Bandung Barat, (25/10/2022),- Sesuai POS ANBK Tahun 202, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat sebagai UPT Dirjen PAUD Dikdasmen yang merupakan salah satu Pelaksana ANBK, melaksanakan Pemantauan (Monitoring dan Evaluasi) Pelaksanaan ANBK di jenjang SD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut Kapokja Data Perencanaan dan Sistem Penjaminan Mutu BBPMP Provinsi Jawa Barat, Apip Hermana, pemantauan ini memiliki tujuan umum dan khusus, “ Tujuan umumnya adalah melakukan pengawasan dan perbaikan pelaksanaan terkait Asesmen Nasional ke daerah dan sekolah”, urainya lagi, ”sementara tujuan khususnya adalah memastikan persiapan kegaiatan AN, mengidentifikasi kesiapan administrasi dan pelaporan AN, memastikan seluruh PTK mengisi Sulingjar 100%, serta memastikan tindakan preventif sekolah dalam mengantisipasi kendala listrik dan penyediaan akses internet,” lanjutnya. Sehingga hasil yang diharapkan adalah terevaluasinya pelaksanaan Asessmen Nasional, sehingga diperoleh rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya. Jumlah sekolah pelaksana ANBK di provinsi Jawa Barat, berdasarkan data kelengkapan ANBK 2022 terdapat 19.403 sekolah. Sementara kegiatan Monev dilakukan pada 6 (enam) sekolah pelaksana di setiap kabupaten kota. Berbicara mengenai pelaksanaannya, kegiatan pelaksanaan ANBK Jenjang SD tahun 2022 secara umum berjalan lancar. “Hal ini berkaitan dengan adanya pengaturan kuota setiap sesinya oleh pihak pusat, sebagai salah satu solusi permasalahan yang kerap muncul pada pelaksanaan ANBK di jenjang SMA dan SMP yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan,” urai Apip. (Mutia)
“Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terevaluasinya pelaksanaan ANBK sehingga diperoleh rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya”
Finalisasi terhadap program yang telah tersusun dalam suatu Policy Brief/Risalah kebijakan (PB/RK) tersebut penting dilakukan agar memberikan manfaat secara langsung untuk dapat diterapkan dan diimplementasikan di daerah. Dalam penguatan implementasi juga perlunya suatu dukungan terhadap PB/RK dari pemangku kepentingan dan pengambil keputusan khususnya dari DPRD terkait agar program-program tersebut dapat di realisasikan di Daerah. Oleh karena itu perlunya suatu penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi stakeholder untuk dapat memfinalkan PB/RK serta workshop secara bersama-sama dalam dukungan implementasi di Daerah.
Kepala BBPMP Jawa Barat, Sri Wahyuningsih menutup secara resmi kegiatan Pendampingan Asimetris dan Penyusunan Policy Brief Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah Tahap 2, yang sebelumnya kegiatan dibuka oleh Kabag Umum BBPMP Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo pada Rabu, 19 Oktober 2022.
Dalam kegiatan juga diadakan paparan program percepatan pemanfaatan PMM, akun belajar.id dan penandatangan komitmen, dukungan dan pencapaian kinerja pelaksanaan PSP, IKM dan PBD.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat memberian penghargaan kepada beberapa Kab/Kota dalam 5 kategori penilaian berdasarkan data Dashboard 10 Oktober 2022.
Guru lulus topik PMM terbanyak diraih oleh: Kab. Ciamis, Kota Sukabumi, dan Kab. Pangandaran.
Sekolah lulus topik PMM terbaik diraih oleh: Kota Banjar, Kota Sukabumi, dan Kab. Ciamis.
Aktivasi akun pembelajaran terbanyak diraih oleh: Kab. Purwakarta, Kab. Subang dan Kab. Pangandaran.
Sekolah unduh rapor pendidikan terbanyak diraih oleh: Kab. Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi.
Kab/kota yang memiliki komitmen, dukungan, dan pencapaian kinerja pelaksanaan PSP, IKM Mandiri, dan PBB terbaik diraih oleh: Kab. Ciamis, Kota Sukabumi dan Kab. Kuningan.
