by Tim Media | Nov 18, 2025 | Warta Kiwari
Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 793/sipers/A6/XI/2025
Jakarta, 17 November 2025 — Pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pendidikan nasional dan menghadirkan layanan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan merata di seluruh Indonesia.
Peluncuran dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, bersama lebih dari 1.000 sekolah perwakilan di 38 provinsi yang hadir secara daring. Presiden menyebut bahwa program digitalisasi pembelajaran ini merupakan upaya bersama untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional.
“Hari ini kita meresmikan program digitalisasi pembelajaran. Alhamdulillah, panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan,” ucap Presiden Prabowo, pada Senin (17/11).
Presiden mengapresiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah berhasil menjalankan program ini, sejak awal dicanangkan pada Mei 2025, hingga saat ini 173 ribu panel telah tiba di sekolah.
“Ini baru awal, kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun. Semua ini akan terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia,” tegas Presiden.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
“Program digitalisasi pembelajaran ini mulai dilaksanakan pada 15 Agustus 2025 untuk 288.865 sekolah. Sampai 16 November 2025, proses pengirimannya sudah mencapai 215.572, di mana sebanyak 173 ribu sudah tiba di sekolah. Jumlah ini merupakan 75% dari total yang akan dibagikan sampai Desember tahun 2025,” urai Mendikdasmen.
Lebih lanjut, Mendikdasmen menjelaskan bahwa program ini terdiri atas penyediaan Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP), laptop, materi pembelajaran, dan pelatihan bagi para guru. Untuk melengkapi teknologi perangkat, Kemendikdasmen juga meluncurkan Rumah Pendidikan, sebuah superaplikasi yang menyatukan berbagai layanan pendidikan digital dalam satu pintu. Rumah Pendidikan terdiri atas delapan ruang terintegrasi dengan konten video pembelajaran interaktif, artikel, laboratorium maya, gim edukasi, hingga latihan soal, yang memudahkan guru dan peserta didik dalam mengakses berbagai sumber belajar digital.
Terkait bimbingan teknis pemanfaatan Papan Interaktif Digital, Kemendikdasmen telah melaksanakan pelatihan bagi 64 ribu guru. Pelatihan juga didorong dengan menempatkan Pejuang Pendidikan Digital sebagai garda terdepan, yaitu 1.450 guru dan tenaga kependidikan yang berperan sebagai mentor dalam membantu sekolah menerapkan pembelajaran dengan Papan Interaktif Digital dan Rumah Pendidikan. Selain itu, upaya ini turut didukung oleh alumni LPDP yang berkontribusi sebagai fasilitator dan pendamping pembelajaran interaktif.
Rangkaian acara peluncuran diawali dengan Presiden Prabowo meninjau demo pembelajaran menggunakam Papan Interaktif Digital di kelas, termasuk demonstrasi model station rotation dan pembelajaran jarak jauh. Presiden juga berinteraksi langsung dengan 1.000 sekolah yang terhubung melalui Zoom, menunjukkan bagaimana teknologi dapat menyatukan ruang-ruang belajar dari berbagai daerah secara serentak.
Peluncuran dihadiri oleh unsur kementerian/lembaga di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Sosial, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kepala Staf Kepresidenan; Pimpinan Komisi X DPR RI; unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi; serta perwakilan mitra terkait.
Dengan peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran 2025, pemerintah menegaskan bahwa transformasi pendidikan bukan hanya tentang penyediaan perangkat, tetapi membangun ekosistem belajar baru yang lebih kreatif, inklusif, menyenangkan, serta berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. Melalui integrasi perangkat digital, konten berkualitas, pelatihan guru, serta dukungan lintas sektor, program ini menjadi langkah besar menuju masa depan pendidikan yang lebih maju, di mana seluruh anak Indonesia, di mana pun mereka tinggal, mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan terbaiknya.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: http://kemendikdasmen.go.id
X: http://x.com/Kemdikdasmen
Instagram: http://instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: http://facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: http://ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: http://kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
by Tim Media | Nov 15, 2025 | Warta Kiwari
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap peserta didik di Provinsi Jawa Barat. Dari total 3.562 responden 120 siswa PAUD & SLB, 2862 siswa SMP, 304 siswa SMA dan 243 responden guru, 33 Disdik, evaluasi di 27 Kabupaten Kota pada 11-12 November 2025 memperlihatkan:
- Layanan MBG hadir secara konsisten di sebagian besar wilayah, dengan keluhan kesehatan sangat minim.
- Pengetahuan gizi siswa relatif kuat, terutama di jenjang SMP–SMA.
