Kepala Disdikbud Kabupaten Subang meninjau proses pendampingan PPDB Online di SMP Negeri 4 Subang
Subang, 1 Juli 2024, – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang berinovasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 dengan menerapkan sistem online. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan proses PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel, serta meminimalisir potensi kecurangan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Subang telah melakukan persiapan matang untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun 2024. Hal ini diawali dengan koordinasi solid dengan semua pihak terkait, termasuk PAUD, SD, dan SMP, untuk menyusun jadwal PPDB yang disepakati bersama. Jadwal tersebut kemudian disosialisasikan kepada kepala sekolah dan Penanggung Jawab (PIC) di setiap kecamatan.
Memperhatikan Kebutuhan KETM
Penerapan PPDB Online di Subang tidak hanya fokus pada efisiensi dan transparansi, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada peserta didik dari kategori Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di kabupaten Subang, data per 30 November 2023 tercatat 9,52 persen dari total penduduk yang berjumlah 1,62 juta jiwa.
Sebagai bukti keberpihakan pada mereka, maka PPDB online Kabupaten Subang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 menetapkan kuota 25% dari jatah minimal 15% jalur khusus untuk calon peserta didik dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan anak penyandang disabilitas. Sementara untuk jalur zonasi dialokasikan 50-70%, dan 5% untuk mutasi orang tua. Ketentuan ini diterapkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Subang yang pada tahun 2024 terdapat sekitar 23.000 peserta didik lulusan Sekolah Dasar (SD) dan 19.000 orang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Pendamping Pendaftaran PPDB Online bagi KETM
Menyadari pentingnya peran operator sekolah dalam kelancaran PPDB Online, Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan intensif bagi 1.000 operator sekolah SD dan SMP. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan PIC yang terdiri dari 30 orang guru penggerak untuk SD dan 30 orang guru penggerak untuk SMP yang yang tersebar di seluruh kecamatan. Pelatihan tersebut difokuskan pada penggunaan aplikasi PPDB Online yang baru pertama kali digunakan di Subang.
Setelah di latih, para operator sekolah diintruksikan oleh Dinas Pendidikan Subang untuk melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran PPDB online, termasuk bagi peserta didik yang berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan anak penyandang disabilitas. Pendampingan yang diberikan, antara lain:
Membantu mengakses aplikasi PPDB: Bagi peserta didik yang tidak memiliki akses internet atau perangkat elektronik yang memadai, operator sekolah dapat membantu mereka mengakses aplikasi PPDB di sekolah;
Membimbing proses pendaftaran: Operator sekolah dapat membantu peserta didik dalam mengisi formulir pendaftaran online, memastikan data yang diinputkan valid dan lengkap; dan
Memberikan informasi terkait PPDB: Operator sekolah dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait PPDB kepada peserta didik dan orang tua/wali murid, termasuk persyaratan, jadwal, dan tahapan pendaftaran. Memberikan informasi terkait PPDB: Operator sekolah dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait PPDB kepada peserta didik dan orang tua/wali murid, termasuk persyaratan, jadwal, dan tahapan pendaftaran.
Proses pendampingan orang tua calon pendaftar oleh operator sekolah
Selain pendampingan oleh operator sekolah, Disdikbud Subang juga melakukan beberapa upaya pelengkap untuk memastikan kelancaran PPDB bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, seperti melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang PPDB Online, termasuk kepada keluarga kurang mampu, agar mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses pendaftaran. Selain itu, Disdikbud Subang juga aktif berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Dukcapil, untuk mengidentifikasi dan membantu keluarga kurang mampu dalam proses pendaftaran PPDB.
PPDB Online di Subang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan sistem penerimaan siswa yang adil, akuntabel, dan transparan. Dengan penerapan sistem ini, serta upaya pendampingan dan sosialisasi yang masif, diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan anak penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan berkualitas.
Dinas Pendidikan Kabupaten Subang telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memastikan kesuksesan PPDB Online Tahun 2024. Dengan persiapan yang matang dan kerja sama dengan semua pihak terkait, Dinas Pendidikan yakin bahwa PPDB Online tahun ini akan berjalan dengan lancar dan sukses.