Kota Bandung – Bertempat di Malibuu Dome Hotel Grand Pasundan, pada hari Kamis 15 September 2022, telah berlangsung acara pembukaan kegiatan Pendampingan Asimetris dan Penyusunan Policy Brief untuk Peningkatan Mutu PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pengawas, MKKS, Operator DAPODIK se Jawa Barat dan Kepala UPT Kemdikbudristek se Bandung Raya.
Dalam pidato sambutannya, Sri Wahyuningsih, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat mengajak kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan se Jawa Barat untuk bersama-sama menjadi lokomotif transformasi peningkatan mutu pendidikan. Sebagai salah satu upaya mewujudkan harapan tersebut, BBPMP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan ini yang memiliki tujuan meningkatkan kapasitas SDM BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pendampingan asimetris penyusunan policy brief untuk peningkatan mutu pendidikan serta meningkatkan SDM Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan peningkatan mutu pendidikan yang sejalan dengan perencanaan daerah.
Kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 September 2022 dengan salah satu output kegiatanya berupa Policy Brief yang digunakan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing.
Bandung Barat – Kamis lalu, 25 Agustus 2022, BBPMP Provinsi Jawa Barat mendapatkan kunjungan Kepala Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Cirebon. Kunjungan ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang didampingi oleh Koordinator Pengawas SMP, Drs. Nano Sutarno, M.M.Pd, dan Ketua MKKS SMP, Drs. H. Didin Jaenudin, MM. Maksud diadakannya kunjungan adalah silaturahmi dan saresehan bersama BBPMP Provinsi Jawa, yang diterima oleh Neni Niawati, M.Pd, widyaprada yang menjadi narasumber di kegiatan tersebut. Saresehan yang mengangkat tema penguatan implementasi Program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka, mendapat sambutan positif dari kedua belah pihak. Capaian-capaian impelemtasi kurikulum merdeka yang disajikan narasumber mencakup tingkat ativasi akun belajar.id, nilai Adoption Rate Platform Merdeka Mengajar, capaian tingkat pemanfaatan PMM oleh guru dan kepsek di kabupaten Cirebon cukup menginspirasi dan memotivasi semua kepala sekolah yang hadir untuk segera berbenah dan mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai yang diamanatkan Kemendikbudristek. Sebagai kabupaten yang melaksanakan program sekolah penggerak mulai tahun ajaran 2022/2023, kepala sekolah menengah pertama memerlukan informasi yang lebih dan komprehensif terkait apa dan bagaimana sekolah mulai melaksanakan kebijakan merdeka belajar. Saresehan ini diharapkan menjadi titik awal semangat kabupaten Cirebon dalam mengimplementsaikan kebijakan Merdeka Belajar khsusunya program sekolah penggerak dan kurikulum merdeka dengan harapan mendapatkan pendampingan konsultatif dan asimetris dari BBPMP Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan Kememendikbudristek yang ada di Provinsi Jawa Barat, demikian disampaikan koordinator pengawas SMP kabupaten Cirebon di akhir kegiatan.
Kab. Pangandaran, BBPMP Provinsi Jawa Barat – Dalam rangka melakukan sosialisasi dan advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada Pemerintah Daerah, Kabag Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo, SS., MAP, beserta tim, mengadakan kunjungan kerja pimpinan di Kabupaten Pangandaran, Senin 8 Agustus 2022.
Tim BBPMP Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Dr. H. Agus Nurdin, M.Pd beserta jajaran di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran.
Disampaikan oleh Mardi, Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten kelima yang dikunjungi oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian audiensi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka.
Tim yang dipimpinnya ingin memperoleh informasi secara komprehensif terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Kemdikbudristek
“Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan persentase adoption rate (pada Platform Merdeka Mengajar) yang cepat dalam beberapa hari terakhir”, tutur Mardi.
Menyambut tujuan rombongan, Agus menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan mendukung sepenuhnya kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka. Menurutnya, guru tidak perlu khawatir dengan pergantian kurikulum, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang adaptif.
Agus menambahkan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh personil di bidang PAUD, SD, dan SMP untuk mendorong kepala sekolah dan guru-guru untuk melakukan eksplorasi Platform Merdeka Mengajar (PMM).
“Guru-guru jangan hanya log in ke PMM, tapi PMM harus dipakai untuk belajar. Dan tidak ada alasan gangguan internet, karena kami sudah memberikan bantuan pemasangan internet bagi semua sekolah di Pangandaran”, imbuh Agus.
