by Idris Apandi | Oct 30, 2025 | Warta Kiwari
Di tengah hiruk pikuk aktivitas kantor, ada pemandangan segar yang menyejukkan di lingkungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat. Deretan tanaman hijau tampak tumbuh subur di lahan-lahan kosong di sekitar area kantor. Kangkung, pakcoy, dan tomat ditanam di lahan yang dulu hanya dipenuhi rumput liar. Kini, lahan tersebut telah berubah wajah menjadi taman produktif yang bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan di kalangan pegawai BBPMP.
Inisiatif ini bukan sekadar kegiatan bercocok tanam biasa. Ia berawal dari gagasan sederhana: bagaimana agar lahan kosong yang terbengkalai bisa lebih bermanfaat. Gagasan itu kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan nyata yang melibatkan banyak pihak. Dengan dukungan penuh dari pimpinan, para pegawai pun menyambut program ini dengan antusias. Setiap hari, di sela-sela rutinitas pekerjaan, beberapa pegawai yang ditugaskan menyiram tanaman, membersihkan gulma, atau sekadar mengecek pertumbuhan bibit yang baru ditanam.
Hasilnya mulai tampak nyata. Daun-daun sayuran yang hijau dan segar kini tertata rapi di halaman belakang, dan aroma tanah basah setiap pagi seolah menambah semangat kerja. Kangkung sudah tumbuh bahkan ada yang sudah dipanen. Pakcoy dan tomat dalam proses penanaman. Tidak hanya memberikan hasil secara fisik berupa sayuran segar, kegiatan ini juga menghadirkan kebahagiaan sederhana yang menumbuhkan rasa kebersamaan.
Menariknya, di BBPMP Provinsi Jawa Barat kini terdapat dua ruang hijau yang sama-sama menyejukkan: taman kantor yang indah dan asri, serta kebun sayuran yang produktif dan bermanfaat. Taman menjadi tempat bagi pegawai dan tamu untuk menikmati keindahan dan keteduhan lingkungan, sementara kebun sayur menjadi sumber hasil panen yang bisa dirasakan langsung manfaatnya. Kombinasi keduanya menjadikan lingkungan BBPMP tidak hanya nyaman dipandang, tetapi juga memberikan nilai tambah secara nyata. Di satu sisi ada keindahan yang menyegarkan, di sisi lain ada kebermanfaatan yang menghidupi.
“Rasanya menyenangkan sekali bisa menanam dan melihat hasilnya tumbuh. Selain lingkungan jadi asri, kita juga merasa seperti punya kebun sendiri di tempat kerja,” ungkap salah seorang pegawai dengan penuh semangat.
Kegiatan penanaman sayuran ini tidak hanya berdampak pada keindahan lingkungan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan berorganisasi dan bekerja. Ia mengajarkan makna gotong royong, kerja sama, ketekunan, dan rasa syukur. Dengan merawat tanaman, setiap orang belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan lebih menghargai proses. Dari menanam benih kecil hingga memetik hasil panen, semuanya mengandung nilai pendidikan karakter yang berharga.
Selain itu, kegiatan ini juga mendukung upaya penataan lingkungan kantor agar lebih hijau, sehat, dan nyaman. BBPMP Provinsi Jawa Barat telah membuktikan bahwa konsep “kantor hijau” (green office) bukanlah hal yang mustahil, bahkan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pemanfaatan lahan kosong menjadi kebun produktif adalah bentuk konkret dari praktik keberlanjutan (sustainability) di lingkungan kerja.
Inisiatif ini patut diapresiasi tidak hanya karena hasilnya yang terlihat secara fisik, tetapi juga karena dampak positif yang ditimbulkannya terhadap budaya kerja. Pegawai menjadi lebih peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Hubungan antarrekan kerja pun menjadi lebih hangat karena adanya aktivitas bersama di luar rutinitas pekerjaan. Bahkan, bagi sebagian orang, kegiatan menanam ini menjadi sarana refleksi diri dan pelepas stres di sela-sela bekerja di depan laptop.
Langkah BBPMP Provinsi Jawa Barat ini bisa menjadi inspirasi bagi instansi lain. Bahwa di mana pun berada, lahan kosong seharusnya tidak dibiarkan menganggur. Dengan sedikit kreativitas dan kerja sama, lahan yang tampak tidak berguna dapat diubah menjadi ruang produktif yang membawa manfaat bagi banyak orang.
