Bandung Barat, WK, – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2024 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB telah memasuki tahap akhir. Namun, dari hasil koordinasi Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat dengan BBPMP Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses PPDB Tahap 1 yang baru saja selesai.
PPDB Jabar 2024: Ada Masalah, Tapi Ada Apresiasi Juga
Lebih dari 150 keluhan masyarakat terkait gangguan aplikasi PPDB, informasi yang tidak lengkap, dan dugaan penggunaan dokumen kependudukan fiktif untuk mendaftar di sekolah favorit, terutama pada jalur zonasi. Selain itu, ditemukan permasalahan terkait verifikasi dan validasi data calon peserta didik dan keluarga diduga memanipulasi data domisili dengan caramemperbaharui dokumen KK tanpa pindah domisili, mencantumkan alamat wali, dan menggunakan alamat fiktif. Selain itu proses verifikasi dan validasi di sekolah juga tidak optimal, hanya fokus pada kesesuaian dokumen, tidak sampai klarifikasi domisili selama 1 tahun, sehingga terdapat dugaan maladministrasi di sekolah dengan“menambahkan” persyaratan dokumen yang tidak diatur dalam peraturan. Dampak yang dapat terjadi dari permasalahan tersebut adalah dilanggarnyaasas PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat memicu keberatan terhadap hasil penetapan peserta didik baru pada 19 Juni 2024.
Namun dari beberapa permasalahan PPDB di Jawa Barat ditemukan, seperti gangguan aplikasi dan informasi yang tidak lengkap. Ombudsman memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Jabar inovatif dan yang bergerak cepat dalam menyelesaikannya. Pemprov Jabar dalam PPDB 2024. Mereka telah menyalurkan 3.320 calon peserta didik dari data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan memperkuat akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta dengan memperketat persyaratan khusus pada pendaftaran jalur zonasi.
Perbaikan PPDB Jabar 2024: Ombudsman Beri Saran Penting!
Ombudsman Jawa Barat telah memberikan saran perbaikan kepada Pemprov Jabar untuk PPDB 2024. Saran-saran ini bertujuan untuk memastikan proses PPDB yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan. Berikut poin-poin penting dari saran-saran tersebut:
Dinas Pendidikan Jabar harus berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan kesesuaian dokumen kependudukan dengan domisili calon peserta didik;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menetapkan perangkat dan melakukan verifikasi dan validasi bersama sekolah untuk memastikan kesesuaian dokumen kependudukan dengan domisili calon peserta didik pada saat ini;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai Pengawas Internal (APIP) untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan PPDB 2024 yang bertujuan menguatkan upaya pencegahan maladministrasi oleh penyelenggara;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganulir pendaftaran calon peserta didik yang terbukti mendaftar dengan menggunakan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili sebenarnya;
Memperbaiki pengelolaan dan mekanisme Pengaduan PPDB secara berjenjang di satuan pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pengaduan terhadap hasil penetapan peserta didik baru secara cepat, tepat, tertib tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum Pendaftaran PPDB Tahap 2 dimulai;
Mengumumkan penetapan peserta didik baru dengan memuat: Nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, alamat, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan, selain informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi public; dan
Dinas Pendidikan memastikan penyaluran seluruh calon peserta didik Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) Ekstrem dan Jalur Afirmasi KETM, kecuali bagi calon peserta didik yang tidak bersedia disalurkan.
Saran-saran ini diharapkan dapat membantu Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas PPDB 2024. Mari bersama-sama awasi PPDB Jabar 2024 agar tercipta proses penerimaan peserta didik yang adil dan berkualitas!
Bandung Barat, 120624 ,- Kita perlu mempertegas kembali formula kolaborasi dengan pemerintah daerah dan menumbuhkan rasa kepemilikan program pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikian Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat (BBPMP Jabar), Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd dalam kegiatan Coaching dan Mentoring pada tim Project Management Officer (PMO) bagi 27 kabupaten kota dan PMO Provinsi.
Dengan peningkatan kolaborasi dan efektivitas program, diharapkan kualitas pendidikan di Jawa Barat dapat meningkat dan target-target pendidikan yang telah ditetapkan tercapai optimal.
