BBPMP Jawa Barat Hadiri Pelantikan Pergantian Antar Waktu Gerakan Pramuka Jawa Barat Masa Bakti 2020-2025

BBPMP Jawa Barat Hadiri Pelantikan Pergantian Antar Waktu Gerakan Pramuka Jawa Barat Masa Bakti 2020-2025

Bandung (29/03/2024) – Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat menugaskan Ahmad Jumarin dan Iman Budiman Saleh untuk menghadiri undangan Pelantikan Andalan, Badan Kelengkapan dan Organisasi Pendukung Pergantian Antar Waktu Masa Bakti 2020-2025 mewakilinya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pinsaka Widya Budaya Bakti pada Jumat (29/3) yang bertempat di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Jl. Cikutra No. 276A, Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Pramuka memiliki banyak manfaat bagi siswa/siswi khususnya dalam membentuk karakter. Pramuka terbuka untuk semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang ras, agama, atau status sosial.

Turut hadir Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat, Dr.Hj. Atalia Praratya, S.IP, M.Ikom, yang melantik Andalan, Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Dalam sambutanya ia mengatakan, Pramuka bukanlah organisasi biasa.

“Pramuka ini bukan organisasi abal-abal, semua organisasi kepanduan digabungkan menjadi satu yaitu pramuka,” tuturnya.

Kak Atalia pun jelaskan, pergantian antar waktu adalah upaya menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan zaman.

“Pergantian antar waktu ini menunjukan bahwa kita (Pramuka) terus menerus menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan zaman, karena akan ada perubahan untuk mengatur komposisi yang seharusnya,” tambahnya.

Dalam acara tersebut Kak Fajar Kusumajaya sebagai Sekretaris Kwarda Jawa Barat membacakan Surat Keputusan Badan Kelengkapan dan Organisasi Pendukung Pergantian Antar Waktu Masa Bakti 2020-2025.

(Tim Media)

Pendampingan Perencanaan Berbasis Data terkait SPM Pendidikan

Pendampingan Perencanaan Berbasis Data terkait SPM Pendidikan

Setiap daerah diharapkan menyusun perencanaan anggaran berdasarkan profil pendidikan yang telah dihasilkan dari Asessmen Nasional, demikian tegas Hayun Kusumah, Ketua Sub Tim Perencanaan Berbasis Data (PBD) Sekertariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Setditjetn PDM), sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Pendampingan Perencanaan Pemerintah Daerah terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yang diselenggarakan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.

“Tujuan kegiatan pendampingan ini diselenggarakan adalah agar pemerintah daerah melakukan perencanaannya menggunakan PBD melalui SPM Pendidikan,” urai Kepala Bagian Umum BBPMP Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo dalam sambutan pembukaan,”selain itu, menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah supaya dapat menyiapkan anggaran Standar Pelayanan Minimal pendidikan di wilayahnya masing-masing,” sambungnya.

Selain itu, BBPMP Provinsi Jawa Barat menginformasikan kepada Pemda supaya memilih sub kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian indikator prioritas untuk mendukung pencapaian indikator prioritas SPM Pendidikan di tahun 2025 serta membangun komitmen dengan Pemda untuk dapat melakukan penganggaran yang tepat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai indikator dan capaian SPM Pendidikan mengacu pada Rapor Pendidikan Daerah.

Kegiatan yang diikuti oleh 112 orang yang terdiri atas Sekretaris Dinas Pendidikan, Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat dan pegawai BBPMP Provinsi Jawa Barat ini, rencananya akan dilaksanakan pada 26 s.d. 28 Maret 2024 di Hotel Harris Festival Citylink Kota Bandung.

Solusi untuk Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Solusi untuk Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Bandung, 210324, WK,- Harapan kami, dalam kegiatan ini kita mendapatkan solusi bersama dari permasalahan yang ada, baik itu di Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah, rintisan Unit Layanan Disabilitas, maupun Percepatan Transformasi pada Sekolah Penggerak. Demikian Sri Wahyuningsih, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat pada pembukaan kegiatan Rapat Kordinasi Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah yang diselenggarakan di Harris Hotel Kota Bandung.

Kegiatan yang akan berlangsung dari tanggal 20 s.d. 22 Maret 2023 ini, dilaksanakan secara paralel dengan Kegiatan Persiapan Sosialisasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas, serta Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) dengan PMO Daerah.

Adapun tujuan dari kegiatan Rakor Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah, adalah untuk menyamakan persepsi terkait Kebijakan dan Program Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi.

