by Tim Media | Oct 20, 2025 | Warta Kiwari
Kota Bandung – Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Kemendikdasmen, Komalasari, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 Provinsi Jabar, yang dihadiri dan melibatkan 27 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Harris Hotel Citylink, Kota Bandung, pada 16–18 Oktober 2025.
Turut diundang Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, Ph.D., Dirjen PDM, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, Drs. Dan Satriana, Tim SPMB Seditjen Pauddasmen, serta Kepala Dinas Kota Semarang, Bambang Pramusinto, untuk berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan SPMB.
Fokus Kegiatan BBPMP Jabar
Dalam kegiatan tersebut, BBPMP Jabar berfokus untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi temuan permasalahan dan solusi yang muncul selama pelaksanaan di daerah. Selain itu, rapat ini juga menjadi sarana berbagi praktik baik (best practice) SPMB 2025, agar keberhasilan dan inovasi yang diterapkan di sejumlah kabupaten/kota dapat direplikasi di wilayah lainnya.
Rangkaian kegiatan ini juga mencakup koordinasi persiapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) Provinsi Jawa Barat jenjang SMA tahun 2025, serta langkah-langkah memitigasi risiko dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan SPMB tahun 2026. Melalui forum ini, BBPMP Jabar berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan SPMB di tahun mendatang akan berlangsung lebih baik, tepat waktu, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.
Evaluasi dan Catatan SPMB 2025
Komalasari menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB 2025 di Jabar secara umum telah berjalan dengan baik. Dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK sederajat, pendaftaran dibuka bulan Mei sampai Juli. Sedangkan penetapan dan daftar ulang siswa yang diterima di sekolah negeri dilangsungkan pada periode yang sama.
Meski begitu, terdapat beberapa catatan penting. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap SPMB Jabar meningkat, sebagaimana disampaikan oleh Dirjen melalui hasil survei yang dilakukan. Beberapa daerah di Jabar juga telah berhasil melibatkan pihak swasta, memperkuat layanan pendidikan, serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
Selain itu, dukungan untuk layanan inklusif, unit layanan disabilitas, serta penguatan anggaran daerah juga menjadi perhatian. Sistem SPMB kini telah terintegrasi secara online, memudahkan proses seleksi di berbagai jenjang. Namun demikian, Komalasari menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan perencanaan yang lebih matang agar diskresi daya tampung tidak perlu dilakukan lagi pada tahun depan.
Salah satu kendala utama adalah terbitnya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi dasar regulasi SPMB, baru disahkan pada Maret 2025. Hal ini membuat penyusunan petunjuk teknis (Juknis) di beberapa daerah terlambat. Untuk mengatasinya, BBPMP Jabar melakukan coaching dan pendampingan, baik secara luring maupun daring, serta melibatkan Biro Hukum daerah agar penerbitan regulasi di tingkat daerah dapat dipercepat.
Kendala lainnya muncul pada pelaksanaan penerimaan siswa baru di 89,3 persen kabupaten/kota di Jabar yang melebihi kuota daya tampung sekolah, terutama di jenjang SD. Pemerintah daerah pun mengajukan diskresi penambahan daya tampung kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPMP Jabar, agar seluruh calon peserta didik tetap tertampung dan memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Menurut Komalasari, keterlibatan sekolah swasta menjadi faktor penting mengingat ketersediaan daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sekolah swasta akan terus diperkuat.
“Kami akan merefleksikan perjalanan SPMB 2025 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut SPMB 2026, agar pelaksanaan tahun depan lebih baik,” ujarnya.
Komalasari menambahkan, pada SPMB 2026 nanti, persiapan akan dilakukan lebih cepat, dimulai sejak Januari 2026, tidak lagi pada Maret seperti tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar koordinasi, sosialisasi, juknis, dan sistem layanan lebih matang, sehingga kualitas penyelenggaraan semakin meningkat.
Ia juga menegaskan bahwa pelaporan SPMB 2025 akan segera dirampungkan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah, baik oleh sekolah, satuan pendidikan, maupun dinas terkait.
Apresiasi dari Wamendikdasmen
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq kepada Forum Wartawan Pendidikan Jabar menegaskan pentingnya mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, inklusif, dan berpihak pada hak anak.
“Kami ingin mempererat koordinasi kerja sama antara pusat dan Provinsi Jawa Barat. Kami juga telah melakukan evaluasi SPMB tahun ini, dengan harapan ke depan bisa lebih baik lagi. Jawa Barat adalah provinsi yang sangat strategis,” ujar Fajar Riza Ul Haq usai membuka acara.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memetakan persoalan yang muncul di daerah serta menemukan solusi bersama.
“Kami fokus agar kerja sama dengan Dinas Pendidikan terus terjalin. Persoalan di daerah perlu dicarikan solusi bersama. Forum ini adalah cara untuk memastikan masalah SPMB tahun lalu tidak terulang kembali,” tambahnya.