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024 di Kampus Padalarang BBPMP Jabar ini, diikuti selain oleh Tim PMO juga Tim Konsultan, yang terdiri dari Rahadian Pradja Paramita, Dwijoko Widiyanto, dan Ben Satriana.
Sebelumnya, coaching dan mentoring ini dilakukan 2 sesi, sesi diskusi bersama 4 sampai 5 kabupaten/kota di setiap sesinya. Terungkap bahwa Tim PMO menghadapi beberapa kendala dalam berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan responsivitas. Beberapa Dinas Pendidikan kurang tanggap terhadap permintaan data, dokumentasi dan undangan dari Tim PMO, serta keterlibatan yang minim dalam program dan sistem kerja yang kurang terstruktur.
Tim PMO sepakat mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan kolaborasi dan efektivitas program, antara lain memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan dinas pendidikan melalui keterlibatan yang lebih dalam dan sistem kerja yang lebih terstruktur, memanfaatkan aplikasi seperti gdrive dan tableu untuk mempermudah koordinasi, serta meninjau kembali tim kerja agensi untuk memastikan efektivitas komunikasi pelaksanaan program.
“Kesenjangan kolaborasi ini tidak dapat diabaikan. Kita perlu solusi pendampingan asimetris untuk mendorong kolaborasi dan meningkatkan prestasi pendidikan di Jawa Barat,” demikian pernyataan Tim Konsultan BBPMP Jabar.
Kesenjangan ini dirasakan ketika Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi sangat baik dalam berkolaborasi, sementara kabupaten lainnya dengan nilai rapor pendidikan tinggi seringkali kurang kooperatif dalam menanggapi program yang digulirkan.
Pendekatan pendampingan yang dilakukan Tim PMO yang sama untuk semua daerah belum tentu baik dan ideal. Pengenalan budaya kabupaten kota dan solusi asimetris yang mempertimbangkan perbedaan tingkat kolaborasi dan responsif di setiap daerah perlu diperhatikan.
Coaching dan Mentoring Kepala BBPMP Jawa Barat dianggap berhasil meningkatkan kapasitas Tim PMO dalam mengelola program pendidikan di 27 kabupaten/kota dan 1 tim provinsi. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memelihara, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. (Penulis: Arlina/Editor: Mutia)
Bandung Barat, 100624, WK,- Salah satu perubahan strategis yang dibawa oleh kebijakan Merdeka Belajar adalah diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal (S PM) pendidikan bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Mengapa SPM Pendidikan bernilai strategis? Karena kebijakan ini mengakhiri ketidakpastian perencanaan dan penganggaran pendidikan yang sudah terjadi dalam waktu lama. Dengan SPM Pendidikan, pemerintah daerah tidak bisa lagi membuat rencana pembangunan pendidikan tanpa data dan tolok ukur yang jelas, dan mengalokasikan anggaran dengan argumen yang tak jelas pula. SPM Pendidikan yang didukung dengan data-data akurat, rapor pendidikan memungkinkan perencanaan dan penganggaran pendidikan pemerintah daerah lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
Selain menjadi penunjuk jalan pembangunan pendidikan, SPM juga bisa menjadi alarm tanda bahaya. Ia bisa mengingatkan pemerintah daerah terhadap masalah-masalah pendidikan apa saja yang berada dalam zona merah atau yang selama ini mungkin diabaikan. Ia bisa memandu ke mana anggaran pendidikan semestinya harus dialokasikan dengan cara yang jauh lebih mudah.
Rapor Pendidikan dan Naik Turun SPM Pendidikan Jabar
Meskipun telah menjadi kebijakan nasional, upaya Provinsi Jawa Barat menjalankan pembangunan pendidikan dengan tolok ukur SPM belum berjalan mulus. Sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini, pelaksanaan SPM pendidikan di provinsi ini naik turun. Grafik indeks SPM Pendidikan melandai pada tahun 2022-2023, tetapi melejit pada 2023-2024.