Bandung Barat (25/06/24), WK – Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan menghadirkan Mini Teater Edukasi, yang diresmikan oleh Pj Bupati Kuningan R. Iip Hidajat pada Kamis (6/06).
Mini Teater Edukasi ini terletak di komplek pertokoan Jl. Siliwangi, tepat di pusat Kota Kuningan. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan hiburan yang bermanfaat bagi para pelajar dan masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, menjelaskan bahwa Mini Teater Edukasi ini merupakan salah satu upaya untuk mengakselerasi implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). IKM menuntut pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik, dan Mini Teater Edukasi ini diharapkan dapat menjadi wadah yang tepat untuk mewujudkannya.
Di Mini Teater Edukasi ini, para pelajar dan masyarakat dapat menonton berbagai film edukatif dan inspiratif yang mengandung nilai-nilai pendidikan, sejarah, budaya, dan lingkungan. Selain itu, di tempat ini juga akan diadakan berbagai kegiatan edukatif lainnya, seperti workshop dan seminar.
Kehadiran Mini Teater Edukasi atau sering disebut “Bioskop Mini” ini diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan. Dengan tersedianya sarana edukasi dan hiburan yang bermanfaat ini, diharapkan para pelajar dan warga masyarakat di Kuningan akan semakin termotivasi untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya.
Kunjungan Kadisdik ke BBPMP Jabar Kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, U. Kusmana ke BBPMP Jawa Barat pada 26 Juni 2024 bukan hanya sekedar kunjungan biasa.
Didampingi Pipin Mansyur Kabid GTK dan Kasubbag Keuangan, U Kusmana memiliki misi penting, yaitu menjalin kemitraan strategis dengan BBPMP Jabar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kuningan. Salah satu fokus utama kunjungan ini adalah membuka akses ke film-film edukasi yang berkualitas untuk ditayangkan di Mini Teater Edukasi Kuningan.
“Kami membutuhkan film-film edukasi yang menarik dan inspiratif untuk ditayangkan di Mini Teater Edukasi. Kami yakin, dengan akses yang lebih luas ke film-film ini, para pelajar akan semakin termotivasi untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya,” jelas Kusmana.
Apresiasi dan Kolaborasi Upaya inovatif Pemkab Kuningan ini mendapat penghargaan penuh dari Kepala BBPMP Jabar. “Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemkab Kuningan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. BBPMP Jabar siap membantu dalam menyediakan film-film edukasi dan mendukung berbagai program edukasi lainnya di Kuningan,” ujar Kepala BBPMP Jabar.
Pertemuan tersebut juga menjadi momen penting untuk membahas pembentukan Forum Konsorsium Pendidikan di Daerah. Forum ini akan menjadi wadah sinergi bagi berbagai SKPD di Kuningan untuk bersama-sama memajukan pendidikan di wilayahnya.
“Kami yakin, dengan adanya Forum Konsorsium Pendidikan ini, upaya peningkatan mutu pendidikan di Kuningan akan semakin terarah dan terukur,” tutur Kusmana.
Selain itu, kunjungan ke BBPMP Jabar juga menjadi bukti nyata komitmen “Tim Akselerasi Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan” yang diketuai Kadisdik untuk membangun kolaborasi dengan berbagai institusi dan stakeholder pendidikan di Jawa Barat demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kuningan.
Mari kita contoh, inovasi Pemkab dan Tim Akselerasi Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berkarakter!
Jakarta, 21 Juni 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia (Kemenko PMK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ombudsman Republik Indonesia memperkuat pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 agar dapat berjalan dengan objektif, transparan, dan akuntabel melalui Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.
Melalui kegiatan ini, Kemendikbudristek bersama kementerian/lembaga/instansi terkait mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan dan melakukan pengawasan proses PPDB. Dalam implementasi pengawasan, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Inspektorat Daerah terus berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia, pemerintah daerah (Pemda) dan pemangku kepentingan di daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan/atau aparat penegak hukum.
