. Sementara itu, sekolah yang belum mendaftar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah melakukan coaching untuk dilihat berbagai kendala yang dihadapi dan didorong untuk mendaftar atau mengimplementasikannya di tahun ajaran 2024/2025.
Menurut Deden, kegiatan Festival Kurikulum Merdeka 2024 menjadi ajang sosialisasi yang menampilkan cerita praktik impmentasi kurikulum merdeka dan membangkitkan semangat kolaborasi dalam melanjutkan gerakan merdeka belajar di Jawa Barat.
“Harapannya, dengan diselenggarakannya festival ini dapat menginspirasi seluruh insan pendidikan di Jawa Barat. Selain itu memperkuat komitmen dalam mewujudkan transformasi pendidikan untuk melahirkan generasi yang unggul di masa depan,” ujar Deden.