Jika ditilik lebih mendalam dari Rapor Pendidikan, capaian literasi dan numerasi di Jabar juga fluktuatif. Rapor Pendidikan Jawa Barat 2023 mencatat sebagian besar kualitas hasil belajar semua jenjang pendidikan masih masuk dalam kategori “kurang” dan “sedang”. Pada kemampuan literasi tercatat sebanyak 63,47% satuan pendidikan belum mencapai kategori “baik”, dan numerasi tercatat 83,93 % satuan pendidikan “belum baik”.
Pada tahun 2024, rapor pendidikan Jabar membaik. Meskipun masih dalam status “kurang” dan “sedang”, literasi dan numerasi menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada kemampuan literasi, sebanyak 52,07 % satuan pendidikan telah masuk dalam kategori “baik”. Pada kemampuan numerasi, meskipun masih terdapat 58,33% satuan pendidikan masuk dalam kategori “belum baik”, jumlahnya jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 83,93 %.
Kerja Bersama Identifikasi, Refleksi dan Benahi
Masalah tersebut sudah lama disadari stakeholder pendidikan di Jawa Barat. Selama 3 tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat bahu membahu bersama BBPMP Provinsi Jabar intensif melakukan pembenahan pencapaian SPM pendidikan dengan metode identifikasi, refleksi dan benahi. Kerja sama pembenahan ini dilakukan melalui pendampingan asimetris dan konsultatif.
BBPMP Provinsi Jawa Barat menempatkan PMO di seluruh atau 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Para anggota PMO yang bertugas sebagai penghubung (liaison officer) menjalankan tugas pendampingan, supervisi, dan advokasi kebijakan Merdeka Belajar
secara tematik. Pendampingan dilakukan dengan berbagai strategi, seperti sosialisasi, coaching clinic, webinar, monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, dan asistensi berbagai isu. Mulai dari IKU, pemanfaatan rapor pendidikan dan PBD, hingga penetapan target kinerja penganggaran pendidikan dalam APBD, semua aspek dibantu dengan pendampingan ini.
Pendampingan asimetris dan konsultatif ini dibarengi dengan forum pertukaran pengalaman antar kepala dan sekretaris dinas pendidikan se-Jawa Barat yang tergabung dalam Komunitas Belajar Ramah dan Asyik (KOBRA). Komunitas belajar ini menyatukan seluruh kepala dan sekretaris dinas pendidikan kabupaten/kota dalam satu forum. Di KOBRA, mereka bertukar informasi, berdiskusi, dan saling mendukung dalam mencapai program prioritas. Diskusi dipandu langsung oleh Kepala BBPMP Jabar dan berlangsung di berbagai platform seperti WAG KADISDIK, WAG SEKDISDIK, WAG rapor pendidikan, dan pertemuan daring dua mingguan. KOBRA pun aktif membahas data rapor pendidikan dan PBD, baik di tingkat dinas maupun satuan pendidikan.
Dukungan Inovasi BBPMP Provinsi Jabar
Selain pendampingan asimetris dan konsultatif, BBPMP Provinsi Jabar secara internal juga mengembangkan inovasi pengembangan data, yaitu pengembangan program satu data satu pintu, dan dasbor induk program prioritas.Pertama, satu data satu pintu. Banyaknya program prioritas membawa konsekuensi lahirnya banyak data dari banyak sumber dan dasbor. Banyak dan beragamnya sumber data potensial menciptakan kebingungan dan kesimpangsiuran informasi. Dengan inovasi ini, BBPMP Provinsi Jabar telah mengkompilasi dan menyatukan seluruh data dalam satu wadah yang mudah diakses oleh para petugas pendamping daerah. Hampir seluruh pendamping daerah telah pula dilatih bagaimana membaca, menganalisis dan menggunakan data dalam proses advokasi kebijakan Merdeka Belajar.
Kedua, dasbor induk program prioritas. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam satu wadah diolah menjadi Dasbor Induk Program Prioritas. Awalnya, dasbor ini hanya digunakan sebagai instrumen monitoring internal kinerja pegawai BBPMP Jabar. Namun, kini dasbor tersebut telah dikembangkan menjadi “Tableu Capaian Program Prioritas” yang dapat diakses setiap saat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Tableu ini memungkinkan dinas pendidikan memonitor capaian program prioritas di daerahnya secara real-time dan transparan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah lebih cepat demi meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.
