by Tim Media | Mar 6, 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana pembentukan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Program ini mulai diintegrasikan dengan penguatan nilai dan karakter siswa melalui berbagai kegiatan pendamping dalam proses pembelajaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa MBG dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter yang diterapkan secara langsung dalam keseharian siswa. Melalui program tersebut, siswa didorong untuk membangun kebiasaan baik yang sejalan dengan konsep 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH).
Menurutnya, kegiatan makan bersama di sekolah dapat dimanfaatkan untuk menanamkan sejumlah nilai seperti disiplin, kebersamaan, serta kepedulian terhadap kesehatan. Dengan cara itu, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai dukungan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang membentuk perilaku positif sejak dini.
“Berdasarkan hasil penelitian kolaboratif dengan LabSosio UI, program MBG membantu murid meningkatkan motivasi belajar, memberikan pengalaman menyenangkan bagi siswa baik dari produk maupun saat makan bersama, juga memberikan kesempatan bagi siswa dari kelompok sosio-ekonomi rendah mendapatkan pangan yang bergizi,” jelasnya.
Secara nasional, implementasi program MBG telah menjangkau sekitar 49,6 juta siswa atau sekitar 93 persen dari total peserta didik di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa program ini telah menjadi salah satu intervensi pendidikan dan kesehatan terbesar yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung. Di antaranya berupa modul edukasi serta pedoman pelaksanaan MBG yang dirancang agar dapat diterapkan secara terintegrasi dengan kegiatan belajar di sekolah.
Selain itu, penguatan program ini juga dikaitkan dengan rencana peningkatan anggaran pendidikan pada 2026. Dukungan anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada penyediaan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga diarahkan pada revitalisasi satuan pendidikan serta pengembangan pembelajaran berbasis teknologi.
Pelaksanaan MBG juga melibatkan dukungan lintas sektor dari berbagai kementerian dan lembaga. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif, mulai dari penyediaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan yang diterima siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kecukupan gizi bagi peserta didik merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas sumber daya manusia di masa depan. Asupan gizi yang memadai dinilai dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar sekaligus mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.
Karena itu, pemerintah terus mendorong perbaikan dalam implementasi program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kualitas makanan, sistem distribusi, serta mekanisme pengawasan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Ke depan, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program dengan memperkuat koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar program MBG dapat berjalan berkelanjutan sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan pendidikan siswa.
(berita ini telah tayang di https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14845-mendikdasmen-mbg-bagian-dari-pendidikan-karakter-siswa )
by Tim Media | Mar 5, 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan mencatat realisasi melampaui target sepanjang 2025. Dari sasaran awal 10.440 satuan pendidikan, sebanyak 16.167 sekolah berhasil mendapatkan manfaat rehabilitasi dan pembangunan. Capaian ini mencakup berbagai jenjang pendidikan formal maupun nonformal di seluruh Indonesia.
Jika dirinci, revitalisasi menyasar 1.515 satuan PAUD, 6.328 SD, 3.989 SMP, 2.240 SMA, dan 1.465 SMK. Selain itu, 382 SLB, 62 PKBM, serta 114 SKB juga masuk dalam daftar penerima bantuan perbaikan sarana dan prasarana. Di luar rehabilitasi, program ini juga mencakup pembangunan unit sekolah baru sebanyak 72 sekolah, terdiri atas 37 PAUD, 32 SMA, dan 3 SLB.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, revitalisasi menyasar berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga pendidikan nonformal. Sekolah dasar dan menengah pertama menjadi kelompok dengan jumlah penerima terbanyak. Selain rehabilitasi bangunan, sebagian sekolah juga memperoleh bantuan pembangunan unit sekolah baru.
Pelaksanaan revitalisasi dilakukan dengan skema swakelola, yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Tercatat 5.273 kecamatan terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu, sekitar 28.000 pelaku UMKM dan 192.665 tenaga kerja lokal memperoleh manfaat dari proyek pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah.