“Selain itu kami akan melakukan sinergi rencana pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah antara pemangku kebijakan di daerah,” urai Sri lagi, “selanjutnya untuk memberikan penguatan terkait Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah antara pemangku kebijakan di daerah.”

Hal ini mengingat Provinsi Jawa Barat masih termasuk provinsi dengan jumlah pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah dalam peringkat sembilan terendah di Indonesia. Guna memenuhi target pencapaian 100% pengangkatan Guru Penggerak di akhir tahun 2024 ini.

Kegiatan yang diikuti oleh 94 peserta terdiri dari 54 peserta dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta 40 peserta lainnya berasal dari BBPMP Provinsi Jawa Barat ini,  diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang sama terkait Kebijakan dan Program Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi;

Selain itu, termutakhirkannya rencana pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah antara pemangku kebijakan di daerah; serta Terpahaminya Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah kepada khususnya Admin Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah di Kabupaten/Kota/Provinsi.

Narasumber yang dihadirkan berasal dari Badan Kepegawaian Negara RI, Direktorat KSPS TK, Tim KSPS dan Tim Pelatih Ahli Teknologi Pusdatin. (Tim Media)

BERGERAK BERSAMA IMPLEMENTASIKAN TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN

BERGERAK BERSAMA IMPLEMENTASIKAN TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN

Bandung Barat, 190424,- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 telah melakukan berbagai advokasi, pendampingan, dan penguatan pada Pemerintah Daerah untuk mendukung capaian tiga target Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Demikian Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih, dalam pembukaan kegiatan Webinar Penguatan Implementasi Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan pada Awal Tahun Ajaran yang diselenggarakan pada Selasa, 19 Maret 2024.

Adapun tiga target tersebut adalah melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tanpa tes Baca Tulis Hitung (calistung), adanya assesmen awal di jenjang SD dan PAUD pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),  penguatan pembelajaran yang menguatkan enam kemampuan fondasi anak  yang dibangun secara holistik dan berkesinambungan, serta memastikan tidak ada patahan pembelajaran antara pendidikan di PAUD ke pendidikan di SD.

“Guru perlu memastikan anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat,” sambung Sri Wahyuni, “pemanfaatan lingkungan sekitar dapat menjadi media bermain yang menyenangkan dan perlu dirancang permainan tradisional di 2 minggu pertama MPLS,” lanjutnya,”pendidik harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan di PAUD  dan SD, agar ketika terjadi Transisi ke Jenjang SD, anak-anak tetap merasakan bahwa sekolah itu adalah hal yang menyenangkan, inklusif serta menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik,” sambungnya.

Webinar seri 1 yang bertajuk “Merancang MPLS Dua Minggu yang Menyenangkan“ ini bertujuan memberikan penguatan pada peserta agar mampu merancang pelaksanaan MPLS sebagai target perubahan yang mendukung transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan merancang pelaksanaan asesmen awal untuk mengenal peserta didik.

Dalam webinar tersebut, salah satu narasumber dari pihak ahli pendidikan Yayasan Sanggar Aksara, Yuliati Sianjatani, memaparkan perlunya pengenalan anak dan orangtua dengan lingkungan sekolah di tiga hari awal MPLS. Selanjutnya di hari ke 4 s.d.10 MPLS dilakukan kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan potret capaian anak yang hasilnya akan digunakan sebagai basis perancangan pembelajaran.

“Melalui asesmen awal, guru dapat melakukan observasi untuk menangkap kebutuhan anak, membuat catatan tentang perilaku, perkataan, dan kemampuan yang muncul serta memetakan kondisi setiap anak berdasarkan catatan dan dukungan yang diberikan guru,” urai Yuli.

Asesmen awal adalah kunci dalam memperlancar proses transisi anak memasuki SD, baik bagi anak yang sudah melalui PAUD terlebih dahulu maupun yang tidak. Melalui kegiatan inilah pendidik mendapatkan gambaran kemampuan fondasi yang sudah dicapai oleh peserta didik, dan kemampuan yang masih perlu dikuatkan lagi di SD kelas awal. Data yang didapat dari hasil asesmen awal untuk  merancang kegiatan pembelajaran. Pada akhir MPLS dapat memperoleh profil anak  dalam 2 minggu pertama.

Sementara itu narasumber lainnya, Rita Handayani A Latief, salah seorang Guru SDN 159 Sekejati, Kiaracondong, Kota Bandung memaparkan praktik baik dalam merancang MPLS 2 Minggu yang Menyenangkan Tahun Ajaran 2023/2024.