Fajar menegaskan bahwa prinsip utama dalam evaluasi ini adalah menjaga dan melindungi hak anak tanpa mengabaikan keadilan dan akses yang merata bagi seluruh peserta didik. Ia juga mengapresiasi laporan BBPMP Jabar yang menyebut pelaksanaan SPMB secara umum berjalan cukup baik.
“Tentu, setiap kebijakan yang diterapkan di daerah selalu menghadirkan dinamika. Nah, dinamika inilah yang sedang kita pelajari agar bisa menemukan solusi terbaik. Kita juga belajar dari daerah lain melalui forum best practice, karena kadang solusi ditemukan ketika kita mau mendengarkan pengalaman pihak lain yang menghadapi persoalan serupa,” tuturnya.
Melalui forum ini, Kementerian Pendidikan berharap tercipta sinergi nyata antara pusat dan daerah, sehingga sistem penerimaan murid baru di Jabar ke depan kian transparan, berkeadilan, dan berpihak pada masa depan anak bangsa. (FWP)***
(Berita ini telah ditayangkan di Wamen Puji SPMB 2025 di Jawa Barat, BBPMP Jabar Ungkap Rencana Sosialisasi Lebih Cepat untuk 2026, Diskresi Daya Tampung Jadi Catatan! – FWP JABAR)
Tim Media
by Tim Media | Oct 19, 2025 | Warta Kiwari
SIARAN PERS
Jakarta, 17 Oktober 2025 — IndoStrategi, sebuah lembaga riset independen, merilis laporan evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah genap berjalan selama satu tahun sejak dilantik pada Oktober 2024.
Kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang (3,07). Pemerintahan Prabowo Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50). Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.
Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan pergantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat. Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan “17+8”. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3.16), Demokrasi dan Kebebasan (3.14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3.12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3.09), dan Stabilitas Harga Barang (3.00).
Program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) mendapat respons cukup baik. Publik menilai bahwa program-program tersebut pada dasarnya baik. Karena masih berada di tahap awal, publik menantikan tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, dan dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.
Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu. Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN.
Data penelitian diperoleh dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif di 34 provinsi. Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha. Termasuk juga mereka yang sedang menempuh studi strata dua (S2) dan strata tiga (S3). Selain wawancara narasumber, riset ini juga menggunakan sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta analisis para pengamat dan akademisi. Waktu pelaksanaan riset adalah dari awal September hingga 13 Oktober 2025.
Kementerian dengan Skor Atas dan Skor Bawah
Terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14), Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08). Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya. Mereka adalah
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).
Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari
masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang tinggi.
Catatan IndoStrategi
Menurut Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan
berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Ali Noer Zaman.
Sementara itu, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” demikian disampaikan Visna Vulovik.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Secara umum, kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi kurang progresif dalam reformasi struktural. IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional. Karena itu, lembaga ini mengajukan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor. Pertama, perkuat
koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan. Kedua, perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi. Ketiga, pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik. Keempat, dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Kelima, tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis. Keenam, tegaskan netralitas Polri dan TNI, serta perkuat supremasi sipil. Ketujuh, fokus pada pemerataan pembangunan
daerah dan desa agar pertumbuhan lebih inklusif. Kedelapan, konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.[]
Kontak Media:
Evaluasi Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Email: contact@indostrategi.id
HP: 085781777125
Website: www.Indostrategi.id
by Tim Media | Oct 18, 2025 | Warta Kiwari
Bandung, Oktober 2025 — Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat berlangsung sukses dan penuh makna. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi dan penguatan sinergi antara pusat dan daerah, tetapi juga menegaskan komitmen BBPMP Jawa Barat dalam membangun layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan ramah bagi kelompok rentan.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat ini yang dinilai strategis dan berdampak besar bagi peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.
“Ya, tadi kita ingin mempererat koordinasi dan kerja sama antara pusat dan Provinsi Jawa Barat. Kita juga melakukan beberapa evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini, dan harapannya ke depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang sangat strategis, sehingga hasil evaluasi dan pembelajaran di wilayah ini akan memberi dampak luas terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.
“Kami ingin terus bersama dengan Pak Kadisdik dan Kepala BBPMP, untuk mencari bagaimana persoalan-persoalan yang muncul di daerah bisa dicarikan solusinya secara kolaboratif. Forum ini adalah cara untuk mencari solusi besar agar persoalan yang muncul tahun ini tidak terulang di SPMB berikutnya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Wamendikdasmen menekankan pentingnya memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan akses yang setara.
Menanggapi hasil evaluasi pelaksanaan SPMB di Jawa Barat, Wamen Fajar mengapresiasi capaian yang telah berjalan cukup baik. Ia menilai bahwa dinamika di lapangan merupakan bagian dari proses belajar bersama.
“Secara umum berjalan cukup baik. Karena setiap kebijakan yang diturunkan ke daerah pasti menghadirkan dinamika. Nah, dinamika itulah yang terus kita pelajari untuk menemukan solusinya. Nanti akan ada forum best practice, agar kita bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Kadang solusi muncul ketika kita duduk mendengarkan orang lain yang menghadapi persoalan serupa,” jelasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi BBPMP Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi lintas level dalam memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan, berkeadilan, dan berpihak pada peserta didik.