Selanjutnya, rombongan BBPMP Provinsi Jawa Barat, didampingi oleh pihak Dinas Pendidikan, melakukan kunjungan ke satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah yaitu ke SD IT Annahar dan TK Merpati.
Kunjungan ke satuan pendidikan dimaksudkan untuk mengobservasi kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, serta memotret praktik baik atau tantangan penerapan praktik baik persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka.
Seusai melaksanakan kunjungan ke satuan pendidikan, tim melanjutkan audiensi dengan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, Bunda PAUD/Literasi, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata beserta jajaran Dinas Pendidikan di lokasi Kampung Turis, di pantai Pangandaran.
“Kami sengaja mengadakan audiensi ini di Kampung Turis, selain untuk promosi wisata, juga untuk mendapatkan suasana Merdeka Belajar”, ujar Sekertaris Dinas, Dodi Djubardi, S.Pd.
Selanjutnya, pimpinan rombongan menyampaikan tujuan audiensi serta data capaian Kabupaten Pangandaran di antaranya adoption rate PMM yang sudah mencapai 98,76% per 7 Agustus 2022.
“Dari 472 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP yang mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka, seluruhnya sudah log in, tetapi masih ada sekitar 149 yang belum mulai pembelajaran”, tutur Mardi.
Menanggapi tujuan kegiatan, Bupati Pangdaran menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat.
“Sebagai daerah baru, persoalan mendasar (yang mendapat perhatian utama) adalah pendidikan, kesehatan, parisiwisata, dan infrastruktur”, tutur Jeje.
Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga sudah semestinya mendapatkan perhatian besar. Berkaca dari perkembangan pendidikan di Jepang, Jeje menyampaikan bahwa bagaimana pendidikan yang mendapat perhatian besar dari pemerintah akan menghasilkan peradaban yang besar pula.
Jeje menyampaikan bahwa perhatian besar Pemda Kabupaten Pangandaran terhadap pendidikan dibuktikan dengan porsi pengalokasian anggaran yang besar untuk bidang pendidikan.
Selain itu, Bupati telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran. Pendidikan karakter yang ingin dikuatkan bagi warga Pangandaran adalah Karakter Agama, Seni Budaya, dan Pramuka.
“Karena saya ingin menguatkan karakter aku seorang Muslim, Aku orang Sunda, dan Aku Orang Indonesia”, tegas Jeje.
Menutup sesi audiensi, Jeje menambahkan bahwa seorang guru harus bisa mereview apa yang sedang terjadi di dunia untuk bisa menyiapkan anak didik menghadapi masa depan. Selain itu, guru harus inovatif; dan kesadaran adalah kunci penting.
(Tintin Kartini, Widyaprada Ahli Muda BBPMP Provinsi Jawa Barat)
BBPMP Prov Jabar – Kepala Bagian Umum BBPMP Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo, SS., MAP, beserta tim, mengadakan kunjungan kerja pimpinan dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (4/8) lalu. Mardi Wibowo menyampaikan tujuan Kunjungan Kerja ini merupakan bagian dari tugas BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah.
“Kami diberikan amanah untuk melaksanakan audiensi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di 3 (tiga) Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Pangandaran,” tutur Mardi Wibowo.
Selanjutnya, disampaikan bahwa tim bermaksud memperoleh informasi secara komprehensif terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Kemdikbudristek, terutama terkait Implementasi Kurikulum Merdeka.
Selain itu, Kemdibudristek juga ingn memotret praktik baik yang sudah dilaksanakan, dan, jika ada, miskonsepsi terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka, yang bisa segera sama-sama diluruskan.
Pada kesempatan tersebut, Mardi Wibowo juga menyampaikan sebanyak 1.328 satuan pendidikan (satdik) di Kabupaten Sukabumi yang mendaftar sebagai pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Tersisa sebanyak 263 satuan pendidikan yang belum log in pada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Pemerintah Daerah didorong untuk memotivasi satuan pendidikan segera mengakses dan memanfaatkan PMM.
“Harapannya, bukan sekedar perbaikan peringkat adoption rate di PMM, melainkan sebagai ikhtiar perbaikan layanan pendidikan,” lanjutnya.