Hasil dan Capaian: SPM Pendidikan Jabar Melesat
Meski masih ada rintangan, inovasi dan kerja sama dalam proses identifikasi, refleksi, benahi mulai membuahkan hasil. Komitmen pemerintah Provinsi
Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komitmen tersebut telah mengantarkan Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut merebut SPM (Standar Pelayanan Minimal) Award dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai daerah terbaik kedua (2023) dan terbaik pertama (2024).
Khusus dalam bidang pendidikan, capaian indeks pemenuhan SPM Pendidikan di 28 daerah di Jawa Barat melesat sepanjang tiga tahun terakhir. Pada 2022 hanya ada satu daerah dari 28 daerah yang mencapai indeks tuntas muda, sementara 27 daerah sisanya belum tuntas. Pada tahun 2024, seluruh daerah telah memenuhi indeks SPM Pendidikan dengan rentang ketuntasan beragam mulai dari tuntas muda hingga tuntas madya.
BBPMP Provinsi Jabar meyakini bahwa setiap kabupaten/kota mampu meningkatkan capaian indeks SPM Pendidikan hingga mencapai level tuntas paripurna. Selain mempertahankan inovasi yang telah berjalan, dan terus melakukan pendampingan implementasi perencanaan berbasis data dan penganggaran, BBPMP Jawa Barat sedang membantu pemerintah daerah mengembangkan instrumen monitoring kinerja pengawas dalam menjalankan tugas pendampingan program prioritas, utamanya rapor pendidikan dan PBD di tingkat satuan pendidikan.
Penulis: Sri Wahyuningsih (Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat)
Bandung, 31052024, WK- Kurikulum Merdeka telah membawa perubahan dalam praktik pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Perubahan tersebut adalah terjadinya transformasi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dalam segala aspek.
Misalnya, perbaikan metode pembelajaran, munculnya kepemimpinan belajar di kalangan guru dan kepala sekolah, dan meningkatnya keterlibatan orangtua dalam mengawal proses pembelajaran anak-anak di sekolah.
Perubahan yang paling banyak terjadi adalah perbaikan metode pembelajaran guru. Pasalnya, semakin banyak guru yang terpacu untuk melakukan refleksi, menganalisis masalah pembelajaran yang dihadapinya, dan menemukan metode yang tepat untuk membuat peserta didik lebih nyaman belajar. Alhasil, metode pembelajaran guru menjadi semakin kaya dan beragam.
Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat Sri Wahyuningsih pada pembukaan Festival Kurikulum Merdeka 2024 di Kota Bandung, Kamis, 30 Mei 2024.
Kegiatan ini dihadiri antara lain kepala dinas pendidikan dan penanggung jawab implementasi kurikulum merdeka (IKM) dari 27 kabupaten kota, dan 13 kepala cabang dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan guru dan kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pendidikan kesetaraan.
Pada Festival Kurikulum Merdeka 2024, BBPMP Provinsi Jawa Barat juga memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang dinilai paling cepat dalam mendorong peningkatan kompetensi mengajar guru melalui pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM).
Penghargaan untuk satuan pendidikan diberikan kepada TK Islam An Nabilah Kabupaten Bandung Barat, SDN Cibodas 1 Kabupaten Bandung Barat, SMPN 69 Kota Bandung, SMAS Kharisma 39 Kabupaten Sukabumi, SMKS Igasar Pindad Kota Bandung, SLB Kembar Karya Pembangunan Kota Bekasi, dan PKBM Al Jauhar Kota Bogor.
Penghargaan kepada pemerintah daerah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
Sri menyebutkan, ada sekitar 2.000 karya cerita dalam bentuk foto yang diterima BBPMP Provinsi Jawa Barat. Melalui karya, para peserta memperlihatkan bagaimana Kurikulum Merdeka dipahami, dimaknai, dan diimplementasikan.
