Percepatan Program Prioritas Menjadi Fokus Mendikdasmen pada Konsolnas 2026
Depok – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan percepatan sejumlah program prioritas pendidikan pada 2026, mulai dari revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan 2026 di Depok, Jawa Barat.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa capaian program pendidikan sepanjang 2025 menjadi pijakan penting untuk memperluas jangkauan kebijakan pada tahun berikutnya. Salah satu capaian utama adalah revitalisasi satuan pendidikan yang menjangkau 16.167 sekolah, melampaui target awal 10.440 sekolah, dengan dukungan anggaran sebesar Rp16,9 triliun.
“Dengan sistem swakelola, program ini tidak hanya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,” tutur Menteri Mu’ti di PPSDM Kemendikdasmen, Jawa Barat pada Senin (9/2).
Selain revitalisasi fisik, Kemendikdasmen juga menuntaskan distribusi perangkat Papan Digital Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) ke satuan pendidikan. Program ini dijalankan melalui skema swakelola yang dinilai lebih tepat sasaran sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan perluasan revitalisasi hingga 60 ribu satuan pendidikan. Digitalisasi pembelajaran juga akan diperkuat dengan rencana pemenuhan tiga perangkat PID untuk setiap satuan pendidikan secara bertahap.
“Untuk program digitalisasi, secara bertahap setiap satuan pendidikan akan mendapatkan tiga PID yang mulai kami usahakan distribusinya pada tahun 2026,” tutur Menteri Mu’ti.
Di bidang peningkatan kualitas pendidik, Kemendikdasmen mencatat pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lebih dari 804 ribu guru ASN dan non-ASN sepanjang 2025. Pemerintah juga memberikan bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 kepada 12.500 guru serta melatih 52 ribu kepala sekolah dan 186 ribu pendidik melalui pendekatan pembelajaran mendalam.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk mendorong proses belajar yang lebih bermakna dan menyeluruh dengan menekankan pengembangan aspek intelektual, emosional, sosial, dan fisik peserta didik.
Dari sisi kesejahteraan, pemerintah memutuskan menaikkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Insentif guru non-ASN juga ditingkatkan menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026. Selain itu, bantuan subsidi upah disalurkan kepada lebih dari 253 ribu guru non-ASN di PAUD nonformal.
Kemendikdasmen juga memperkenalkan Transformasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diikuti 3,48 juta siswa SMA, SMK, dan MA pada November 2025. Menurut Abdul Mu’ti, TKA dirancang sebagai alat refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan sebagai instrumen pemeringkatan.
Penguatan karakter peserta didik turut menjadi fokus melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat. Hingga kini, lebih dari 170 ribu satuan pendidikan di seluruh provinsi telah terlibat dalam gerakan tersebut, yang menekankan pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah juga menerbitkan regulasi tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman serta mendorong penguatan nilai kebangsaan melalui kegiatan rutin di satuan pendidikan. Sepanjang 2025, peserta didik Indonesia tercatat meraih 66 penghargaan internasional di berbagai ajang kompetisi.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Konsolidasi Nasional Pendidikan sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya tata kelola pendidikan yang berbasis partisipasi, data, dan kolaborasi lintas sektor.
“Dari konsolidasi nasional adalah satu kesempatan di mana kita bisa menyatukan visi dan langkah antara pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di dalam pembuatan kebijakan kita harus mempraktikkan proses partisipasi yang bermakna sekaligus juga menggunakan berbagai data dan informasi sebagai basis, bukan semata-mata pertimbangan politik,” ujar Hetifah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menjelaskan Konsolnas 2026 mengusung tema penguatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan yang diikuti sekitar 900 peserta tersebut berlangsung selama tiga hari dengan agenda pembahasan kebijakan strategis, diskusi komisi, serta pertukaran praktik baik dari daerah.
“Pendidikan bermutu untuk semua bisa diwujudkan jika dan hanya jika kita melibatkan peran aktif semua mitra pembangunan untuk selalu bergotong royong dan bekerja sama memastikan semua anak Indonesia tanpa kecuali dapat menerima layanan pendidikan yang bermutu,” ujar Suharti dalam laporannya.
Hasil konsolidasi ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan pendidikan nasional serta memperkuat kerja sama berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan.
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 102/sipers/A6/II/2026