Memasuki 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 triliun untuk melanjutkan program tersebut. Sebanyak 11.744 satuan pendidikan ditargetkan menerima pembangunan maupun revitalisasi lanjutan. Prioritas diberikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta satuan pendidikan yang terdampak bencana.
Ke depan, cakupan program juga direncanakan diperluas secara signifikan. Pemerintah menargetkan tambahan 60.000 satuan pendidikan untuk direvitalisasi, sehingga total sekolah yang diproyeksikan tersentuh program ini dapat melampaui 71.000 satuan pendidikan secara nasional.
Dengan fokus pada perbaikan infrastruktur dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai, program ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung proses pembelajaran. Sekolah yang ingin diusulkan sebagai penerima bantuan diimbau memastikan data satuan pendidikan telah diperbarui serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar masuk dalam daftar prioritas.
(Tim media)
by Tim Media | Mar 4, 2026 | Warta Kiwari
Jakarta — Tahap pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) resmi berakhir setelah satuan pendidikan menyelesaikan proses pendataan dan verifikasi peserta. Dengan ditutupnya pendaftaran, pelaksanaan TKA kini memasuki tahap simulasi dan gladi bersih sebagai persiapan teknis sebelum ujian utama digelar.
Berdasarkan data Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), sebanyak 4.452.973 siswa jenjang SD/MI/sederajat dan 4.207.509 siswa SMP/MTs/sederajat terdaftar mengikuti gladi bersih yang dijadwalkan berlangsung pada 9–17 Maret 2026. Tahap ini dirancang untuk menguji kesiapan sistem, perangkat, serta koordinasi pelaksana di tingkat satuan pendidikan.
Kepala BSKAP, Toni Toharudin, menyebut jumlah pendaftar tahun ini sesuai dengan proyeksi awal. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kesiapan sekolah dan peserta dalam mengikuti kebijakan evaluasi pembelajaran yang tengah dijalankan. Pemerintah menilai partisipasi yang tinggi menjadi indikator meningkatnya pemahaman terhadap mekanisme TKA.
“Jumlah pendaftar Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun ini menunjukkan tren yang sesuai dengan harapan dan perencanaan awal. Capaian ini mencerminkan meningkatnya pemahaman serta kesiapan satuan pendidikan dan peserta terhadap kebijakan evaluasi pembelajaran yang sedang kami dorong. Ke depan, BSKAP akan terus memastikan kualitas dan relevansi pelaksanaan TKA agar sejalan dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan,” ujar Toni di Jakarta, Senin (2/3).
Secara teknis, Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) menekankan bahwa gladi bersih memiliki fungsi berbeda dari simulasi awal. Jika simulasi berfokus pada pengenalan sistem, gladi bersih dilaksanakan dengan skema yang mendekati kondisi pelaksanaan sebenarnya, termasuk pengujian alur prosedur, kesiapan perangkat, serta koordinasi pengawas dan operator.
Tahapan ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kendala sebelum hari pelaksanaan utama, sehingga gangguan teknis dapat diminimalkan. Dengan langkah persiapan berlapis tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan pelaksanaan TKA berjalan lancar dan memberikan layanan yang optimal bagi jutaan peserta di seluruh Indonesia.
(berita ini telah ditayangkan di https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14838-pendaftaran-tka-ditutup-simulasi-dan-gladi-bersih-digelar-untuk-pastikan-kesiapan-pelaksanaan )
by Tim Media | Mar 2, 2026 | Warta Kiwari
Bandung – Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Pembelajaran gelombang ketiga di Jawa Barat diikuti ratusan guru lintas jenjang dan menandai selesainya rangkaian pelatihan yang menyasar ribuan satuan pendidikan. Kegiatan yang berlangsung di 21 Tempat Praktik Kegiatan (TPK) ini melibatkan 820 guru dari PAUD, pendidikan kesetaraan, SD, SMP, hingga SMA yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan serupa.