Menurut Sri, BBPMP Provinsi Jawa Barat berharap, setelah Kurikulum Merdeka ditetapkan sebagai kurikulum nasional, inovasi dan transformasi pembelajaran untuk peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat bisa berlangsung lebih cepat dan masif lagi di masa depan.
Implementasi di Jabar
Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Deden Saiful Hidayat mengungkapkan, saat ini Dinas Pendidikan Jawa Barat menaungi 5.094 sekolah, yang terdiri atas 1.775 jenjang SMA, 2.928 jenjang SMK, dan 391 Jenjang SLB.
Sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ada 4.582, yang terdiri atas jenjang SMA 1.626 (belum mendaftar 149 sekolah), jenjang SMK 2.642 (belum mendaftar 286 sekolah), dan jenjang SLB 314 sekolah (belum mendaftar 77 sekolah).
Deden menjelaskan, sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dilakukan penguatan. Sementara itu, sekolah yang belum mendaftar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah melakukan coaching untuk dilihat berbagai kendala yang dihadapi dan didorong untuk mendaftar atau mengimplementasikannya di tahun ajaran 2024/2025.
Menurut Deden, kegiatan Festival Kurikulum Merdeka 2024 menjadi ajang sosialisasi yang menampilkan cerita praktik impmentasi kurikulum merdeka dan membangkitkan semangat kolaborasi dalam melanjutkan gerakan merdeka belajar di Jawa Barat.
“Harapannya, dengan diselenggarakannya festival ini dapat menginspirasi seluruh insan pendidikan di Jawa Barat. Selain itu memperkuat komitmen dalam mewujudkan transformasi pendidikan untuk melahirkan generasi yang unggul di masa depan,” ujar Deden.
Bandung, 29 Mei 2024, WK, – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat menggelar Sosialisasi Dan Koordinasi Kualitas Dapodik Dengan Pemerintah Daerah . Kegiatan yang berlangsung di Ibis Bandung Trans Studio Hotel selama 3 hari (29-31 Mei 2024) diikuti oleh 84 peserta dari unsur BBPMP Jawa Barat, penanggungjawab data Dapodik, serta Operator Dapodik Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk (1) menginformasikan rencana pengembangan Dapodik untuk kebijakan Kemdikbudristek tahun 2024, (2) mereview kualitas dan pemanfaatan data Dapodik tahun 2024, (3) menginformasikan mekanisme verifikasi dan validasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik di tingkat satuan Pendidikan, (4) pengimbasan praktek baik pengelolaan data pendidikan di kota Bandung (Jenjang PAUD, SD dan SMP), (5) pengimbasan praktek baik pengelolaan data pendidikan di provinsi Jawa Barat (Jenjang SMA/SMK), dan (5) mengidentifikasi permasalahan data Dapodik.
Upaya BBPMP Jabar dalam meningkatkan capaian PTK yang telah menyelesaikan rencana kerja di E-SKP dalam PMM, dan menelusuri berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam capaian target penyusunan E-SKP di PMM.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih, dalam sambutannya menyampaikan “dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan perubahan pendidikan dan memberikan bukti data yang berkualitas. Saat ini, pemerintah sudah mengembangkan INA Digital yaitu sebuah platform digital untuk memberikan berbagai layanan digital kepada masyarakat,” ucapnya. “Platform ini dirancang untuk memudahkan akses informasi dan pelayanan publik secara online, serta mendukung transformasi digital di berbagai sektor,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri mengatakan “Persoalan Dapodik yang sering muncul saat ini diantaranya adalah sekolah tidak melakukan pemutahiran data seperti data Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK), data peserta didik, serta data sarana prasarana,” je;asnya. “Data yang diinput ke Dapodik terutama pada sarana prasarana berbeda antara data untuk akreditasi dengan data untuk penerimaan bantuan,” lengkapnya.
Terakhir, Sri pun mengajak para peserta sosialisasi untuk melakukan pemutakhiran data dapodik secara akurat yang dilakukan dua kali dalam setahun yaitu dibulan Agustus dan Februari.