“Kita harus mengemas MPLS dengan berbagai kegiatan yang bermakna dan menyenangkan yang dapat membangun kemampuan fondasi anak,” jelas Rita.

Kegiatan MPLS yang dilakukan di hari Senin s.d Jumat  antara lain:  di Minggu pertama  yaitu  mengenal lingkungan sekolah  seperti mengenal diri sendiri dan warga sekolah, mengenal pembiasaan positif yang ada di sekolah, pengenalan kepramukaan. Minggu  kedua, melakukan observasi Kemampuan Fondasi Anak melalui permainan, menirukan gerak dan lagu, bercerita, bermain peran, melipat, menempel, dan berolahraga.

Webinar ini diikuti oleh Pengawas TK dan SD, Penilik PAUD, Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah PAUD, guru kelas awal SD, guru PAUD  dari 27 Kabupaten/ Kota se Jawa Barat dan Tim PMO BBPMP Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah peserta yang hadir 6137 orang baik di zoom meeting  maupun live streaming di kanal youtube BBPMP Jabar serta viewers mencapai lebih dari 19.000.

Sebagai penutup, Sri Lilis Herliyanti, salah seorang Widyaprada BBPMP Provinsi Jawa Barat, selaku PIC PDM 09, menyampaikan bahwa BBPMP Provinsi Jawa Barat tidak dapat bergerak sendiri dalam mendukung Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.   “Kami berharap para  peserta yang hadir di webinar ini dapat menjadi penggerak perubahan di satuan pendidikan, membantu mengawal gerakan penguatan Transisi PAUD-SD sehingga diharapkan melalui gerakan ini dapat terjadi bukti karya dan perubahan perilaku dalam memaknai pembelajaran bagi anak usia dini, yang selama ini masih terkotak-kotak antara PAUD dan SD kelas awal,” harap Lilis,”selain itu webinar ini diharapkan dapat menguatkan dan  merefleksi implementasi MPLS tahun 2023 untuk perbaikan pada implementasi di tahun ajaran 2024/2025,” pungkasnya. (Sri Wahyuningsih/Widyaprada BBPMP Jawa Barat-Tim Ker 1)

Pengangkatan Guru Penggerak Percepat Transformasi Pembelajaran

Pengangkatan Guru Penggerak Percepat Transformasi Pembelajaran

Cimahi, 180324,- WK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)  menargetkan akhir tahun 2024 ini, kebutuhan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di seluruh Indonesia, diisi 100% oleh Guru Penggerak yang telah memenuhi syarat. Kebijakan ini dijalankan untuk mempercepat transformasi kepemimpinan pembelajaran.

Hal ini disikapi oleh Provinsi Jawa Barat, salah satunya Kota Cimahi, yang melakukan pengangkatan baik promosi ataupun rotasi kepada 42 orang menjadi Kepala Sekolah jenjang SD dan 4 orang menjadi Kepala Sekolah jenjang SMP pada tanggal 6 Maret 2024 lalu.

Pada hari Jumat, 15 Maret 2024, bertempat di Gedung PKG Cimahi dilakukan serah terima jabatan kepala sekolah lama kepada kepala sekolah yang baru. Sejumlah 25 orang dari 42 Kepala SD yang mendapat promosi menjadi Kepala Sekolah, berasal dari Guru Penggerak, Calon Guru Penggerak, Guru Alumni Diklat Calon Kepala Sekolah, dan Guru Non Guru Penggerak yang memiliki kesempatan 1 periode masa jabatan.

“Hal ini dilakukan, selain menjalankan arahan Surat Edaran Dirjen GTK No. 0378/B.B1/GT.00.05/2022  tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, utamanya sebagai bentuk apresiasi bagi Guru Penggerak yang ada di Kota Cimahi,” ujar Nana Suyatna, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.  

Kegiatan serah terima jabatan ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih.

“Harapan terbesar kami terhadap Kepala Sekolah yang baru diangkat ini dapat  mendorong agar satuan pendidikan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar,” urai Sri dalam sambutannya,”antara lain mendorong satuan pendidikan mentransformasi terkait mutu pelajaran juga  memprioritaskan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak,” tambahnya.

Hingga Maret 2024, dalam pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah dari pengangkatan guru penggerak, Provinsi Jawa Barat baru mencapai 25,3%, yang sebenarnya mencapai target trimester awal sebanyak 25%, namun secara nasional masih termasuk dalam 9 provinsi terendah yang sanggup mengangkat Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.

Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah tertinggi ada di Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, dan Kota Bogor. (Tim Ker 3)

Skip to content