- Pemahaman penyakit akibat pola makan cukup baik, namun manajemen berat badan dan disiplin konsumsi sehat masih belum optimal.
- Kebiasaan makan sehat belum terbentuk konsisten.
- Tata kelola Disdik belum merata; sebagian sudah membentuk Satgas, sebagian lainnya belum.
Temuan Utama Per Aspek
- Aspek Layanan MBG
- 93% siswa melaporkan MBG selalu datang.
- 84% tidak pernah mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG.
- Hanya 45% yang selalu menghabiskan makanan.
Layanan kuat, tetapi penerimaan menu perlu ditingkatkan.
- Aspek Pengetahuan Makanan Sehat
- Sebagian besar siswa memahami gula tambahan, lemak trans, dan kalori tertinggi.
- 10–20% masih menjawab “tidak yakin”.
Perlu penguatan literasi gizi praktis dan integratif.
- Aspek Pengetahuan Penyakit & Manajemen Berat Badan
- Siswa memahami hubungan makanan dan penyakit.
- Namun kurang memahami regulasi diri: porsi makan, aktivitas fisik, dan keseimbangan energi.
Perlu edukasi kebugaran dan penanganan diri.
- Aspek Kebiasaan Makan Sehat
- 42% konsumsi buah dan sayur harian secara konsisten.
- 52% masih sering jajan tinggi gula/lemak.
Perlu intervensi lintas aktor (sekolah, keluarga, lingkungan).
Perspektif Guru: Dampak pada Kehadiran & Konsentrasi
- Kehadiran siswa meningkat.
- Konsentrasi dan energi belajar membaik.
- Tantangan: picky eater, sisa makanan, sarpras makan, penjadwalan.
MBG mendukung iklim belajar.
Perspektif Disdik: Tata Kelola
- 11 dari 28 Disdik sudah membentuk Satgas.
- 11 dari 28 melakukan sosialisasi.
- 7 dari 28 melakukan monev.
Tata kelola variatif; perlu penguatan struktur lintas OPD.
Tipologi Kabupaten/Kota
- Layanan kuat, perilaku mulai terbentuk (Kab. Bogor, Kota Bandung).
- Layanan kuat, penerimaan menu lemah.
- Medan sulit, mutu terjaga
- Pengetahuan tinggi, perilaku lemah.
- Tata kelola lemah.
Implikasi Kebijakan
- Prioritaskan daerah dengan tata kelola lemah.
- Perkuat perilaku makan sehat.
- Integrasikan edukasi gizi dalam pembelajaran.
- Perbaikan menu berbasis preferensi lokal.
- Dashboard monitoring provinsi.
- Satgas aktif di seluruh kab/kota.
Peran BBPMP Jawa Barat
BBPMP berperan sentral dalam:
- pendampingan teknis,
- koordinasi lintas sektor,
- analisis data,
- penguatan praktik baik,
- advokasi tata kelola.
Kesimpulan Utama
MBG efektif meningkatkan konsistensi layanan dan mendukung pembelajaran. Diperlukan penguatan perilaku makan sehat, tata kelola, dan kolaborasi ekosistem untuk keberlanjutan dampak program. (Tim MBG BBPMP Provinsi Jawa Barat)
by Idris Apandi | Oct 30, 2025 | Warta Kiwari
Di tengah hiruk pikuk aktivitas kantor, ada pemandangan segar yang menyejukkan di lingkungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat. Deretan tanaman hijau tampak tumbuh subur di lahan-lahan kosong di sekitar area kantor. Kangkung, pakcoy, dan tomat ditanam di lahan yang dulu hanya dipenuhi rumput liar. Kini, lahan tersebut telah berubah wajah menjadi taman produktif yang bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan di kalangan pegawai BBPMP.
Inisiatif ini bukan sekadar kegiatan bercocok tanam biasa. Ia berawal dari gagasan sederhana: bagaimana agar lahan kosong yang terbengkalai bisa lebih bermanfaat. Gagasan itu kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan nyata yang melibatkan banyak pihak. Dengan dukungan penuh dari pimpinan, para pegawai pun menyambut program ini dengan antusias. Setiap hari, di sela-sela rutinitas pekerjaan, beberapa pegawai yang ditugaskan menyiram tanaman, membersihkan gulma, atau sekadar mengecek pertumbuhan bibit yang baru ditanam.