Kunjungan Kerja tim BBPMP disambut baik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, S.H, MM di Pendopo Kabupaten Sukabumi. Turut hadir Bunda PAUD/Literasi, Hj, Yani Jatnika Marwan, Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Solihin, S.Pd., M.M.Pd beserta jajaran.
Ade Suryaman menyampaikan satdik PAUD yang mendaftar sebanyak 161 satuan pendidikan (134 kategori Mandiri Belajar, 20 kategori Mandiri Berubah, dan 7 kategori Mandiri Berbagi). Sementara itu, jenjang SD 943 (637 untuk kategori Mandiri Belajar, 295 kategori Mandiri Berubah dan 11 Mandiri Berbagi). Sisanya, jenjang SMP sebanyak 140 satuan pendidikan (101 kategori Mandiri Belajar, 36 kategori Mandiri Berubah dan 3 kategori Mandiri Berbagi).
Ade Suryaman menyampaikan pihaknya optimis Kabupaten Sukabumi bisa segera menyelesaikan dan memperbaiki adoption rate di PMM. Diakui oleh Ade Suryaman, terdapat 105 Desa di Kabupaten Sukabumi yang masih termasuk blank spot. Pemda sudah merancang untuk membangun infrastruktur secara bertahap sebagai upaya menyediakan layanan yang merata untuk semua wilayah.
“Ini penting untuk mewujudkan visi Sukabumi yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius Dan Mandiri” tegas Ade.
Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Solihin menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan sudah membentuk Tim Pokja Implementasi Kurikulum Merdeka. Tim terdiri atas pejabat struktural di Disdik, Koordinator Pengawas, serta organisasi mitra.
Tugas tim sendiri adalah untuk mendorong aktivasi akun pembelajaran, mendorong pemanfaatan PMM, serta memastikan PTK di satuan pendidikan mampu mengakses dan memanfaatkan perangkat TIK. Tim harus mendorong guru untuk bersama-sama dengan komunitas belajar untuk mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka
Selain itu, tugas tambahannya adalah melakukan pendampingan pemanfaatan SIPlah, Rapor Pendidikan dan Platform lainnya. Selain komunitas, Dinas Pendidikan juga mendorong pemberdayaan guru penggerak dan organisasi mitra.
“Sebanyak 100 guru penggerak kami berdayakan sebagai pendamping bagi sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka karena guru penggerak sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang Kurikulum Merdeka,” tuturnya.
Ditambahkan oleh para Kepala Seksi dan Bidang jenjang PAUD, SD dan SMP bahwa di semua jenjang dari PAUD, SD, dan SMP sudah dilaksanakan upaya-upaya pendampingan dan advokasi kepada satuan pendidikan. Pengawas dan penilik dikerahkan untuk melaksanakan pendampingan. Satuan pendidikanpun didorong untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui PMM.
Yang masih menjadi tantangan antara lain jumlah pendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka cukup banyak sedangkan sumberdaya manusia di disdik terbatas sehingga belum optimal dalam melakukan pendampingan. Selain itu, kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengoperasikan perangkat dan mengakses berbagai platform belum merata.
Solusi yang dilakukan antara lain dengan memberdayakan organisasi mitra dalam melakukan pendampingan kepada PTK di satuan pendidikan.
Mengakhiri diskusi dan audiensi, tim BPPMP Jawa Barat memberikan penguatan terkait dengan 6 strategi Implementasi Kurikulum Mereka.
Seusai melakukan audiensi di Pendopo, rombongan BBPMP Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke sekolah satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Sekolah yang dikunjungi adalah SD Muhammad Al-Unaizy dan SMP 1 Sukalarang. Kunjungan ke satuan pendidikan bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka serta menggali permasalahan dan tantangan yang dihadapi.
Dari hasil kunjungan diketahui bahwa belum semua PTK melakukan log in ke PMM. Baru sebagian kecil PTK yang telah memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurang dipahaminya manfaat PMM dan bagaimana memulai implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.
Pada saat kunjungan di kedua satuan, dilaksanakan diskusi dengan pendidik dan operator sebagai penguatan pemahaman tentang pentingnya log in dan memanfaatkan PMM untuk mengawali implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Hal ini penting karena dalam PMM telah tersedia berbagai informasi untuk mengajar, pelatihan mandiri serta berkarya.