Menanam di lahan kantor mungkin tampak sepele. Namun di balik aktivitas sederhana itu, tersimpan pesan mendalam: bahwa setiap jengkal tanah bisa menjadi sumber kehidupan, setiap tetes keringat bisa menjadi bentuk rasa syukur, dan setiap tanaman yang tumbuh adalah simbol harapan akan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
BBPMP Provinsi Jawa Barat telah menanam lebih dari sekadar sayuran, tetapi menanam semangat, kepedulian, dan kebersamaan. Dan seperti halnya tanaman yang tumbuh subur di bawah sinar matahari, semangat positif itu pun terus tumbuh dan menginspirasi siapa saja yang melihatnya.
Tim Media
by Tim Media | Oct 27, 2025 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat terus berinovasi dalam mendukung transformasi digital di dunia pendidikan. Melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Widyaprada dalam Program Prioritas Digitalisasi Pembelajaran yang digelar di Aula Tangkuban Parahu, Senin (27/10/2025), BBPMP Jawa Barat mempersiapkan tenaga fungsional Widyaprada agar mampu mendampingi sekolah-sekolah dalam memanfaatkan perangkat Papan Interaktif Digital (IFP) dan platform Rumah Pendidikan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari salahsatu implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen yaitu Digitalisasi Pembelajaran. Tujuannya untuk memastikan teknologi pendidikan seperti IFP dapat digunakan secara optimal di satuan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan menarik.
Selama kegiatan, para peserta mendapatkan pembekalan tentang implementasi Digitalisasi Pembelajaran, praktik langsung penggunaan IFP, dan pengenalan platform Rumah Pendidikan. Dua narasumber utama, Solehkun Kodir, S.Pd., M.T., serta Riana, SKM., M.MPd., memberikan sesi interaktif yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran abad ke-21.
Ke depan, IFP yang akan disalurkan ke berbagai sekolah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Guru dan siswa akan menikmati pengalaman belajar yang lebih partisipatif dan tidak lagi hanya berpusat pada guru, melainkan kolaboratif dan berbasis eksplorasi digital.
Dengan langkah ini, BBPMP Jawa Barat menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis Kemendikdasmen dalam mewujudkan digitalisasi pembelajaran yang merata dan bermutu bagi seluruh siswa di Jawa Barat. (MD)
Tim Media
by Tim Media | Oct 20, 2025 | Warta Kiwari
Kota Bandung – Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Kemendikdasmen, Komalasari, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 Provinsi Jabar, yang dihadiri dan melibatkan 27 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Harris Hotel Citylink, Kota Bandung, pada 16–18 Oktober 2025.
Turut diundang Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, Ph.D., Dirjen PDM, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, Drs. Dan Satriana, Tim SPMB Seditjen Pauddasmen, serta Kepala Dinas Kota Semarang, Bambang Pramusinto, untuk berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan SPMB.
Fokus Kegiatan BBPMP Jabar
Dalam kegiatan tersebut, BBPMP Jabar berfokus untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi temuan permasalahan dan solusi yang muncul selama pelaksanaan di daerah. Selain itu, rapat ini juga menjadi sarana berbagi praktik baik (best practice) SPMB 2025, agar keberhasilan dan inovasi yang diterapkan di sejumlah kabupaten/kota dapat direplikasi di wilayah lainnya.
Rangkaian kegiatan ini juga mencakup koordinasi persiapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) Provinsi Jawa Barat jenjang SMA tahun 2025, serta langkah-langkah memitigasi risiko dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan SPMB tahun 2026. Melalui forum ini, BBPMP Jabar berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan SPMB di tahun mendatang akan berlangsung lebih baik, tepat waktu, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.
Evaluasi dan Catatan SPMB 2025
Komalasari menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB 2025 di Jabar secara umum telah berjalan dengan baik. Dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK sederajat, pendaftaran dibuka bulan Mei sampai Juli. Sedangkan penetapan dan daftar ulang siswa yang diterima di sekolah negeri dilangsungkan pada periode yang sama.