Hasilnya mulai tampak nyata. Daun-daun sayuran yang hijau dan segar kini tertata rapi di halaman belakang, dan aroma tanah basah setiap pagi seolah menambah semangat kerja. Kangkung sudah tumbuh bahkan ada yang sudah dipanen. Pakcoy dan tomat dalam proses penanaman. Tidak hanya memberikan hasil secara fisik berupa sayuran segar, kegiatan ini juga menghadirkan kebahagiaan sederhana yang menumbuhkan rasa kebersamaan.
Menariknya, di BBPMP Provinsi Jawa Barat kini terdapat dua ruang hijau yang sama-sama menyejukkan: taman kantor yang indah dan asri, serta kebun sayuran yang produktif dan bermanfaat. Taman menjadi tempat bagi pegawai dan tamu untuk menikmati keindahan dan keteduhan lingkungan, sementara kebun sayur menjadi sumber hasil panen yang bisa dirasakan langsung manfaatnya. Kombinasi keduanya menjadikan lingkungan BBPMP tidak hanya nyaman dipandang, tetapi juga memberikan nilai tambah secara nyata. Di satu sisi ada keindahan yang menyegarkan, di sisi lain ada kebermanfaatan yang menghidupi.
“Rasanya menyenangkan sekali bisa menanam dan melihat hasilnya tumbuh. Selain lingkungan jadi asri, kita juga merasa seperti punya kebun sendiri di tempat kerja,” ungkap salah seorang pegawai dengan penuh semangat.
Kegiatan penanaman sayuran ini tidak hanya berdampak pada keindahan lingkungan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan berorganisasi dan bekerja. Ia mengajarkan makna gotong royong, kerja sama, ketekunan, dan rasa syukur. Dengan merawat tanaman, setiap orang belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan lebih menghargai proses. Dari menanam benih kecil hingga memetik hasil panen, semuanya mengandung nilai pendidikan karakter yang berharga.
Selain itu, kegiatan ini juga mendukung upaya penataan lingkungan kantor agar lebih hijau, sehat, dan nyaman. BBPMP Provinsi Jawa Barat telah membuktikan bahwa konsep “kantor hijau” (green office) bukanlah hal yang mustahil, bahkan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pemanfaatan lahan kosong menjadi kebun produktif adalah bentuk konkret dari praktik keberlanjutan (sustainability) di lingkungan kerja.
Inisiatif ini patut diapresiasi tidak hanya karena hasilnya yang terlihat secara fisik, tetapi juga karena dampak positif yang ditimbulkannya terhadap budaya kerja. Pegawai menjadi lebih peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Hubungan antarrekan kerja pun menjadi lebih hangat karena adanya aktivitas bersama di luar rutinitas pekerjaan. Bahkan, bagi sebagian orang, kegiatan menanam ini menjadi sarana refleksi diri dan pelepas stres di sela-sela bekerja di depan laptop.
Langkah BBPMP Provinsi Jawa Barat ini bisa menjadi inspirasi bagi instansi lain. Bahwa di mana pun berada, lahan kosong seharusnya tidak dibiarkan menganggur. Dengan sedikit kreativitas dan kerja sama, lahan yang tampak tidak berguna dapat diubah menjadi ruang produktif yang membawa manfaat bagi banyak orang.
Menanam di lahan kantor mungkin tampak sepele. Namun di balik aktivitas sederhana itu, tersimpan pesan mendalam: bahwa setiap jengkal tanah bisa menjadi sumber kehidupan, setiap tetes keringat bisa menjadi bentuk rasa syukur, dan setiap tanaman yang tumbuh adalah simbol harapan akan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
BBPMP Provinsi Jawa Barat telah menanam lebih dari sekadar sayuran, tetapi menanam semangat, kepedulian, dan kebersamaan. Dan seperti halnya tanaman yang tumbuh subur di bawah sinar matahari, semangat positif itu pun terus tumbuh dan menginspirasi siapa saja yang melihatnya.
Tim Media
by Tim Media | Oct 27, 2025 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat terus berinovasi dalam mendukung transformasi digital di dunia pendidikan. Melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Widyaprada dalam Program Prioritas Digitalisasi Pembelajaran yang digelar di Aula Tangkuban Parahu, Senin (27/10/2025), BBPMP Jawa Barat mempersiapkan tenaga fungsional Widyaprada agar mampu mendampingi sekolah-sekolah dalam memanfaatkan perangkat Papan Interaktif Digital (IFP) dan platform Rumah Pendidikan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari salahsatu implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen yaitu Digitalisasi Pembelajaran. Tujuannya untuk memastikan teknologi pendidikan seperti IFP dapat digunakan secara optimal di satuan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan menarik.
