Cimahi, 16 Juni 2025 — Dalam upaya menumbuhkan karakter anak sejak usia dini melalui pembiasaan positif, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat turut hadir dalam kegiatan Pencanangan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) yang digelar oleh Pemerintah Kota Cimahi pada Senin (16/6).
Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Cimahi ini diikuti oleh sekitar 500 peserta, termasuk Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, Plt. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Arsip, komunitas pendidikan, serta perwakilan siswa, guru, kepala sekolah, dan pengawas/penilik dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga pendidikan kesetaraan.
Acara diawali dengan pencanangan resmi Gerakan KAIH yang disambut antusias oleh seluruh peserta. Selanjutnya dilakukan sosialisasi nilai-nilai tujuh kebiasaan positif yang menjadi fondasi pembentukan karakter anak, dan ditutup dengan kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat secara massal yang melibatkan seluruh peserta.
BBPMP Jabar mendukung penuh gerakan ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun generasi penerus yang berkarakter kuat, mandiri, dan memiliki kebiasaan hidup positif sejak dini. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan gerakan ini menjadi bagian dari budaya sekolah dan keluarga di seluruh Jawa Barat.
Pematerian Workshop Penyusunan Program MPLS (Dok.Pubkom)
Bandung Barat, 13 Juni 2025 — Dalam rangka mengawal program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), BBPMP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui Workshop Penyusunan Program MPLS sebagai bagian dari inisiatif Belajar Bersama BBPMP Jabar. Workshop ini difokuskan untuk mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yang terselenggara pada Jumat (13/6) di BBPMP Provinsi Jawa Barat Kampus Jayagiri.
Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Lembang ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, antara lain:
Pengawas SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
SDN Pancasila Lembang
SDN Jayagiri 1 Lembang
SDN Jayagiri 2 Lembang
SDN 1 Langensari Lembang
SDN Cibogo Lembang
SDN 10 Lembang
Dua tujuan utama dari kegiatan ini adalah:
Meningkatkan kompetensi pendidik sekolah dasar dalam mengimplementasikan transisi PAUD ke SD secara menyenangkan, holistik, dan berpihak pada anak.
Mensosialisasikan secara luas program prioritas Kemendikdasmen, khususnya Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, kepada satuan pendidikan dasar.
Workshop ini menekankan pentingnya masa transisi sebagai fondasi awal keberhasilan peserta didik di jenjang SD. BBPMP Jabar berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas pembelajaran pada masa awal pendidikan dasar.
Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan setiap anak dapat mengalami masa transisi sekolah yang penuh semangat, aman, dan menyenangkan.
Bandung, 12 Juni 2025 — Dalam upaya percepatan penurunan Angka Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat menghadiri rapat koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan dari Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada Kamis (12/06) di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Rapat ini menjadi ruang strategis untuk melakukan analisis bersama terhadap berbagai faktor utama yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah di masing-masing daerah. Melalui diskusi dan pemetaan masalah yang komprehensif, para peserta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penanganan dan pencegahan ATS di wilayahnya masing-masing.
Salah satu hasil penting dari rapat ini adalah disepakatinya target penurunan ATS di seluruh Kabupaten, Kota, dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025. Target ini menjadi komitmen bersama untuk mendorong peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.
Melalui kolaborasi yang erat, diharapkan solusi yang dirumuskan dapat terintegrasi, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada masa depan anak-anak Jawa Barat. Komitmen ini sejalan dengan visi besar peningkatan mutu pendidikan dan penguatan peran semua unsur pendidikan dalam mewujudkan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter.
Jakarta, 12 Juni 2025 — Dalam upaya memperkuat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi, BBPMP Provinsi Jawa Barat bersama perwakilan Dinas Pendidikan dari berbagai daerah di Jawa Barat turut serta dalam Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (11/6) di Jakarta.
Kehadiran BBPMP Jabar dalam forum strategis ini sekaligus menegaskan komitmen Jawa Barat untuk mendorong implementasi kebijakan pendidikan yang lebih bersih dan inklusif. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari:
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Dinas Pendidikan Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Kota Depok
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
Dinas Pendidikan Kota Bogor
Dinas Pendidikan Kota Bandung
Forum ini menjadi langkah penting dalam membangun sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung sesuai prinsip objektivitas, transparansi, keadilan, dan tanpa diskriminasi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, dalam sambutannya menegaskan bahwa SPMB bukanlah sekadar perubahan nama dari PPDB, melainkan titik balik reformasi sistem penerimaan murid di Indonesia. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional, dan penerimaan murid harus menjadi proses yang mendukung pemenuhan hak tersebut.
“SPMB bukan hanya urusan administratif. Ia merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara,” ujar Wamen Atip.
Dalam forum ini, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, memaparkan berbagai catatan penting dari pelaksanaan penerimaan murid di tahun-tahun sebelumnya. Temuan yang disoroti mencakup:
indikasi jual-beli kursi melalui jalur afirmasi, mutasi dan prestasi;
pemalsuan dokumen domisili yang merugikan murid di sekitar sekolah;
kurangnya sistem verifikasi lintas sektor antara data pendidikan, sosial, dan kependudukan; serta
keterbatasan kanal pengaduan dan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat.
Faisal menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal siap mendukung setiap langkah pencegahan dan penegakan disiplin di lapangan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan SPMB. “Kami berharap forum ini menjadi tonggak pengawasan kolaboratif nasional, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil,” tegas Faisal.
Sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan, BBPMP Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung Dinas Pendidikan kabupaten/kota dalam memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam forum nasional ini. Kolaborasi erat antara BBPMP, pemerintah daerah, dan instansi pusat diharapkan mampu menciptakan proses penerimaan murid yang adil dan inklusif di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Sinergi kuat, pengawasan tepat, pendidikan bermutu untuk semua!” menjadi semangat bersama yang terus dihidupkan.
Pemberian pengharggan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Terbaik Tahun 2024 pada BBPMP Provinsi Jawa Barat. (Dok.Pubkom)
Jakarta, 4 Juni 2025 — Dengan penuh rasa syukur dan bangga, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat berhasil meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Terbaik Tahun 2024 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa (3/6) di Jakarta.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi BBPMP Jabar dalam mewujudkan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi pelayanan informasi publik, BBPMP Jabar dinilai berhasil menjadi contoh satuan kerja yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi di lingkungan Kemendikdasmen.
Dalam kesempatan tersebut, Kemendikdasmen memberikan penghargaan Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Unit Kearsipan Terbaik Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kemendikdasmen untuk mendorong peningkatan akuntabilitas, kinerja anggaran, dan kualitas tata kelola.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk terus memberikan pelayanan informasi yang prima. “Prestasi ini menjadi pemacu semangat kami untuk terus menghadirkan layanan yang informatif dan terbuka, serta memperkuat peran kami dalam mendukung pendidikan bermutu di Jawa Barat,” ujarnya.
Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim BBPMP Jabar serta kolaborasi yang terjalin baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan semangat kolaboratif, BBPMP Jabar berkomitmen untuk terus bergerak bersama mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, terbuka, dan berkualitas.
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan yang lebih baik.