“Kemendikbudristek berkoordinasi dengan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Ombudsman sebagai pihak yang sering mendapat aduan terkait pelayanan publik dari institusi pemerintahan untuk bersama mengawal proses pelaksanaan PPDB,” ujar Inspektur Jenderal (Irjen), Chatarina Muliana Girsang, dalam sesi gelar wicara bertajuk “Strategi dan Tantangan pengawasan PPDB” di Jakarta, Jumat (21/6).
Selain itu, Kemendikbudristek juga mendorong Pemda serta pemangku kepentingan di daerah di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian, Kejaksaan, Komando Distrik Militer, dan Komando Rayon untuk menandatangani komitmen bersama dukungan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 yang objektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui BPMP, Kemendikbudristek melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan pembinaan kepada Pemda terkait PPDB. Untuk kemudian Kemendikbudristek mengajak Pemda melakukan pembinaan dan pengawasan proses PPDB di wilayahnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, menyampaikan, “Dalam melakukan pengawasan, kami membentuk Sistem Pengawasan Terpadu PPDB sebagai wadah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam proses penerimaan peserta didik. Untuk menjalankan hal ini, dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait.”
Dijelaskan oleh Warsito bahwa Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pengawasan PPDB memiliki tiga peran penting, yaitu pencegahan, yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi terkait PPDB kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat, melakukan pengawasan langsung agar seluruh tahapan PPDB berjalan sesuai prosedur; serta memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait proses administrasi dan pelanggaran yang terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman Republik Indonesia, Diah Suryaningrum, menyampaikan terkait mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari strategi pengawasan. Ombudsman sebagai salah satu pengawas pelayanan publik, bertugas menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan aduan terus berupaya menyelesaikan masalah secepat mungkin.
“Ketika ada indikasi kecurangan dalam PPDB, sesegera mungkin kami meminta klarifikasi, mengumpulkan bukti, hingga membuat hasil akhir laporan pemeriksaan dalam jangka waktu cepat kemudian mengambil satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada sekolah atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti,” terang Diah.
Perencana Muda pada Sub Koordinator Data dan Monev Bagian Perencanaan yang hadir mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Benjamin Sibarani, mengungkapkan bahwa Kemendagri bersama kementerian terkait telah secara intensif melakukan pembinaan umum dan teknis sesuai kewenangan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas pemerintah daerah di bidang pendidikan, termasuk mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan oleh pemerintah daerah
“Kemendagri melakukan pembinaan umum, termasuk Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. PPDB berkaitan dengan daya tampung, kami sangat mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan daya tampung dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, pemerintah daerah dapat melakukan pemenuhan daya tampung berdasarkan data,” jelas Benjamin.
Melalui pelaksanaan forum bersama ini, diharapkan agar seluruh tahapan PPDB, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan pedoman pemerintah dan petunjuk teknis yang berlaku.
Sumber: Siaran Pers_Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi_ Nomor: 255/sipers/A6/VI/2024
Bandung Barat, WK, – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat melaksanakan “Sosialisasi Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting” yang digelar secara virtual pada Rabu (12/06). Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pendidikan, Pokja Bunda PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, IGRA, dan Satuan PAUD dari 27 Kab./Kota se-Jawa Barat.
Kepala BBPMP Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Mardi Wibowo dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini sebagai salah satu bentuk dukungan BBPMP Jabar terhadap Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang menjadi gerakan bersama dan berkelanjutan.
“Gerakan ini merupakan aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, verifikasi, intervensi, dan edukasi bagi seluruh ibu hamil, balita, dan calon pengantin yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024,” tuturnya. Oleh karena itu, “BBPMP provinsi Jawa Barat mengoordinasikan kepada Dinas Pendidikan dan mitra terkait untuk memastikan partisipasi aktif peserta didik usia balita di satuan PAUD/TK/RA hadir ke Posyandu serentak di bulan Juni,” tandasnya. “Intervensi pencegahan perlu kita lakukan bersama secara serius dan berkelanjutan agar kedepan tidak ada lagi anak-anak di Jawa Barat lahir dalam kondisi stunting,” harapnya.