Melalui kegiatan ini pula, BBPMP Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam tiga hal utama:
- Menguatkan perspektif inklusi dan perlindungan anak dalam layanan pendidikan,
- Melibatkan kelompok disabilitas dalam kegiatan publik, dan
- Menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap individu berhak untuk berkontribusi dan dihargai.
Dengan semangat kolaboratif dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi, BBPMP Jawa Barat terus berupaya menjadi penggerak mutu pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi semua.
Tim Media
by Tim Media | Oct 16, 2025 | Warta Kiwari
Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 658/sipers/A6/X/2025
Jakarta, 14 Oktober 2025 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Kehutanan menandatangani Naskah Kesepamahaman (MoU) tentang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kehutanan dan bidang pendidikan dasar dan menengah. Penandatanganan ini meneguhkan komitmen kedua kementerian untuk bersinergi menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang memperkuat literasi lingkungan dan kepemimpinan pelestarian hutan sejak jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah baik untuk menghubungkan sektor pendidikan dengan pelestarian lingkungan hidup.
“Kerja sama ini tidak hanya memperkuat pendidikan formal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab terhadap pelestarian alam di kalangan peserta didik. Anak-anak kita harus belajar langsung dari alam agar tumbuh menjadi generasi yang mencintai linkungan dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Menteri Abdul Mu’ti dalam sambutannya di Jakarta, Senin (13/10).
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, dalam laporannya menjelaskan bahwa MoU ini merupakan hasil pembahasan intensif antara kedua kementerian. Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM, pengembangan perangkat ajar yang mendukung pelestarian hutan, serta dukungan substansi penguatan kurikulum khususnya di SMK bidang kehutanan. Selain itu, kedua kementerian juga bersepakat untuk melakukan pertukaran dan pemanfaatan data serta sarana prasarana secara sinergis.
Sebagai tindak lanjut, Suharti menambahkan bahwa kedua kementerian akan menyiapkan rencana kerja sama dan melakukan pemantauan serta evaluasi berkala agar pelaksanaan kerja sama berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik, satuan pendidikan, serta masyarakat luas.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya sinergi lintas sektor ini. Ia menekankan bahwa kolaborasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran sekolah kejuruan, khususnya SMK Kehutanan, agar mampu mencetak lulusan yang unggul dan berkontribusi bagi sektor kehutanan nasional.
“Saat ini terdapat lima SMK Kehutanan negeri yang tersebar di berbagai lokasi yaitu Pekanbaru, Majalengka, Makassar, Samarinda dan Manokwari. Selain itu masih ada lebih dari 30 SMK Kehutanan swasta tersebar di seluruh Indonesia yang diharapkan memperoleh manfaat langsung dari kerja sama ini,” ujarnya.
Dalam hal implementasi, Mendikdasmen menekankan pentingnya tidak menambah beban kurikulum dengan mata pelajaran yang baru. Sebaliknya, materi tentang pelestarian hutan dan kekayaan hayati dapat diintegrasikan melalui beragai format, termasuk bahan bacaan suplemen bagi peserta didik.
Dengan ditandatanganinya MoU ini, Kemendikdasmen dan Kemeterian Kehutanan berkomitmen untuk membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Generasi ini diharapkan tidak hanya mencintai hutan, tetapi juga turut menjaga kelestariannya sebagai kekayaan alam Indonesia untuk masa depan.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X:x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
by Tim Media | Oct 15, 2025 | Warta Kiwari
Jakarta Timur – Dalam rangka penyelenggaraan Private Sector Resilience Movement (PSRM) 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan PT Astra International Tbk menyelenggarakan Apel Gelar Peralatan dan Pembukaan PSRM 2025 pada Rabu, 15 Oktober 2025 di Lapangan Utama Buperta Cibubur, Jakarta Timur.
BBPMP Provinsi Jawa Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut mewakili Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Delegasi dari Kemendikdasmen terdiri dari empat orang perwakilan BBPMP Jawa Barat, satu anggota Bandung Rescue LPMP Jabar, lima orang dari BPMP DKI Jakarta, serta lima perwakilan dari BBGTK Jabar.
Dalam kegiatan tersebut, tim dari BBPMP Jawa Barat bersama anggota Bandung Rescue LPMP Jabar melaksanakan pemasangan Tenda Pendukung Pembelajaran Darurat yang menjadi simbol kesiapan sektor pendidikan dalam menghadapi situasi bencana. Selain tenda, tim juga membawa Peralatan Pembelajaran Darurat sebagai bagian dari simulasi dukungan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di wilayah terdampak.
Kehadiran Kemendikdasmen melalui partisipasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pendidikan terhadap berbagai potensi krisis. Dalam kesempatan tersebut, area Kemendikdasmen juga dikunjungi oleh Bapak Lili dari Sestama Kemenko PMK serta Bapak Agus dari Basarnas selaku Deputi Potensi SAR Nasional, yang memberikan apresiasi terhadap sinergi antarinstansi dalam membangun kesiapsiagaan nasional melalui kegiatan PSRM 2025.
Tim Media
