Wamen Puji SPMB 2025 di Jawa Barat, BBPMP Jabar Ungkap Rencana Sosialisasi Lebih Cepat untuk 2026, Diskresi Daya Tampung Jadi Catatan!
Kota Bandung – Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Kemendikdasmen, Komalasari, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 Provinsi Jabar, yang dihadiri dan melibatkan 27 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Harris Hotel Citylink, Kota Bandung, pada 16–18 Oktober 2025.
Turut diundang Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, Ph.D., Dirjen PDM, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, Drs. Dan Satriana, Tim SPMB Seditjen Pauddasmen, serta Kepala Dinas Kota Semarang, Bambang Pramusinto, untuk berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan SPMB.
Fokus Kegiatan BBPMP Jabar
Dalam kegiatan tersebut, BBPMP Jabar berfokus untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi temuan permasalahan dan solusi yang muncul selama pelaksanaan di daerah. Selain itu, rapat ini juga menjadi sarana berbagi praktik baik (best practice) SPMB 2025, agar keberhasilan dan inovasi yang diterapkan di sejumlah kabupaten/kota dapat direplikasi di wilayah lainnya.
Rangkaian kegiatan ini juga mencakup koordinasi persiapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) Provinsi Jawa Barat jenjang SMA tahun 2025, serta langkah-langkah memitigasi risiko dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan SPMB tahun 2026. Melalui forum ini, BBPMP Jabar berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan SPMB di tahun mendatang akan berlangsung lebih baik, tepat waktu, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.
Evaluasi dan Catatan SPMB 2025
Komalasari menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB 2025 di Jabar secara umum telah berjalan dengan baik. Dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK sederajat, pendaftaran dibuka bulan Mei sampai Juli. Sedangkan penetapan dan daftar ulang siswa yang diterima di sekolah negeri dilangsungkan pada periode yang sama.
Meski begitu, terdapat beberapa catatan penting. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap SPMB Jabar meningkat, sebagaimana disampaikan oleh Dirjen melalui hasil survei yang dilakukan. Beberapa daerah di Jabar juga telah berhasil melibatkan pihak swasta, memperkuat layanan pendidikan, serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
Selain itu, dukungan untuk layanan inklusif, unit layanan disabilitas, serta penguatan anggaran daerah juga menjadi perhatian. Sistem SPMB kini telah terintegrasi secara online, memudahkan proses seleksi di berbagai jenjang. Namun demikian, Komalasari menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan perencanaan yang lebih matang agar diskresi daya tampung tidak perlu dilakukan lagi pada tahun depan.
Salah satu kendala utama adalah terbitnya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi dasar regulasi SPMB, baru disahkan pada Maret 2025. Hal ini membuat penyusunan petunjuk teknis (Juknis) di beberapa daerah terlambat. Untuk mengatasinya, BBPMP Jabar melakukan coaching dan pendampingan, baik secara luring maupun daring, serta melibatkan Biro Hukum daerah agar penerbitan regulasi di tingkat daerah dapat dipercepat.
Kendala lainnya muncul pada pelaksanaan penerimaan siswa baru di 89,3 persen kabupaten/kota di Jabar yang melebihi kuota daya tampung sekolah, terutama di jenjang SD. Pemerintah daerah pun mengajukan diskresi penambahan daya tampung kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPMP Jabar, agar seluruh calon peserta didik tetap tertampung dan memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Menurut Komalasari, keterlibatan sekolah swasta menjadi faktor penting mengingat ketersediaan daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sekolah swasta akan terus diperkuat.
“Kami akan merefleksikan perjalanan SPMB 2025 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut SPMB 2026, agar pelaksanaan tahun depan lebih baik,” ujarnya.
Komalasari menambahkan, pada SPMB 2026 nanti, persiapan akan dilakukan lebih cepat, dimulai sejak Januari 2026, tidak lagi pada Maret seperti tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar koordinasi, sosialisasi, juknis, dan sistem layanan lebih matang, sehingga kualitas penyelenggaraan semakin meningkat.
Ia juga menegaskan bahwa pelaporan SPMB 2025 akan segera dirampungkan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah, baik oleh sekolah, satuan pendidikan, maupun dinas terkait.
Apresiasi dari Wamendikdasmen
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq kepada Forum Wartawan Pendidikan Jabar menegaskan pentingnya mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, inklusif, dan berpihak pada hak anak.
“Kami ingin mempererat koordinasi kerja sama antara pusat dan Provinsi Jawa Barat. Kami juga telah melakukan evaluasi SPMB tahun ini, dengan harapan ke depan bisa lebih baik lagi. Jawa Barat adalah provinsi yang sangat strategis,” ujar Fajar Riza Ul Haq usai membuka acara.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memetakan persoalan yang muncul di daerah serta menemukan solusi bersama.
“Kami fokus agar kerja sama dengan Dinas Pendidikan terus terjalin. Persoalan di daerah perlu dicarikan solusi bersama. Forum ini adalah cara untuk memastikan masalah SPMB tahun lalu tidak terulang kembali,” tambahnya.
Fajar menegaskan bahwa prinsip utama dalam evaluasi ini adalah menjaga dan melindungi hak anak tanpa mengabaikan keadilan dan akses yang merata bagi seluruh peserta didik. Ia juga mengapresiasi laporan BBPMP Jabar yang menyebut pelaksanaan SPMB secara umum berjalan cukup baik.
“Tentu, setiap kebijakan yang diterapkan di daerah selalu menghadirkan dinamika. Nah, dinamika inilah yang sedang kita pelajari agar bisa menemukan solusi terbaik. Kita juga belajar dari daerah lain melalui forum best practice, karena kadang solusi ditemukan ketika kita mau mendengarkan pengalaman pihak lain yang menghadapi persoalan serupa,” tuturnya.
Melalui forum ini, Kementerian Pendidikan berharap tercipta sinergi nyata antara pusat dan daerah, sehingga sistem penerimaan murid baru di Jabar ke depan kian transparan, berkeadilan, dan berpihak pada masa depan anak bangsa. (FWP)***
(Berita ini telah ditayangkan di Wamen Puji SPMB 2025 di Jawa Barat, BBPMP Jabar Ungkap Rencana Sosialisasi Lebih Cepat untuk 2026, Diskresi Daya Tampung Jadi Catatan! – FWP JABAR)
Tim Media