Pelaksanaan gelombang terakhir tersebut sekaligus menuntaskan target program digitalisasi pembelajaran di 3.000 satuan pendidikan se-Jawa Barat. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman kebijakan digitalisasi pendidikan, pemanfaatan perangkat pembelajaran interaktif (IFP), serta penggunaan platform Rumah Pendidikan dan fitur ruang murid untuk mendukung proses belajar berbasis teknologi.
Selain materi konseptual, kegiatan juga menekankan praktik langsung penggunaan perangkat dan aplikasi pembelajaran. Guru dibagi dalam kelompok untuk mencoba berbagai skenario pemanfaatan teknologi di kelas, termasuk penyusunan bahan ajar digital. Pendekatan berbasis praktik ini dimaksudkan agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari dinas pendidikan kabupaten/kota, pegiat digital daerah, serta tim BBPMP Jawa Barat. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat dukungan teknis di tingkat daerah sekaligus mempercepat adopsi pembelajaran digital di sekolah. Guru peserta juga didorong menularkan keterampilan yang diperoleh kepada rekan sejawat di sekolah maupun satuan pendidikan sekitar.
BBPMP Jawa Barat menargetkan dampak berkelanjutan melalui pendampingan hingga Mei 2026. Pemantauan dilakukan secara daring untuk memastikan penggunaan perangkat interaktif dan praktik pembelajaran digital berjalan sesuai rencana tindak lanjut yang telah disusun peserta. Pendekatan ini diarahkan agar transformasi pembelajaran berbasis teknologi tidak berhenti pada pelatihan, tetapi menjadi praktik rutin di sekolah.
(Tim media)
by Tim Media | Mar 2, 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dengan menekankan pentingnya layanan pendidikan sejak usia dini hingga jalur kesetaraan. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada akses pendidikan, tetapi juga kualitas pembelajaran awal anak melalui peran guru PAUD dan dukungan lingkungan belajar yang sehat, termasuk pemenuhan gizi.
Masa usia dini dipandang sebagai periode krusial dalam pembentukan fondasi perkembangan anak. Karena itu, layanan prasekolah didorong mampu menumbuhkan rasa percaya diri, kemampuan sosial, serta kesiapan belajar sebelum memasuki pendidikan dasar. Guru PAUD dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun karakter melalui interaksi positif, bahasa yang baik, serta aktivitas belajar yang menyenangkan dan eksploratif.
“Guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ramah anak, serta mendorong anak untuk bertanya, bermain, berimajinasi, belajar berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Lingkungan bahasa, sikap pendidik, serta interaksi sosial dinilai menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini,” ujar Mendikdasmen.
Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun mencakup satu tahun prasekolah sebelum pendidikan dasar serta perluasan akses pendidikan pada seluruh jenjang. Pemerintah menyoroti kebutuhan penyediaan ruang belajar, peningkatan kompetensi pendidik, dan keterlibatan pemerintah daerah agar layanan pendidikan awal dapat menjangkau lebih banyak anak. Kesiapan anak sebelum SD menjadi fokus agar transisi pendidikan berjalan optimal.
Di sisi lain, jalur pendidikan nonformal juga diperkuat untuk menuntaskan wajib belajar, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau sekolah formal. Program kesetaraan melalui PKBM dan SKB semakin diminati dan berkembang, menunjukkan bahwa pendidikan nonformal telah menjadi pilihan alternatif yang relevan. Peserta didik pada jalur ini juga memperoleh hak pendanaan pendidikan yang setara dengan jalur formal, termasuk dukungan program revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan anak turut dikaitkan dengan pemenuhan gizi sejak dini. Program makan bergizi bagi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui dipandang sebagai bagian dari investasi kualitas generasi. Pendekatan ini menempatkan pendidikan keluarga, kesehatan, dan lingkungan tumbuh kembang sebagai satu kesatuan dalam menyiapkan anak agar siap belajar dan berkembang secara optimal sepanjang jenjang Wajib Belajar 13 Tahun.
(berita ini telah tayang di https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14829-sosialisasi-wajib-belajar-13-tahun-mendikdasmen-dorong-penguatan-guru-paud-dan-pemenuhan-gizi-anak )