Meski begitu, terdapat beberapa catatan penting. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap SPMB Jabar meningkat, sebagaimana disampaikan oleh Dirjen melalui hasil survei yang dilakukan. Beberapa daerah di Jabar juga telah berhasil melibatkan pihak swasta, memperkuat layanan pendidikan, serta berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
Selain itu, dukungan untuk layanan inklusif, unit layanan disabilitas, serta penguatan anggaran daerah juga menjadi perhatian. Sistem SPMB kini telah terintegrasi secara online, memudahkan proses seleksi di berbagai jenjang. Namun demikian, Komalasari menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan perencanaan yang lebih matang agar diskresi daya tampung tidak perlu dilakukan lagi pada tahun depan.
Salah satu kendala utama adalah terbitnya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi dasar regulasi SPMB, baru disahkan pada Maret 2025. Hal ini membuat penyusunan petunjuk teknis (Juknis) di beberapa daerah terlambat. Untuk mengatasinya, BBPMP Jabar melakukan coaching dan pendampingan, baik secara luring maupun daring, serta melibatkan Biro Hukum daerah agar penerbitan regulasi di tingkat daerah dapat dipercepat.
Kendala lainnya muncul pada pelaksanaan penerimaan siswa baru di 89,3 persen kabupaten/kota di Jabar yang melebihi kuota daya tampung sekolah, terutama di jenjang SD. Pemerintah daerah pun mengajukan diskresi penambahan daya tampung kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPMP Jabar, agar seluruh calon peserta didik tetap tertampung dan memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Menurut Komalasari, keterlibatan sekolah swasta menjadi faktor penting mengingat ketersediaan daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sekolah swasta akan terus diperkuat.
“Kami akan merefleksikan perjalanan SPMB 2025 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut SPMB 2026, agar pelaksanaan tahun depan lebih baik,” ujarnya.
Komalasari menambahkan, pada SPMB 2026 nanti, persiapan akan dilakukan lebih cepat, dimulai sejak Januari 2026, tidak lagi pada Maret seperti tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar koordinasi, sosialisasi, juknis, dan sistem layanan lebih matang, sehingga kualitas penyelenggaraan semakin meningkat.
Ia juga menegaskan bahwa pelaporan SPMB 2025 akan segera dirampungkan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah, baik oleh sekolah, satuan pendidikan, maupun dinas terkait.
Apresiasi dari Wamendikdasmen
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq kepada Forum Wartawan Pendidikan Jabar menegaskan pentingnya mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, inklusif, dan berpihak pada hak anak.
“Kami ingin mempererat koordinasi kerja sama antara pusat dan Provinsi Jawa Barat. Kami juga telah melakukan evaluasi SPMB tahun ini, dengan harapan ke depan bisa lebih baik lagi. Jawa Barat adalah provinsi yang sangat strategis,” ujar Fajar Riza Ul Haq usai membuka acara.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memetakan persoalan yang muncul di daerah serta menemukan solusi bersama.
“Kami fokus agar kerja sama dengan Dinas Pendidikan terus terjalin. Persoalan di daerah perlu dicarikan solusi bersama. Forum ini adalah cara untuk memastikan masalah SPMB tahun lalu tidak terulang kembali,” tambahnya.
Fajar menegaskan bahwa prinsip utama dalam evaluasi ini adalah menjaga dan melindungi hak anak tanpa mengabaikan keadilan dan akses yang merata bagi seluruh peserta didik. Ia juga mengapresiasi laporan BBPMP Jabar yang menyebut pelaksanaan SPMB secara umum berjalan cukup baik.
“Tentu, setiap kebijakan yang diterapkan di daerah selalu menghadirkan dinamika. Nah, dinamika inilah yang sedang kita pelajari agar bisa menemukan solusi terbaik. Kita juga belajar dari daerah lain melalui forum best practice, karena kadang solusi ditemukan ketika kita mau mendengarkan pengalaman pihak lain yang menghadapi persoalan serupa,” tuturnya.
Melalui forum ini, Kementerian Pendidikan berharap tercipta sinergi nyata antara pusat dan daerah, sehingga sistem penerimaan murid baru di Jabar ke depan kian transparan, berkeadilan, dan berpihak pada masa depan anak bangsa. (FWP)***
(Berita ini telah ditayangkan di Wamen Puji SPMB 2025 di Jawa Barat, BBPMP Jabar Ungkap Rencana Sosialisasi Lebih Cepat untuk 2026, Diskresi Daya Tampung Jadi Catatan! – FWP JABAR)
Tim Media
by Tim Media | Oct 19, 2025 | Warta Kiwari
SIARAN PERS
Jakarta, 17 Oktober 2025 — IndoStrategi, sebuah lembaga riset independen, merilis laporan evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah genap berjalan selama satu tahun sejak dilantik pada Oktober 2024.
Kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang (3,07). Pemerintahan Prabowo Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50). Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.
Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan pergantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat. Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan “17+8”. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3.16), Demokrasi dan Kebebasan (3.14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3.12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3.09), dan Stabilitas Harga Barang (3.00).
Program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) mendapat respons cukup baik. Publik menilai bahwa program-program tersebut pada dasarnya baik. Karena masih berada di tahap awal, publik menantikan tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, dan dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.
Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu. Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN.
Data penelitian diperoleh dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif di 34 provinsi. Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha. Termasuk juga mereka yang sedang menempuh studi strata dua (S2) dan strata tiga (S3). Selain wawancara narasumber, riset ini juga menggunakan sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta analisis para pengamat dan akademisi. Waktu pelaksanaan riset adalah dari awal September hingga 13 Oktober 2025.
Kementerian dengan Skor Atas dan Skor Bawah
Terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14), Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08). Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya. Mereka adalah
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).
Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari
masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang tinggi.
Catatan IndoStrategi
Menurut Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan
berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Ali Noer Zaman.
Sementara itu, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” demikian disampaikan Visna Vulovik.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Secara umum, kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi kurang progresif dalam reformasi struktural. IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional. Karena itu, lembaga ini mengajukan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor. Pertama, perkuat
koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan. Kedua, perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi. Ketiga, pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik. Keempat, dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Kelima, tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis. Keenam, tegaskan netralitas Polri dan TNI, serta perkuat supremasi sipil. Ketujuh, fokus pada pemerataan pembangunan
daerah dan desa agar pertumbuhan lebih inklusif. Kedelapan, konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.[]
Kontak Media:
Evaluasi Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Email: contact@indostrategi.id
HP: 085781777125
Website: www.Indostrategi.id
by Tim Media | Oct 18, 2025 | Warta Kiwari
Bandung, Oktober 2025 — Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat berlangsung sukses dan penuh makna. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi dan penguatan sinergi antara pusat dan daerah, tetapi juga menegaskan komitmen BBPMP Jawa Barat dalam membangun layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan ramah bagi kelompok rentan.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat ini yang dinilai strategis dan berdampak besar bagi peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.
“Ya, tadi kita ingin mempererat koordinasi dan kerja sama antara pusat dan Provinsi Jawa Barat. Kita juga melakukan beberapa evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini, dan harapannya ke depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang sangat strategis, sehingga hasil evaluasi dan pembelajaran di wilayah ini akan memberi dampak luas terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.
“Kami ingin terus bersama dengan Pak Kadisdik dan Kepala BBPMP, untuk mencari bagaimana persoalan-persoalan yang muncul di daerah bisa dicarikan solusinya secara kolaboratif. Forum ini adalah cara untuk mencari solusi besar agar persoalan yang muncul tahun ini tidak terulang di SPMB berikutnya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Wamendikdasmen menekankan pentingnya memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan akses yang setara.
Menanggapi hasil evaluasi pelaksanaan SPMB di Jawa Barat, Wamen Fajar mengapresiasi capaian yang telah berjalan cukup baik. Ia menilai bahwa dinamika di lapangan merupakan bagian dari proses belajar bersama.
“Secara umum berjalan cukup baik. Karena setiap kebijakan yang diturunkan ke daerah pasti menghadirkan dinamika. Nah, dinamika itulah yang terus kita pelajari untuk menemukan solusinya. Nanti akan ada forum best practice, agar kita bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Kadang solusi muncul ketika kita duduk mendengarkan orang lain yang menghadapi persoalan serupa,” jelasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi BBPMP Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi lintas level dalam memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan, berkeadilan, dan berpihak pada peserta didik.
Melalui kegiatan ini pula, BBPMP Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam tiga hal utama:
- Menguatkan perspektif inklusi dan perlindungan anak dalam layanan pendidikan,
- Melibatkan kelompok disabilitas dalam kegiatan publik, dan
- Menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap individu berhak untuk berkontribusi dan dihargai.
Dengan semangat kolaboratif dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi, BBPMP Jawa Barat terus berupaya menjadi penggerak mutu pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi semua.
Tim Media