Narasumber Sriwahyuningsih, Widyaprada BBPMP Jawa Barat memperkuat sambutan Mardi Wibowo. Sri menyampaikan bahwa penguatan pencegahan stunting dimulai sejak 1000 Hari pertama kehidupan, yaitu masa konsepsi (masa pertemuan sel telur dengan sel sperma), masa kehamilan, kelahiran, dan pemberian stimulasi serta pengasuhan pada anak baru lahir hingga usia 2 tahun. “Masa 1.000 HPK ini sangat krusial untuk diperhatikan agar dapat mencegah stunting,” jelasnya. Oleh karena itu, “peran guru dalam pencegahan stunting itu penting yaitu mendukung orang tua dalam pemberian stimulasi dan pengasuhan anak baru lahir hingga 2 tahun,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, intervensi efektif seperti status kesehatan, gizi adekuat, pengasuhan, pengembangan potensi anak usia dini, keselamatan dan keamanan pada anak usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, terutama dalam mencegah dan mengatasi stunting. “Beberapa intervensi inilah yang akan berimplikasi pada kelangsungan hidup, kualitas hidup, dan perlindungan,” jelasnya.
Harapan Dukungan PAUD untuk pelaksanaan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting antara lain memastikan kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA bagi peserta didik PAUD/TK/RA, mengoordinasikan Dinas Pendidikan dan satuan PAUD untuk menggerakkan partisipasi aktif peserta didik usia balita di satuan PAUD/TK/RA untuk hadir ke Posyandu, mendukung pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin peserta didik PAUD/TK/RA dengan pemanfaatan buku KIA secara optimal. “Itulah strategi implementasi dan dukungan PAUD yang dapat dilakukan,” tegasnya.
Mari kita sama-sama berpartisipasi aktif dalam gerakan intervensi serentak pencegahan stunting ini. Tetap Sehat, tetap semangat, bergerak rerentak, berjuang bersama, bahu membahu, membebaskan anak Jabar dari stunting. STOP STUNTING!!!
Jakarta, 13 Juni 2024, WK – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikbudristek menyelenggarakan Gelar Wicara Gerakan Sekolah Sehat (GSS) 2024. Gelar wicara yang berlangsung di Jakarta, Kamis (13/6) ini mengangkat tema “Melalui Gerakan Sekolah Sehat Kita Wujudkan Generasi Emas Indonesia Yang Sehat, Kuat, Cerdas, dan Berkarakter.”
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada peserta kegiatan tentang pentingnya konsumsi Tablet Tambah Darah bagi remaja putri, pentingnya menjaga kesehatan jiwa remaja, dan mendorong akselerasi implementasi Gerakan Sekolah Sehat di satuan pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Iwan Syahril, menekankan bahwa dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi yang seimbang dan memberikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan jiwa para peserta didik.
“Melalui kesempatan ini, saya berharap kita semua dapat lebih memahami pentingnya kesehatan jiwa dan gizi dalam pendidikan, guna memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila,” ujar Dirjen Iwan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat, Teti Herawati, saat membuka kegiatan gelar wicara secara resmi, menyambut dengan antusias dan mendukung penuh penyelenggaraan Gelar Wicara GSS oleh Kemendikbudristek. Ia mengungkapkan bahwa acara ini sangat penting karena menyajikan informasi tentang kesehatan gizi dan jiwa yang disampaikan langsung oleh para pakar, sehingga dapat memperkaya wawasan para orang tua dan peserta didik serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu ini.
“Kami menyadari peran DWP dalam mendukung peserta didik di lingkungan kami untuk dapat melakukan pembiasaan gaya hidup sehat, melalui berbagai hal sederhana. Pembiasaan ini tidak hanya dilakukan di sekolah oleh para guru namun perlu dimulai dan dilanjutkan di rumah melalui bimbingan orang tua yang mendampingi putra-putrinya dalam keseharian,” terang Teti.
Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Gelar Wicara, Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Xanty Iwan Syahril, dalam laporannya menyampaikan, “Terkait sehat gizi, Gelar Wicara GSS 2024 berupaya untuk mendorong pembiasaan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi peserta didik putri. Di sisi lain, untuk sehat jiwa bagi peserta didik jenjang SMP dan SMA, kami melihat pentingnya kemampuan untuk mengenal dan mengatur emosi, perilaku, dan keterampilan psiko-sosial yang merupakan salah satu kegiatan sehat jiwa.”