Selama kegiatan, para peserta mendapatkan pembekalan tentang implementasi Digitalisasi Pembelajaran, praktik langsung penggunaan IFP, dan pengenalan platform Rumah Pendidikan. Dua narasumber utama, Solehkun Kodir, S.Pd., M.T., serta Riana, SKM., M.MPd., memberikan sesi interaktif yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran abad ke-21.
Ke depan, IFP yang akan disalurkan ke berbagai sekolah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Guru dan siswa akan menikmati pengalaman belajar yang lebih partisipatif dan tidak lagi hanya berpusat pada guru, melainkan kolaboratif dan berbasis eksplorasi digital.
Dengan langkah ini, BBPMP Jawa Barat menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis Kemendikdasmen dalam mewujudkan digitalisasi pembelajaran yang merata dan bermutu bagi seluruh siswa di Jawa Barat. (MD)
Tim Media
by Tim Media | Oct 20, 2025 | Warta Kiwari
Kota Bandung – Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Kemendikdasmen, Komalasari, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 Provinsi Jabar, yang dihadiri dan melibatkan 27 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Harris Hotel Citylink, Kota Bandung, pada 16–18 Oktober 2025.
Turut diundang Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, Ph.D., Dirjen PDM, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, Drs. Dan Satriana, Tim SPMB Seditjen Pauddasmen, serta Kepala Dinas Kota Semarang, Bambang Pramusinto, untuk berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan SPMB.
Fokus Kegiatan BBPMP Jabar
Dalam kegiatan tersebut, BBPMP Jabar berfokus untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi temuan permasalahan dan solusi yang muncul selama pelaksanaan di daerah. Selain itu, rapat ini juga menjadi sarana berbagi praktik baik (best practice) SPMB 2025, agar keberhasilan dan inovasi yang diterapkan di sejumlah kabupaten/kota dapat direplikasi di wilayah lainnya.
Rangkaian kegiatan ini juga mencakup koordinasi persiapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) Provinsi Jawa Barat jenjang SMA tahun 2025, serta langkah-langkah memitigasi risiko dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan SPMB tahun 2026. Melalui forum ini, BBPMP Jabar berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan SPMB di tahun mendatang akan berlangsung lebih baik, tepat waktu, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.
Evaluasi dan Catatan SPMB 2025
Komalasari menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB 2025 di Jabar secara umum telah berjalan dengan baik. Dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK sederajat, pendaftaran dibuka bulan Mei sampai Juli. Sedangkan penetapan dan daftar ulang siswa yang diterima di sekolah negeri dilangsungkan pada periode yang sama.
Meski begitu, terdapat beberapa catatan penting. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap SPMB Jabar meningkat, sebagaimana disampaikan oleh Dirjen melalui hasil survei yang dilakukan. Beberapa daerah di Jabar juga telah berhasil melibatkan pihak swasta, memperkuat layanan pendidikan, serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
Selain itu, dukungan untuk layanan inklusif, unit layanan disabilitas, serta penguatan anggaran daerah juga menjadi perhatian. Sistem SPMB kini telah terintegrasi secara online, memudahkan proses seleksi di berbagai jenjang. Namun demikian, Komalasari menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan perencanaan yang lebih matang agar diskresi daya tampung tidak perlu dilakukan lagi pada tahun depan.
Salah satu kendala utama adalah terbitnya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi dasar regulasi SPMB, baru disahkan pada Maret 2025. Hal ini membuat penyusunan petunjuk teknis (Juknis) di beberapa daerah terlambat. Untuk mengatasinya, BBPMP Jabar melakukan coaching dan pendampingan, baik secara luring maupun daring, serta melibatkan Biro Hukum daerah agar penerbitan regulasi di tingkat daerah dapat dipercepat.
Kendala lainnya muncul pada pelaksanaan penerimaan siswa baru di 89,3 persen kabupaten/kota di Jabar yang melebihi kuota daya tampung sekolah, terutama di jenjang SD. Pemerintah daerah pun mengajukan diskresi penambahan daya tampung kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPMP Jabar, agar seluruh calon peserta didik tetap tertampung dan memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Menurut Komalasari, keterlibatan sekolah swasta menjadi faktor penting mengingat ketersediaan daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sekolah swasta akan terus diperkuat.
“Kami akan merefleksikan perjalanan SPMB 2025 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut SPMB 2026, agar pelaksanaan tahun depan lebih baik,” ujarnya.
Komalasari menambahkan, pada SPMB 2026 nanti, persiapan akan dilakukan lebih cepat, dimulai sejak Januari 2026, tidak lagi pada Maret seperti tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar koordinasi, sosialisasi, juknis, dan sistem layanan lebih matang, sehingga kualitas penyelenggaraan semakin meningkat.
