Konsolidasi Pusat–Daerah Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan di Jabar
Bandung — Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan mutu pendidikan kembali dibahas melalui forum konsolidasi pendidikan dasar dan menengah yang digelar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat di Bandung, Jumat (13/2). Forum ini menjadi wadah penyelarasan kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Barat guna mendorong implementasi program peningkatan mutu secara lebih terarah di daerah.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan nasional sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Hal ini karena kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah telah didesentralisasikan, sehingga implementasi program berada di tingkat daerah.
“Tujuan dari pendidikan nasional kita untuk melahirkan pendidikan, mewujudkan pendidikan yang bermutu. Terlebih khusus lagi ini terkait dengan penguatan peran dari pemerintah daerah, sebab regulasi kita sudah menetapkan bahwa pendidikan dasar dan menengah didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Jadi ada pembagian kewenangan, pembagian tanggung jawab dalam hal ini,” ujar Atip.
Menurutnya, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah harus diterjemahkan dalam langkah konkret, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Pendekatan ini dinilai penting mengingat kondisi wilayah Indonesia yang beragam, sehingga kebijakan tidak dapat sepenuhnya bersifat sentralistik maupun desentralistik murni.
Pemerintah juga memprioritaskan sejumlah agenda utama pendidikan, antara lain perluasan wajib belajar 13 tahun, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru, hingga pengembangan talenta peserta didik. Selain itu, percepatan perbaikan sarana pendidikan melalui program revitalisasi sekolah menjadi fokus karena masih banyak sekolah dalam kondisi rusak.
Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan sekolah rusak berat melalui dukungan anggaran yang lebih besar. Upaya ini diharapkan mempercepat pemerataan kualitas fasilitas pendidikan di berbagai wilayah.
Selain infrastruktur, penguatan kualitas pembelajaran juga menjadi perhatian melalui kebijakan peningkatan literasi dan numerasi, penguatan karakter peserta didik, serta penataan sistem penerimaan murid baru. Pemerintah juga menyiapkan penerapan tes kemampuan akademik di jenjang dasar dan SMP sebagai bagian dari penguatan mutu pembelajaran.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Komalasari, menilai konsolidasi pusat–daerah diperlukan untuk menyelaraskan pemahaman kebijakan sekaligus memetakan kebutuhan riil daerah. Forum ini juga digunakan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi program pendidikan di lapangan.
“Melalui kegiatan konsolidasi daerah pada hari ini sampai dengan tanggal 15 kita bersama-sama menyelaraskan pemahaman pemerintah daerah terhadap arah kebijakan. Yang kedua memperkuat koordinasi dan sinergi peran antara pusat dan daerah. Melalui konsolidasi ini kami juga ingin kita bersama-sama mengidentifikasi isu, tantangan, dan kebutuhan daerah dalam implementasi pendidikan, terutama pada program revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sekolah terintegrasi, dan Standar Pelayanan Minimal,” ujar Komalasari.
Ia menyebut beberapa isu utama yang menjadi perhatian bersama antara lain revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pengembangan sekolah terintegrasi, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar perumusan langkah tindak lanjut di daerah.
Melalui konsolidasi ini, pemerintah daerah juga didorong mengintegrasikan program prioritas pendidikPan nasional ke dalam perencanaan dan anggaran daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pusat dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan wilayah.
Forum koordinasi ini diharapkan menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat segera diimplementasikan, sehingga kolaborasi pusat dan daerah tidak berhenti pada tataran perencanaan. Sinergi tersebut menjadi kunci percepatan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat.
Sebagai penutup, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat mendapat apresiasi BBPMP Jabar atas komitmen dinas pendidikan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pendidikan 2025. Pengakuan ini menegaskan pentingnya peran daerah dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, UPT, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di berbagai wilayah.
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 129/sipers/A6/II/2026