Gelar Wicara GSS 2024 menghadirkan para pakar yang memiliki keahlian di bidang kesehatan gizi dan jiwa serta wakil orang tua. Salah satu pakar, Lovely Daisy, yang merupakan Direktur Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Lovely menjelaskan masalah utama terkait gizi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pemenuhan nutrisi yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang, terutama zat gizi mikro.
“Saat ini Indonesia menghadapi tiga beban masalah gizi, yakni dalam hal kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan defisiensi mikronutrien. Masalah zat gizi yang banyak terjadi salah satunya adalah kekurangan zat besi, sebagaimana kita ketahui sepertiga remaja putri di Indonesia mengalami anemia,” terang Lovely.
Lebih lanjut, Lovely menambahkan bahwa permasalahan gizi ini pun memengaruhi kemampuan belajar mereka dalam meraih prestasi di sekolah. “Anemia pada usia remaja berdampak menurunkan tingkat konsentrasi, yang kemudian memengaruhi prestasi belajar mereka.”
Rose Mini Agoes Salim, atau yang biasa dipanggil Bunda Romi, Psikolog, Dosen, dan Guru Besar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, juga menjadi salah satu narasumber dalam acara ini. Bunda Romi menuturkan bahwa berdasarkan penelitian, saat ini masalah kesehatan jiwa yang banyak terjadi di kalangan remaja di antaranya tingkat kecemasan yang tinggi, stress, masalah konsentrasi, dan merasa tidak tenang.
Menurutnya, anak usia remaja menjadi rentan terhadap isu kesehatan jiwa salah satunya disebabkan oleh masalah konsep diri. “Hasil introspeksi dan umpan balik dari lingkungan yang diterima anak tentang dirinya, akan dia evaluasi dan membangun konsep dirinya sendiri. Jika banyak hal negatif yang dia terima, tentu akan berdampak negatif pada kesehatan jiwanya,” jelas Bunda Romi.
Bunda Romi juga menyebut bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental. “Mengunggah sesuatu di media sosial memiliki banyak dampak, salah satunya cyber bullying. Anak remaja kita belum tentu siap menghadapi ini, dan dapat berdampak pada konsep diri dan kepercayaan dirinya. Untuk mengantisipasi ini, saya selalu menyarankan orang tua memiliki kontrol terhadap teknologi digital yang digunakan oleh anaknya.”
Ferry Yunita, Ketua Komite SMP Negeri 177 Jakarta, yang hadir sebagai perwakilan orang tua peserta didik, menyatakan setuju bahwa Gerakan 5 Sehat yang diterapkan di sekolah sangat bermanfaat bagi anaknya. Sebagai orang tua, ia juga menerapkan prinsip-prinsip program tersebut di rumah untuk memastikan anaknya terbiasa dengan gaya hidup yang bersih dan sehat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Sebagai orang tua saya berusaha selalu membersamai anak. Ketika anak melakukan hal yang menurut kita salah jangan langsung dihakimi. Selain itu, saya juga membiasakan mereka makan dengan gizi seimbang. Sejak kecil mereka sudah dikenalkan dengan sayur dan buah. Mereka pun lebih sering mengkonsumsi makanan yang dibuatkan dari rumah, sehingga lebih mudah dikontrol,” ungkap Ferry.
Kegiatan gelar wicara ini diikuti oleh 1.210 orang peserta, sebanyak 210 orang hadir secara luring dan 1.000 orang mengikuti secara daring. Peserta terdiri dari unsur pejabat di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Pusat, Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek Pusat dan Daerah, Yayasan Bhakti Idata, dan Koperasi Arta Wardhana. Di samping itu, gelar wicara ini diikuti pula oleh kepala sekolah dan guru yang mewakili beberapa sekolah di Jakarta.
#MerdekaBelajar
Sumber: Siaran Pers_Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi_ Nomor: 240/sipers/A6/VI/2024