Ia juga menegaskan bahwa pelaporan SPMB 2025 akan segera dirampungkan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah, baik oleh sekolah, satuan pendidikan, maupun dinas terkait.
Apresiasi dari Wamendikdasmen
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq kepada Forum Wartawan Pendidikan Jabar menegaskan pentingnya mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, inklusif, dan berpihak pada hak anak.
“Kami ingin mempererat koordinasi kerja sama antara pusat dan Provinsi Jawa Barat. Kami juga telah melakukan evaluasi SPMB tahun ini, dengan harapan ke depan bisa lebih baik lagi. Jawa Barat adalah provinsi yang sangat strategis,” ujar Fajar Riza Ul Haq usai membuka acara.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memetakan persoalan yang muncul di daerah serta menemukan solusi bersama.
“Kami fokus agar kerja sama dengan Dinas Pendidikan terus terjalin. Persoalan di daerah perlu dicarikan solusi bersama. Forum ini adalah cara untuk memastikan masalah SPMB tahun lalu tidak terulang kembali,” tambahnya.
Fajar menegaskan bahwa prinsip utama dalam evaluasi ini adalah menjaga dan melindungi hak anak tanpa mengabaikan keadilan dan akses yang merata bagi seluruh peserta didik. Ia juga mengapresiasi laporan BBPMP Jabar yang menyebut pelaksanaan SPMB secara umum berjalan cukup baik.
“Tentu, setiap kebijakan yang diterapkan di daerah selalu menghadirkan dinamika. Nah, dinamika inilah yang sedang kita pelajari agar bisa menemukan solusi terbaik. Kita juga belajar dari daerah lain melalui forum best practice, karena kadang solusi ditemukan ketika kita mau mendengarkan pengalaman pihak lain yang menghadapi persoalan serupa,” tuturnya.
Melalui forum ini, Kementerian Pendidikan berharap tercipta sinergi nyata antara pusat dan daerah, sehingga sistem penerimaan murid baru di Jabar ke depan kian transparan, berkeadilan, dan berpihak pada masa depan anak bangsa. (FWP)***
(Berita ini telah ditayangkan di Wamen Puji SPMB 2025 di Jawa Barat, BBPMP Jabar Ungkap Rencana Sosialisasi Lebih Cepat untuk 2026, Diskresi Daya Tampung Jadi Catatan! – FWP JABAR)
Tim Media
by Tim Media | Oct 19, 2025 | Warta Kiwari
SIARAN PERS
Jakarta, 17 Oktober 2025 — IndoStrategi, sebuah lembaga riset independen, merilis laporan evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah genap berjalan selama satu tahun sejak dilantik pada Oktober 2024.
Kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang (3,07). Pemerintahan Prabowo Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50). Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.
Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan pergantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat. Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan “17+8”. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3.16), Demokrasi dan Kebebasan (3.14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3.12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3.09), dan Stabilitas Harga Barang (3.00).
Program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) mendapat respons cukup baik. Publik menilai bahwa program-program tersebut pada dasarnya baik. Karena masih berada di tahap awal, publik menantikan tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, dan dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.
Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu. Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN.
Data penelitian diperoleh dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif di 34 provinsi. Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha. Termasuk juga mereka yang sedang menempuh studi strata dua (S2) dan strata tiga (S3). Selain wawancara narasumber, riset ini juga menggunakan sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta analisis para pengamat dan akademisi. Waktu pelaksanaan riset adalah dari awal September hingga 13 Oktober 2025.
Kementerian dengan Skor Atas dan Skor Bawah
Terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14), Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08). Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya. Mereka adalah
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).
Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari
masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang tinggi.
Catatan IndoStrategi
Menurut Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan
berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Ali Noer Zaman.
Sementara itu, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” demikian disampaikan Visna Vulovik.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Secara umum, kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi kurang progresif dalam reformasi struktural. IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional. Karena itu, lembaga ini mengajukan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor. Pertama, perkuat
koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan. Kedua, perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi. Ketiga, pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik. Keempat, dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Kelima, tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis. Keenam, tegaskan netralitas Polri dan TNI, serta perkuat supremasi sipil. Ketujuh, fokus pada pemerataan pembangunan
daerah dan desa agar pertumbuhan lebih inklusif. Kedelapan, konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.[]
Kontak Media:
Evaluasi Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Email: contact@indostrategi.id
HP: 085781777125
Website: www.Indostrategi.id
