Bandung Barat – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat bersama Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) melaksanakan kegiatan refleksi dan diskusi terkait hasil asesmen pelaksanaan Program INOVASI tahun 2025 di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang peningkatan mutu pendidikan berbasis data dan konteks daerah.
Hasil refleksi menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi murid di Kabupaten Cirebon, berdasarkan data Asesmen Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Skor literasi murid laki-laki tercatat sebesar 48,36 dan murid perempuan 52,95. Sementara itu, skor numerasi murid laki-laki mencapai 36,91 dan murid perempuan 38,73. Data tersebut memperlihatkan pola konsisten bahwa capaian murid perempuan lebih tinggi dibanding murid laki-laki, sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan gender.
Secara umum, skor literasi dan numerasi Kabupaten Cirebon berada sekitar dua poin di bawah rata-rata Jawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam mutu pembelajaran serta kualitas lingkungan belajar yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Program INOVASI mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Pada aspek kesetaraan gender, hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian murid masih merasa belum aman di sekolah akibat perundungan, kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual, dengan risiko yang lebih tinggi dialami oleh murid perempuan. Situasi ini dipengaruhi oleh belum seragamnya pemahaman pemangku kepentingan terkait bentuk dan penanganan kekerasan, serta masih kuatnya stereotip gender dalam praktik pendidikan di sekolah.
Dari sisi inklusi disabilitas dan sosial, Kabupaten Cirebon memiliki 4.186 murid penyandang disabilitas. Namun, hanya sebagian kecil yang bersekolah di satuan pendidikan inklusi. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan akses dan layanan, kesiapan pendidik dan kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran inklusif, serta masih adanya stigma sosial. Selain itu, kelompok murid rentan lainnya juga memerlukan perhatian khusus, seperti murid dari keluarga kurang mampu, murid dengan keterbatasan bahasa pengantar, serta murid dengan latar belakang keluarga pekerja migran atau orang tua yang berpisah.
Kabupaten Cirebon tergolong tinggi dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Risiko cuaca ekstrem, banjir dan abrasi, serta kebakaran lahan berpotensi berdampak pada keberlangsungan proses pendidikan. Namun demikian, pemahaman mengenai dampak perubahan iklim di lingkungan sekolah masih terbatas, khususnya terkait dampak jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan keberlanjutan pendidikan.
Secara keseluruhan, hasil asesmen menunjukkan bahwa peningkatan capaian literasi dan numerasi murid sangat berkaitan erat dengan kualitas lingkungan belajar. Oleh karena itu, sekolah diharapkan dapat berperan sebagai ruang yang aman, inklusif, adil gender, serta adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dalam mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.
Sementara itu, hasil asesmen di Kabupaten Sumedang menekankan pentingnya penguatan mutu pelaksanaan program transisi PAUD ke SD. Penguatan tersebut difokuskan pada pengembangan keterampilan dasar literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, dengan tetap mengintegrasikan prinsip keadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Melalui penguatan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, diharapkan upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan.
(Tim Media)